Ketua DPD Golkar Bertemu Jokowi, Nurdin Halid Ikut Maulid Di Bone

Ketua DPD I Golkar se-Indonesia menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis (30/11/2017). Korbid Perekonomian DPP Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Politisi senior beringin, Yorrys Raweyai membenarkan pertemuan itu. Menurut Yorrys, para pemimpin Golkar dari semua provinsi tersebut ingin mendengar langsung bahwa Presiden Jokowi bersedia mengizinkan menterinya untuk dicalonkan menjadi Ketua Umum Golkar.

“Mereka minta izin Presiden Jokowi secara eksplisit agar Jokowi ikhlas melepas Airlangga Hartarto memimpin Golkar, dan Golkar tetap solid mendukung Airlangga,” kata Yorrys di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Kemudian apakah Ketua DPD I Golkar Sulsel AM Nurdin Halid ikut hadir? Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Abdillah Natsir mengakui bahwa ketuanya Nurdin Halid yang juga Ketua Harian DPP Golkar dan Cagub Sulsel 2018 tetap ‘mengawal’ Sulsel.

“Pak Nurdin Halid sedang ada acara maulid di Bone. Sejak kemarin sampai siang hari ini, agenda harian Pak Nurdin sudah tersusun,” kata Abdillah ketika ditanya, Kamis (30/11/2017). Ketika dikonfirmasi terpisah, Nurdin Halid belum menanggapi terkait dirinya absen pada pertemuan DPD I Golkar se-Indonesia dengan Jokowi.

Yorrys menambahkan, merupakan hal yang wajar apabila Airlangga sebagai menteri meminta restu Jokowi terlebih dahulu untuk mencalonkan diri dalam Munaslub Golkar. “Apakah betul Pak Jokowi ikhlaskan Airlangga untuk pimpin Golkar karena dia adalah pembantu Pak Jokowi,” kata Yorrys.

Namun, politisi asal Papua tersebut heran ada juga pengurus lain yang juga mengaku-aku turut mendapatkan restu Jokowi. “Kalau orang luar menyampaikan Jokowi sudah merestui apa urusannya? Ini sekaligus menepis berbagai macam isu ada orang mengaku sudah didukung Jokowi. Idrus Marham, Agung Laksono, yang sok-sok ngerti,” kata Yorrys.

Menurut Yorrys, sebelum 30 Ketua DPD I Golkar bertemu Jokowi hari ini, mereka sudah terlebih dulu berkumpul di kediaman Airlangga, Rabu malam. Yorrys, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, mengajak seluruh DPD I sepakat mendukung kepada Airlangga untuk maju dicalonkan sebagai Ketum dalam Munaslub.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengakui Airlangga Hartarto, sudah menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar. “Sebagai menteri, mesti mau memiliki keinginan lalu menyampaikan, biasa saja,” ujar Jokowi, di Lapangan Monas, Rabu (29/11/2017).

Jokowi tidak berkomentar lebih lanjut saat ditanya apakah dia merestui keinginan Airlangga. Presiden menegaskan dirinya tak mencampuri dinamika internal yang terjadi di tubuh partai berlambang beringin karena merupakan urusan partai.

Sumber: Bakubae.com

Wow! Golkar Sulut Diberi Target Rebut Bumi Kawanua Dari PDIP

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu (CEP) diberi mandat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulut secara tidak cuma-cuma. DPP Partai Golkar memberi target kepada Golkar Sulut di bawah Tetty Paruntu, panggilan akrabnya, untuk menguasai Sulawesi Utara yang kini dikuasai PDI-P.

Sejumlah target ditetapkan, 6 pilkada tahun 2018 menjadi langkah awal. Tetty Paruntu dan Golkar Sulut diberi target harus memenangkan 60% di antaranya. Artinya, Golkar Sulut harus memenangkan 4 dari 6 pilkada.

“Ada 6 Kabupaten dan Kota di Sulut yang akan selenggarakan pilkada. Program utama kita adalah melakukan langkah pasti percepatan organisasi lalu memastikan bisa menang minimal 60% di 6 pilkada,” kata Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham usai pelantikan Pengurus DPD I Golkar Sulut di Lapangan Mega Mas, Manado, Rabu (29/11/2017).

Target ini sama dengan target DPP Golkar, akan ada 171 Pilkada di tahun 2018, Golkar harus menang 60%. Untuk pemilihan legislator DPRD Sulut, Golkar diberi target meraih 15 kursi. Di DPR-RI, Golkar baru memiliki 1 kursi dari 6 kursi yang diperebutkan di Dapil Sulut. Target baru diberikan ke Tetty Paruntu, minimal Golkar harus meraih 2 kursi mewakili Sulawesi Utara.

Kenaikan raihan kursi dari Sulut juga akan menunjang perolehan kursi Golkar secara nasional. Golkar menargetkan meraih 120 kursi atau naik 29 kursi dibanding pemilu 2014. Idrus Marham juga mengatakan, Golkar telah menetapkan, mencalonkan dan mengusung kembali Jokowi sebagai Capres 2019.

“Keputusan pencalonan Jokowi adalah keputusan insitusi. Kejadian apapun yang berlangsung di Partai Golkar itu tidak akan mengubah keputusan,” ujarnya.

Golkar harus memberi nilai tambah untuk kemenangan Jokowi. Jokowi menang 53% pada Pilpres 2014 . Untuk itu, Golkar menargetkan siapa pun pasangan Jokowi minimal menang 65% pada Pilpres 2019. Idrus menggariskan inilah target tantangan capaian harus dilakukan kepemimpinan Tetty Paruntu.

Politisi asal Sulsel ini mengatakan, konsolidasi harus berlanjut demi pengamanan, tugas DPP segera melakukan akselerasi, pastikan penyegaran kader partai hingga ke tingkat desa. Idrus menginginkan Golkar Sulut menempatkan 15 sampai 20 kader di tiap TPS sebagai strategi pemenangan caleg DPR dan DPRD.

Idrus juga menambahkan bahwa kader Golkar harus menjalankan program kekaryaaan, amal soleh harus diintensifkan. “Pastikan kader Golkar di eksekutif legislatif melayani dan menjawab masalah rakyat. Rakyat harus diyakinkan bahwa masa depan lebih baik bersama Golkar,” ujarnya.

Tradisi mengadakan kegiatan di tengah rakyat harus dilanjutkan untuk penggalangan politik. “Pengurus Golkar Kabupaten dan Kota jangan buat acara di hotel, tapi harus buat acara di tengah rakyat,” ungkapnya.

Sumber: Bakubae.com

Ngeri!! Idrus Marham Siap Menangkan Golkar Jika Dipercaya Jadi Ketua Umum

Plt Ketum DPP Golkar Idrus Marham menyatakan dirinya siap memimpin partai berlambang beringin itu. Hal tersebut disampaikan Idrus menanggapi namanya disebut oleh Korbid Pemenangan Pemilu I DPP Partai Golkar Nusron Wahid.

“Apapun kalau itu jika dikehendaki oleh seluruh keluarga besar Partai Golkar, utamanya para Ketua DPD I dan DPD II, dan ada ridha Allah Yang Maha Kuasa maka tentu saya siap,” kata Idrus saat diwawancarai pada hari Rabu (29/11/2017).

Idrus menambahkan, dirinya siap dipercaya menjadi Ketua Umum Golkar merupakan bagian dari komitmen untuk membesarkan partai yang membesarkan namanya tersebut. Ia menilai, jika dirinya dipercaya jadi Ketum tersebut merupakan panggilan dari perjuangan dan ideologi Golkar.

Apalagi, kata Idrus, 16 bulan ke depan Golkar bakal menghadapi dua agenda politik utama, yakni pemilu presiden, anggota DPR dan DPRD. “Apa yang bisa kami lakukan 16 bulan ke depan kalau kami mulai dari awal. Yang namanya melanjutkan berarti kami harus efektifkan seluruh program dan kegiatan kepengurusan yang sudah disusun untuk melakukan gerakan yang ada,” kata politisi asal Sulsel ini.

Dorongan menggelar Munaslub di tubuh Partai Golkar mencuat setelah Ketua Umum Setya Novanto kembali dijadikan tersangka korupsi e-KTP dan ditahan KPK. Tetapi, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan untuk menunggu hasil praperadilan Setya Novanto. Sekjen DPP Idrus Marham ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno DPP.

Korbid Pemenangan Pemilu I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan ada dua nama yang beredar saat inidi bursa calon Ketua Umum Golkar pengganti Setya Novanto. Mereka adalah Korbid Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Golkar Idrus Marham.

Namun Nusron mengatakan, meski suasana munaslub untuk mengganti ketua umum baru sudah terasa, Golkar tetap mengutamakan persatuan dengan mengedepankan semangat musyawarah mufakat untuk memulihkan luka yang bisa saja muncul akibat dinamika yang terjadi di tubuh Golkar.

“Saya jujur saja di lapangan karena selalu ada luka setelah munas dan pemilihan Ketum. Pemulihan luka biasanya perlu waktu enam bulan sampai satu tahun. Supaya cepat pulih, kami ingin siapa pun yang menang adalah suara musyawarah untuk mufakat,” kata Nusron di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Sumber: Bakubae.com

Politisi Golkar Ini Ingin Industri Kakao Tingkatkan Kesejahteraan Petani Konsel

Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga ST MM menghadiri peresmian Penyelenggaraan Kawasan dan Pengusaha Berikat PT. Kalla Kakao Industri didampingi Ketua DPRD Konsel Irham Kallenggo, S.Sos., M.Si. Kawasan Berikat tersebut diresmikan oleh Kadisperindag Sultra Hj. Siti Saleha, SE.,M.Si., mewakili Plt Gubernur Mayjen (Purn) TNI Saleh Lasata, Selasa (28/11/2017).

Acara tersebut juga dihadiri Kakanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Makassar, Parepare, Malili dan Kendari) Untung Basuki, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kendari Denny Benhard, Dirut PT. Kalla Kakao Industri Ahmad Zaky Amiruddin, Direktur Komersial Muh Amri Arsyid beserta Forkopimda, pelanggan, penyuplai dan mitra kerja PT. Kalla Kakao Industri.

Bupati Konsel Surunuddin Dangga dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana tersebut dalam PP No 33 Tahun 1996 Kawasan Berikat dapat diartikan sebagai suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri manufaktur untuk tujuan ekspor.

“Sesuai dengan fungsinya kegiatan utama yang dilakukan adalah pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,atau barang jadi menjadi barang bernilai tinggi untuk penggunaannya. Oleh karenanya patut disyukuri Kawasan Berikat Kalla Kakao bisa beroperasi di Konsel yang fokus kegiatannya untuk meningkatkan nilai tambah biji kakao menjadi bubuk coklat, cairan coklat dan bentuk lainnya yang dididukung SDA Kakao Konsel yang melimpah,” ujarnya.

Selanjutnya berdasarkan data statistik 2016 hasil perkebunan Kabupaten Konsel, kakao adalah komoditas terbesar untuk perdagangan antar pulau yakni sebanyak 28,35 Ton dengan nilai perdagangan sebesar Rp. 649,39 juta. Hal ini sesuai dengan visi Konawe Selatan yang sejahtera, unggul dan amanah.

“Industri pengolahan sumber daya alam sangat relevan dengan kondisi Konsel yang berlimpah kekayaan hayati, sehingga pengembangan ekonomi lokal dan adanya kawasan berikat diharapkan dapat meningkatkan value added untuk produk kakao dan meningkatnya kesejahteraan petani kakao, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis bagi masyarakat Konsel,” jelas Surunuddin.

Surunuddin yang Politisi Golkar Konsel ini juga menyatakan, untuk meningkatkan kelancaran pengembangan komoditas maka diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku bisnis, universitas, lembaga keuangan dan masyarakat luas terutama petani kakao.

Petani kakao perlu dibina secara intensif agar mampu menjadi ujung tombak penyedia bahan baku dengan kemampuan lebih maksimal dan berkualitas. Peningkatan kemampuan petani kakao tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani kakao itu sendiri.

Sumber: Bakubae.com

Wow! Pelantikan Tetty Jadi Ketua Golkar Sulut Diserbu Ribuan Kader

Pelantikan Ketua DPD I Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu di Lapangan Mega Mas Manado, Rabu (29/11/2017) siang diramaikan tokoh-tokoh Golkar Sulut dan ribuan kader partai berlambang beringin tersebut. Tetty Paruntu, panggilan akrab Bupati Minahasa Selatan ini, terpilih menjadi ketua melalui Musdalub Golkar Sulut di DPP Partai Golkar, 23 Oktober 2017 lalu.

Ribuan kader Golkar dari seluruh Bumi Kawanua ditampung pada tenda-tenda di depan panggung utama. Para kader makan siang bersama sebelum acara dimulai. Ribuan kader Golkar Sulut ini tampak antusias dengan pelantikan Tetty Paruntu yang diharapkan mampu menjaga soliditas dan memenangkan Golkar Sulut pada Pilkada serentak 2018 dan Pileg 2019.

Tetty Paruntu dan pengurus DPD I Golkar Sulut rencananya akan dilantik Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham. Persiapan pelantikan pun sudah selesai, panggung utama disiapkan untuk menampilkan artis ibu kota sepeti Joy Tobing, Sammy Simorangkir dan Amigos Band.

Selain panggung utama, ada tenda VIP yang akan diisi tokoh-tokoh utama Golkar Sulut, di antaranya Anggota DPRD Sulut yaitu Raski Mokodompit, Inggrid Sondakh, dan Cindy Wurangian. Ketua DPD II Golkar Minut Denny Wowiling juga terlihat mengisi tenda VIP.

Pelantikan Tetty Paruntu juga dihadiri kader-kader baru Golkar Sulut, antara lain mantan Ketua DPD PDI-P Sangihe yang juga Bupati Sangihe, Jabes Ezar Gaghana. Jabes Gaghana yang mengalahkan PDI-P dalam Pilkada Kabupaten Sangihe 2017 ini baru saja dicampakkan kubu moncong putih setelah dianggap terlalu dekat Golkar.

Marhany Pua, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Sulawesi Utara juga menghadiri pelantikan Tetty Paruntu. Marhany Pua datang dengan kaos bertuliskan CEP dengan warna kuning. Mantan Rektor Politeknik Manado ini pernah menjabat posisi teras di Sinode GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa).

Nama selanjutnya adalah Ivan Sarundajang, anak sulung mantan Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang. Wakil Bupati Minahasa yang kader PDI-P ini akan diusung Partai Golkar di Pilkada Minahasa 2018. Ivan Sarundajang hadir mengenakan kemeja kuning dengan pin Partai Golkar.

Ivan datang bersama Ketua DPD II Golkar Minahasa Careigh N Runtu. Keduanya dicalonkan Golkar menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat Golkar Sulut masih dipimpin Stevanus Vreeke Runtu. Sejak IvanSa, panggilan akrabnya, diusung Golkar, PDI-P langsung memecatnya sebagai kader.

Sumber: Bakubae.com

Wapres JK Mau Batasi TKA Cina, Muhammadiyah Dukung, Mantap!

Muhammadiyah mendukung imbauan Wapres JK kepad Pemerintah Cina untuk membatasi tenaga kerja asing (TKA) dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Dukungan ini disampaikan Kabid Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas.

“Muhammadiyah mendukung sikap Wapres JK yang mengimbau Pemerintah Cina agar jangan terlalu banyak membawa tenaga kerja Cina ke Indonesia,” ujarnya dalam wawancara, Selasa (29/11/2017).

Anwar Abbas mengatakan, persoalan ini penting diingatkan pemerintah agar pembangunan yang sedang berjalan tidak menimbulkan keresahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena selama ini jika ada modal asing dari Cina masuk ke Indonesia atau ke suatu daerah, maka ribuan tenaga kerja Cina akan dimasukkan dan menjadi pekerja perusahaan yang mereka dirikan.

“Hal ini sangat berbahaya secara sosial dan menimbulkan keresahan serta kecemburuan di hati rakyat, apalagi saat ini angka pengangguran tampak semakin meningkat baik karena lapangan kerja terbatas maupun karena PHK semakin banyak dan meningkat,” ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini dalam rangka meningkatkan efisiensi, perusahaan di Indonesia banyak yang melakukan PHK, sehingga tetap dapat berkompetisi tidak hanya di pasar lokal dan regional tapi juga di pasar dunia. Karena itu, tambahnya, Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah dan DPR untuk membuat UU baru atau menegakkan hukum yang sudah ada supaya semua investor terutama dari Cina dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada.

“Sehingga tenaga kerja dalam negeri dapat diserap secara maksimal ke dalam setiap perusahaan yang ada, terutama industri,” kata Anwar Abbas yang menjabat Sekjen MUI ini.

Sebelumnya diberitakan, Wapres JK menerima kunjungan kehormatan Wakil PM Republik Rakyat Tiongkok Liu Yandong di Istana Wapres, Jakarta, Senin (27/11/2017). Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Wapres JK menyinggung relasi modal dan tenaga kerja Cina di Tanah Air.

“Saya katakan tadi, investasi dari Cina bagus. Hanya saja, jangan terlalu banyak bawa tenaga kerja Cina juga,” ujar Wapres JK.

Menurut Wapres JK, solusi yang dinilai menguntungkan kedua belah pihak adalah penggunaan tenaga kerja Indonesia yang diberi pelatihan terlebih dahulu supaya memiliki kompetensi sesuai standar Cina. Wapres JK sendiri berharap agar Cina bisa melaksanakannya untuk proyek-proyek investasi mereka selanjutnya.

Sumber: Bakubae.com

Ini Bukti Golkar Masih Milik Masyarakat Menurut Golkar Sulbar

Ketua DPD I Angkatan Muda Partai Golkar Sulawesi Barat, Arsyad Idrus mengamati desakan publik untuk Golkar agar menyegerakan Munaslub harus dilihat oleh elit partai sebagai harapan publik untuk memperbaiki Partai Golkar.

Problemnya, banyak elit Golkar menganggap desakan Munaslub datang dari pesaing politik, bahkan yang mengherankan wacana Munaslub dianggap rekayasa media massa yang tidak menyukai Partai Golkar.

“Kompetitor Golkar memang dari partai lain, tapi kenyataannya tidak ada tuntutan Munaslub dari partai lain. Justru publik yang mendesak Munaslub, inilah bukti rasa memiliki publik terhadap Partai Golkar,” kata Pemimpin Sayap Pemuda Partai Golkar Sulawesi Barat tersebut dalam sebuah wawancara di Mamuju, Senin (27/11/2017).

Menurutnya, desakan publik agar Golkar melaksanakan Munaslub dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi pengadaan e-ktp yang menimpa Ketua Umum Golkar Setya Novanto. “Desakan publik untuk melaksanakan Munaslub tidak lain ingin Golkar menjalankan perbaikan organisasi,” tegas salah satu pengurus DPD I Golkar Sulbar tersebut.

Lalu siapa figur yang layak didorong memimpin Golkar? Arsyad Idrus merekomendasikan figur tanpa beban masa lalu yang memberatkan Partai Golkar. “Jadi sosok yang diharapkan jadi Ketua Umum Golkar adalah figur tidak punya beban berat, tersangkut kasus tertentu yang membebani Partai Golkar,” ungkap Arsyad.

Saat dikonfirmasi tentang preferensi Wapres JK yang mendukung Korbid Perekonomian DPP Golkar dan juga Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum, Arsyad menjawab, “Pak Airlangga memang bagus, tetapi Golkar memiliki banyak figur pemimpin yang bagus-bagus,” pungkasnya.

Sumber: Bakubae.com

Politisi Golkar Ini Minta Jaringan Telkomsel Jangkau Seluruh Morut

Bupati Aptripel Tumimomor menginspeksi secara langsung pembangunan dua menara Telkomsel atau BTS (Base Tranceiver System) di Desa Tiu dan Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Morowali Utara (Morut), Sabtu (25/11/2017) sore.

Bupati Aptripel Tumimomor yang ditemani Kepala Dinas PU Morut Iwan Ibon berangkat dari kantor bupati di Kolonodale, ibukota Morowali Utara. Saat itu Bupati Aptripel memang tetap masuk kantor meski Sabtu merupakan hari libur akhir pekan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Diketahui, menara BTS tersebut dibangun di antara Desa Tiu dan Tontowea dengan berjarak hanya beberapa meter dari poros jalan. Begitu tiba di lokasi pembangunan tower di Desa Tiu, Bupati Aptripel menyaksikan para pekerja bangunan sedang menyelesaikan penyambungan rangka atas tahap akhir. Dua pekerja berada di puncak menara BTS setinggi 52 meter tersebut.

Menara BTS ini dibangun PT. Era Bangun Jakarta. Menurut Deny Abdi, konsultan pengawas dari perusahaan itu, pekerjaan ini sudah mencapai tahap akhir. Sehingga jika pengerjaan menara BTS lancar, maka awal Desember 2017 menara BTS sudah bisa diuji coba penggunaannya.

“Kalau dari pihak kontraktor, proyek ini berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati. Sekarang tinggal tergantung pihak Telkomsel sebagai penyedia layanan. Akhir November ini pun menara BTS ini sudah bisa digunakan untuk telepon seluler,” kata Deny sambil tertawa.

Bupati Aptripel Tumimomor mengakui perjuangan untuk mendapatkan menara BTS ini melalui perjuangan panjang. Sejak terpilih sebagai bupati, Ketua DPD II Golkar Morut ini sudah melobi kesana-kemari ke semua pihak terkait untuk mempercepat pembangunan dua menara ini. Satu sisi pihaknya menghendaki agar pengadaan bisa dilakukan secepatnya, sedangkan pihak Telkomsel sebagai BUMN penyedia jasa layanan seluler tentu memiliki kebijakan dan perhitungan tersendiri.

“Di awal saya minta kepada Telkomsel agar dapat membangun menara BTS serentak di semua wilayah yang belum dijangkau jaringan telepon seluler, seperti Soyojaya daratan atas, Lijo (Mamosalato), Salubiro (Bungku Utara) dan Petasia Barat. Namun yang terealisasi baru di Kecamatan Petasia Barat dan satunya lagi di Koromatantu (Petasia). Saya tekankan sekali lagi, Telkomsel tentu punya perhitungan tersendiri,” jelas Bupati Aptripel.

Dari Desa Tiu, rombongan bupati menuju Desa Sampalowo untuk melihat pembangunan menara BTS di desa itu. Dimana lokasi menara di Sampalowo berada persis di belakang rumah Kades Onepute, Jasman Lamole.

Dikatakan Bupati Aptripel, kedua menara ini diproyeksikan untuk melayani sepuluh desa di Kecamatan Petasia Barat, yaitu Desa Tiu, Tontowea, Maralee, Moleono, Sampalowo, Mondowe, Onepute, Ululaa, Togo Mulya dan Tadaku.

“Saya mengharapkan pembangunan dua menara ini semoga berjalan lancar. Kita semua patut bersyukur kepad Tuhan. Ini merupakan hadiah terindah di Hari Natal dan juga Tahun Baru,” ucap Bupati Aptripel Tumimomor.

Sumber: Bakubae.com

Andi Fauziah Hatta Ingatkan Orangtua Tak Nikahkan Anak Usia Dini

Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta, mengimbau orangtua tidak menikahkan anaknya yang masih berusia dini. Ichi Hatta, panggilan akrabnya, juga menyinggung pernikahan dini yang dilandasi karena kepentingan ekonomi keluarga.

“Jangan sampai pernikahan terjadi karena alasan harta atau kepentingan ekonomi lainnya sehingga ingin mengawinkan anaknya cepat-cepat,” kata Ichi Hatta dalam sebuah wawancara, Senin (27/11/2017).

Anggota DPR-RI dari Dapil Sulsel ini menilai fenomena pernikahan dini sering ditemukan di beberapa wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Ichi Hatta mengingatkan orangtua agar lebih memperhatikan masa depan anaknya sebelum dinikahkan di usia dini.

“Proses pernikahan bukan hanya sekedar ijab kabul saja, tetapi masa depan si anak harus lebih baik dari kita saat ini,” ucap Politisi Golkar tersebut.

Sebagai informasi, Kepala KUA Wotu, Luwu Timur, sudah menangani setidaknya lima permohonan pernikahan dini pada bulan Agustus 2017.

Sumber: Bakubae.com

Politisi Golkar Sulut Canangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-53 yang berpusat di RSUD Amurang, Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Minahasa Selatan, Senin (27/11/2017).

Peringatan HKN 2017 mengangkat tema ‘Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku’. Dalam peringatan ini Bupati Tetty, sapaan akrabnya, mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Minsel.

Ketua DPD I Golkar Sulut ini saat membacakan sambutan Menkes menyampaikan, keluarga merupakan satuan masyarakat terkecilyang menjadi inti pembangunan kesehatan sesuai UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga menekankan pada peran keluarga yang penting dalam membangun masyarakat yang sehat. Lingkungan keluarga menjadi basis pembentukan kebiasaan, prilaku dan gaya hidup sehat manusia Indonesia,” kata Bupati Tetty mengutip sambutan Menteri.

“Oleh karena itu, kita harus terus berupaya untuk membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih mulai dari lingkungan keluarga untuk kemudian masyarakat,” sambung Bupati Tetty.

Bupati Tetty menjelaskan Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga pada dasarnya merupakan integrasi pelaksanaan program-program kesehatan baik upaya kesehatan individu maupun upaya kesehatan kolektif di masyarakat secara berkesinambungan, dengan sasaran dan fokus kepada keluarga berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga,” paparnya.

Selanjutnya Bupati Tetty menyampaikan bahwa selain penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan pembangunan kesehatan juga perlu melibatkan lintas sektor melalui Germas. Menurut Bupati Tetty, hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak terlepas dari peran masyarakat dan kelembagaan lintas sektor yang terkait.

“Dengan Germas kita mengajak kerjasama kelembagaan lintas sektor dan lintas program dalam mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, dan pada akhirnya akan membentuk bangsa Indonesia yang kuat,” tandasnya.

Turut hadir pada acara itu, Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana, Kepala Diskes dr. Ternie Paruntu, beberapa kepala SKPD, Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan.

Sumber: Bakubae.com

KPU Ngawur Tanya Kewenangan Plt Ketum Golkar Idrus Marham

Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai sikap KPU tidak mengakui jabatan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebagai tindakan ngawur. Karena UU Pemilu menyebut surat keputusan partai ditandatangani ketua umum atau sebutan lain yang setara dengan ketua umum.

“Plt itu jabatan legal yang ditunjuk melalui mekanisme partai bersangkutan. Jadi, KPU ngawur jika tidak mengakui legalitas pejabat Pelaksana Tugas (Plt),” kata ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin selesai berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan atas kerja sama Koordinariat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas dan Pemberitaan MPR di Media Center Parlemen, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Menurut Irman, Plt atau pelaksana tugas yang ditunjuk secara legal menjadi sebutan yang sama dengan ketua umum atau jabatan lain. Artinya, seorang Plt berkedudukan setara dengan orang yang dia gantikan, termasuk Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, karena Ketua Umum Setya Novanto sedang ditahan KPK atas kasus dugaan korupsi e-ktp.

Ketua KPU Pusat Arief Budiman sebelumnya mempertanyakan hasil rapat pleno DPP Golkar yang menunjuk Sekjen Idrus Marham menjadi Plt Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto, karena dokumen partai politik wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai.

“KPU akan memeriksa kewenangan Plt Ketua Umum Idrus Marham apakah setara dengan jabatan ketua umum, atau berwenang sebatas penyelenggaraan Munaslub, atau punya wewenang untuk menjalankan tugas harian dan bukan mengambil kebijakan strategis. Kami akan periksa,” kata Arief Budiman dalam sebuah diskusi di Yogyakarta belum lama ini.

Sumber: Bakubae.com

Korea Siap Danai Pengembangan R80 Karya Habibie

Proyek pengembangan pesawat bertenaga baling-baling R80 hasil desain Prof Dr-Ing. BJ Habibie segera mendapat pendanaan dari perusahaan Korea Selatan, D-Raon Engineering, melalui skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (PINA).

Direktur Utama PT Regio Aviasi Industri (RAI) Agung Nugroho memberikan pernyataan bahwa pengembangan pesawat turboprop R80 yang masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), memerlukan dana total USD 1,6 miliar. Walau demikian, pihaknya belum mengetahui nilai investasi dari kemitraan dengan perusahaan Korea tersebut karena harus melalui tahap uji tuntas (due diligence) selama tiga bulan.

“Soal besar investasinya masih dalam penjajakan. Kalau PINA mau fasilitasi, memang pasti diawali dengan proses uji tuntas. Untuk tentukan nilai investasi, pihak investor perlu uji tuntas,” kata Agung, akhir pekan lalu.

Agung menjelaskan, keperluan modal USD 1,6 miliar akan digunakan untuk rancang detail pesawat, pembuatan manufaktur purwarupa, peralatan desain, biaya dan peralatan sertifikasi, biaya operasi dan pengembangan pesawat, biaya pembelian komponen dari vendor dan supply chain Indonesia.

CEO PINA Ekoputro Adijayanto memberikan tambahan, proyek pengembangan ini tidak dibiayai APBN sama sekali, melainkan dari pembiayaan swasta melalui PINA dan publik crowd funding yang saat ini sudah mencapai Rp 6 milyar.

“Peran APBN tidak ada sama sekali, jadi kami optimalkan dana dari dalam dan luar negeri. Kita jajaki dari masyarakat juga kecil-kecil. Sekarang dari publik sudah Rp. 6 milyar,” jelasnya.

Sementara itu, Chairman D-Raon Engineering CS Lee mengatakan pihaknya tertarik menanamkan modal pengembangan pada pesawat terbang rancangan Indonesia, terutama pesawat R80 bermesin tenaga baling-baling ganda (twin turboprop) yang dinilai mampu menyaingi pesawat Boeing ATR-72.

“Kami tertarik dengan proyek pembuatan pesawat ini, terutama pada pesawat model R80. Kami yakin proyek ini akan sangat menguntungkan tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia,” ujar Lee.

Keunggulan kompetitif pesawat R80 dari Boeing ATR-72 yang digunakan Garuda Indonesia, antara lain lebih efisien, nyaman dan ekonomis terutama untuk jarak dekat dengan jarak tempuh 400-800 mil laut atau sekitar 1.400-1.500 kilometer.

Lee menilai, pesawat ini juga cocok untuk penerbangan domestik interinsuler Indonesia dan tidak membutuhkan landasan panjang sehingga bisa mendarat di bandara perintis.

Ada pun pada tahap pertama, pesawat R80 yang mampu memuat 80 penumpang ini akan dibangun sebanyak 450 unit, 155 unit pesawat di antaranya sudah dipesan oleh sejumlah perusahaan penerbangan nasional, yaitu NAM Air, Kalstar, Trigana Air dan Aviastar.

Pesanan tersebut terdiri dari NAM Air sebanyak 100 unit, Kalstar 25 unit, Trigana Air 20 unit dan Aviastar 10 unit. Harga per unit pesawat sebesar USD 25 juta.

Sumber: Bakubae.com

Nurdin Halid: Jokowi-Prabowo Bersatu, Persoalan Bangsa Selesai

Dari sejumlah hasil survei jelang Pilpres 2019 mendatang, nama Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto selalu menjadi dua kandidat terkuat.

Hasil itu didapat karena keduanya selalu berada di urutan satu dan dua dalam daftar nama capres potensial pemenang Pilpres.

Kondisi itu menunjukkan bahwa sejatinya, baik Jokowi dan Prabowo sama-sama memiliki elektabilitas yang cukup tinggi.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, malah meminta keduanya bersatu dan berpasangan di Pilpres 2019 mendatang.

Menurutnya, dengan bersatunya dua kandidat terkuat itu akan menekan biaya penyelenggaraan pilpres karena menjadi calon pasangan tunggal.

Hal itu disampaikan Nurdin saat menjadi pembicara dalam rilis Survei Nasional Poltracking Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (26/11).

“Kalau Jokowi dan Prabowo nyatu, ya selesai. Tidak ada calon lain karena kandidatnya satu, jadinya biaya demokrasi lebih murah,” katanya.

Selain biaya pilpres yang murah, sambungnya, keduanya diyakini Nurdin bisa memberikan dampak yang sangat baik bagi bangsa Indonesia.

“Pemerintahan akan bagus, karena stabilitas terjamin,” jelas Nurdin.

Meski begitu, sebagai partai pengusung Jokowi di 2019, Golkar melihat posisi mantan gubernur DKI Jakarta itu belum sepenuhnya aman.

Hasil survei Poltracking menunjukkan jika elektabilitas Jokowi dan Prabowo diadu maka posisi keduanya hanya selisih 20 persen.

Dengan elektabilitas Jokowi sebesar 53,2 persen dan Prabowo 33 persen.

Angka elektabilitas itu dinilai Nurdin masih ada kemungkinan naik-turun.

Karenanya Jokowi melalui pemerintahannya saat ini harus lebih bekerja keras, terutama pada sektor ekonomi untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat.

“Sekalipun Golkar tidak berubah tapi Jokowi belum aman dengan selisih 20 persen. Kalau kinerja ekonomi tidak bagus atau menurun bisa buat elektabilitas Jokowi menurun,” tutupnya.

Sumber: Pojoksatu.id

NH Khawatirkan Elektabilitas Jokowi Akibat Kinerja Bidang Ekonomi

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyoroti kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Terutama kinerja di bidang ekonomi.

"Hampir semua penguasa jatuh di bidang ekonomi. Ini kan yang puas hanya 45 persen," kata Nurdin dalam acara rilis hasil Survei Nasional Poltracking Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema 'Meneropong Peta Elektoral 2019' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2017.

Nurdin mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar dapat fokus meningkatkan kinerja di bidang ekonomi tersebut. Nurdin mengaku khawatir terhadap elektabilitas Jokowi jika kinerja di bidang tersebut tidak dibenahi secara serius.

"Ini perlu peningkatan kinerja Jokowi-JK, harus fokus dan ditingkatkan," ujar dia.

Meski demikian, Nurdin menegaskan dukungan Golkar terhadap Jokowi di Pilpres 2019 tidak akan berubah. Hanya Golkar tetap mengingatkan Jokowi agar konsisten meningkatkan kinerja di bidang ekonomi.

Nurdin menambahkan, pihaknya juga menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi-JK di bidang politik, dan hukum. Dua kinerja di bidang itu juga tak kalah penting untuk terus ditingkatkan.

Dari hasil temuan survei yang dilakukan Poltracking, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bidang politik dan stabilitas nasional mencapai 31,7 persen. Sedangkan, ketidakpuasan kinerja di bidang penegakan hukum lebih tinggi lagi, mencapai 39,9 persen.

Sementara itu, tingkat ketidakpuasan kinerja pemerintahan di bidang ekonomi lebih buruk lagi. Tingkat ketidakpuasan masyarakat mencapai 46,5 persen, setara dengan tingkat kepuasan.

Walau demikian, dari hasil sigi lembaga yang dipimpin Hanta Yuda ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK secara umum cukup tinggi, yakni mencapai 67,9 persen. Tidak hanya itu, tingkat elektabilitas Jokowi juga masih jauh meninggalkan kandidat lainnya, yakni 41,5 persen, sementara di posisi kedua ada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan tingkat elektabilitas 18,2 persen.

Survei nasional ini dilaksanakan pada 8 hingga 15 November 2017. Survei dilakukan dengan menggunakan metode startified multistage random sampling dengan sampel 2.400 orang. Margin of error survei ini +/-2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sumber: Metrotvnews.com

Top! Wabup Ronald Kandoli Sediakan SPBU Untuk Warga Minahasa Tenggara

Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan menyerap tenaga kerja, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) milik Wakil Bupati Mitra Ronald Kandoli diresmikan, Sabtu (25/11). Dalam peresmian ini dihadiri Nyonya Netty Tamuntuan-Keles ibunda dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey. SPBU milik Kandoli ini, berada di Jalan Raya Tanawangko, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri.

Dijelaskan Kandoli SPBU yang ketujuh tersebut merupakan satu dari banyaknya anugerah Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidupnya. "Ini merupakan salah dari banyak anugerah yang Tuhan berikan untuk saya dan keluarga. Saya harap SPBU ini bisa beroperasi dengan baik," katanya.

Salah satu kandidat calon Wakil Bupati Mitra dari PDI-P ini berharap, melalui usahanya ini bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar di sekitar wilayah Tombariri. "Agar kebutuhan masyarakat sekitar Tombariri dan sekitarnya untuk mengisi BBM bisa terpenuhi. Juga untuk semua masyarakat Sulut. Apalagi lokasi SPBU berada di jalan Trans Sulawesi. SPBU ini juga akan buka 1 kali 24 jam," jelas Kandoli.

Diungkapkan Kandoli, dirinya bersyukur karena dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Tombariri dan sekitarnya. "Saya bersyukur SPBU kami bisa membantu masyarakat untuk mencari pekerjaan dan hal tersebut merupakan berkat juga bagi kami keluarga," ungkap mantan anggota DPRD Mitra ini. Diapun meminta dukungan masyarakat Tombariri dan sekitarnya akan usahanya tersebut. "Tentunya dukungan masyarakat, khususnya Kecamatan Tombariri akan sangat membantu kami, agar SPBU ini dapat melayani masyarakat dengan baik," tandasnya.

Camat Tombariri Camat Jhon W Kapoh mewakili masyarakat Tombariri menyambut baik keberadaan SPBU baru milik Kandoli. Karena mempermudah warga untuk dapatkan BBM. "Saya mewakili masyarakat Tombariri berterimakasih karena sudah ada SPBU di kecamatan kami. Masyarakat lebih dekat mengisi BBM. Apalagi ini bisa menjawab kebutuhan nelayan yang sering kesulitan menemukan BBM karena jarak SPBU cukup jauh,” tandas Kapoh.

Pengurus Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Johny Langelo mengucapkan selamat atas diresmikan SPBU milik Keluarga Kandoli. "SPBU baru bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan bahan bakar. Apalagi bahan bakar sangat dibutuhkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Baik pengendara juga nelayan," tandasnya. Hadir dalam peresmian ini masyarakat Kabupaten Mitra, warga Tombariri, Ketua Pengadilan Negeri Tondano, serta undangan lainnya.

Sumber: Manadopostonline.com

Wow! Kunjungan ke Sabah, Bupati Polman AIM Urus Warga yang Jadi TKI Ilegal

Bupati Polewali Mandar, H. Andi Ibrahim Masdar, didampingi Ketua Umum Yayasan Peduli Insani Nusantara (Yapinus), Firdaus Gigo Atawuwur, Kepala BP3TKI Makassar Regional (Sulawesi, Maluku, Papua), Muhammad Agus Bustamin, beserta sejumlah kepala dinas dari SKPD terkait melakukankunjungan kerja ke Malaysia pada 18 November 2017 lalu.

Agenda utama kegiatan ini adalah mengunjugi Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Polewali Mandar yang saat ini sedang bekerja di perusahan Felda Global Ventures, Sdn.Bhd, sebuah perusahaan yang bergerak sebagai produsen sekaligus distributor logistik pangan dan perdagangan.

Rombongan Bupati berangkat melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar pada  16 November 2017 menuju Kuala Lumpur dengan menggunakan Garuda Indonesia. Setibanya di lokasi tujuan, mereka  di sambut oleh Wakil Presiden Group FGV beserta tim di kantor pusat FGV Jl. Persiaran KLCC Kula Lumpur, sehari setelah keberangkatan pada pukul 09:00 waktu setempat.

“Untuk TKI asal Polman yang saat ini ada di Malaysia itu sekitar 3000 lebih. Sebagian besar berkelurga.” Ujar Firdaus Gigo Atawuwur saat dikonfirmasi mengenai kunjungan kerja tersebut.

Ketua Umum Yapinus yang juga sekaligus Ketua Dewan Pendiri LIDIK PRO–sebagai lembaga investasi mendidik prorakyat nusantara–ini mengaku bangga terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bupati Polman pada periode ini. Menurutnya, H. Andi Ibrahim Masdar begitu antusias dalam menyapa warganya. Tambahnya lagi, seharusnya memang negara turut hadir untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, mereka memulainya dari daerah.

Mengawali agenda, mereka melakukan rapat bersama FGV, terkait Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal polman di perusahan tersebut. Selanjutnya, mereka menuju Negara Bagian Sabah Malaysia Timur. Di sana, mereka bertatap muka langsung bersama masyarakat Polman yang berada di FGV zon Sahabat Lahad Datu, untuk kemudian kembali melanjutkan ke lokasi pelaksaan kegiatan utama. Kali ini, rombongan tiba di kantor perwakilan RI di Tawau dan diterima langsung oleh KonsulRI, Krishna Djelani di ruangan kerjanya.

Masih menurut Firdaus Gigo Atawuwur, kegiatan ini sebenarnya juga sudah dikonfirmasi oleh para Bupati dari daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Mereka berharap, kedepannya, terutama untuk daerah Bulukumba, juga melakukan hal yang sama.

“Bulukumba itu justru sarangnya TKI Ilegal. Saat kunjungan itu, TKI asal Bulukumba itu lebih banyak hadir dibanding TKI asal Polman sendiri. Mereka sangat antusias saat bertemu saya dan menanyakan kenapa cuma Bupati Polman yang datang”. Papar Firdaus Gigo.

Di Felda Zon Sahabat Lahad Datu, Bupati Polman kembali disambut oleh Ketua Perladangan FGV wilayah Sabah, Sarawak, Shivalingam Subramaniam dan Ketua FGV zon Sahabat, Alberto Domingo. Hari terakhir ini, Bupati Polman juga kembali bertatap muka langsung bersama warganya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Firdaus YAPINUS Kembara Sakti Felda Sahabat 43.

Bupati di sambut isak tangis rasa terharu oleh warganya, dalam kesempatan itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Polewali Mandar langsung mengadakan perekaman E KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu identitas anak untuk warga Polman. Bupati juga menyerahkan buku tabungan simpedes tabungan TKI dan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran Bupati ini dianggap telah menyelamatkan warganya yang belum memiliki dokumen kependudukan secara khusus beserta 200 anak asal polman yang terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ke depannya, kegiatan ini akan menjadi model untuk daerah-daerah lain di Sul Sel, dan akan menyusul Bupati Mamasa, Majene, terus akan menyusul Bupati Bone, Bantaeng. Hanya saja kita belum tahu, Bulukumbanya kapan.” Tutup Ketua Umum Yapinus ini kemudian.

Sumber: Suaralidik.com

Ssst! Golkar Sultra Setuju Munaslub, Asal ...

DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara setuju digelarnya Munaslub untuk mencari ketua umum menggantikan Setya Novanto yang kini ditahan KPK karena kasus korupsi. Tapi, Golkar Sultra masih berpegangan kepada keputusan pleno tanggal 21 November untuk menunggu hasil praperadilan Novanto.

Ketua DPD Golkar Sultra Ridwan Bae mengatakan, mekanisme organisasi di partai harus diikuti. Dia menganggap, sah saja jika ada yang mengklaim mayoritas DPD I Golkar ingin digelar munas secepatnya.

"Sebenarnya kalau kita bicara soal kebaikan partai, memang munas jauh lebih baik. Tapi bahwa tatanan kita harus ikuti. Tidak boleh berkeinginan tanpa memalui tatanan yang ada," kata Ridwan saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/11).

Ridwan mengakui memang saat ini mayoritas DPD ingin perubahan pasca Novanto ditahan KPK. Tapi, dia kembali mengingatkan, DPD I Golkar harus senapas seperjuangan dengan DPP Golkar.
Artinya, DPD I Golkar harus sejalan dengan keputusan DPP Golkar. Jika DPP memutuskan untuk menunggu hasil praperadilan Novanto tanggal 7 Desember, maka hal itu yang akan diikuti oleh DPD Golkar Sultra.

"Sehingga DPD I berkeinginan Munaslub jika disetujui dan dilaksanakan oleh DPP, kalau tidak kompak dua instrumen ini, akan menimbulkan masalah baru yang kita hadapi. Kita berharap dua instrumen ini sepakat. Misalnya kalau memang keputusan munaslub yang terbaik, ayo kita munaslub," kata Ridwan yang dikenal dekat dengan Novanto ini.

Seperti diketahui, pleno Golkar 21 November lalu menyatakan munaslub menunggu hasil praperadilan Novanto. Sementara waktu, Idrus Marham ditunjuk sebagai plt ketua umum. Jika Novanto menang, maka munaslub tak jadi digelar. Novanto kembali menjadi ketua umum.

Sumber: Merdeka.com

Hendak Pulangkan Irfan Jaya, Appi Bos PSM Makassar Siap Nego Harga

CEO PT PSM, Munafri Arifuddin, secara blak-blakan hendak mendatangkan bomber Persebaya Surabaya, Irfan Jaya. Munafri ingin memulangkannya ke Makassar.

"Kita bisa saja beli beberapa pemain. Tapi masalahnya klub mereka tidak mau lepas? Irfan pun kalau mau, kita pulangkan," kata Munafri Arifuddin dalam sesi jumpa pers di Hotel Colonial, Jalan Tanjung Bunga Makassar, Senin (27/11/2017).

Pria yang akrab disapa Appi itu mengaku, memang belum berbicara langsung dengan Irfan. Namun ia mengaku jika pemain kelahiran Kabupaten Bantaeng, Sulsel itu, jika serius berseragam PSM, tentu bakal dipulangkan.

"Kalau serius, dia akan kita bawa pulang. Tapi kalau masalah harganya berapa untuk dipulangkan, yah kita nego dulu lah," ucapnya.

Sebenarnya, Irfan memang sempat berseragam PSM Makassar sebelum Liga 1 musim 2017 bergulir. Hanya saja, Irfan berlabuh ke Persebaya Surabaya yang berada di Liga 2, entah alasan apa.

Akan tetapi, bersama Persebaya, pemain bertubuh mungil itu sukses membawa tim asal Surabaya itu melaju ke Liga 1 hingga berpeluang juara Liga 2.

"Tapi saya tidak mau ganggu dulu dia di Persebaya. Dia akan jalani final," pungkasnya.

Sumber: Rakyatku.com

Nah! Politisi Golkar Roem Kono Ajak Semua Pihak Hormati Proses Hukum Setya Novanto

Desakan agar Setya Novanto dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPR semakin kuat.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Roem Kono menilai, semua pihak harus menghargai keputusan pleno Partai Golkar.

Dalam hal ini, keputusan Partai Golkar juga masih mempertahankan posisi Setnov sebagai ketua DPR.

’’Saya kira Pak Nov juga masih ketua DPR sambil prosesnya menunggu praperadilan,’’ katanya.

Dalam hal ini, Roem menepis anggapan bahwa Partai Golkar tidak menghargai mekanisme di DPR. Keputusan Partai Golkar dalam pleno juga memperhatikan masukan dari luar.

Dalam hal ini, Roem menilai, absennya Setnov dari DPR juga masih bisa ditangani empat pimpinan DPR lain. ’’Kepemimpinan DPR kan kolektif kolegial,’’ ujarnya.

Roem mengajak semua pihak untuk bersabar. Dalam hal ini, Partai Golkar juga akan menindaklanjuti apa pun putusan praperadilan.

’’Siapa yang tahu hasil praperadilan, semua harus ikuti proses hukum. Kami akan gelar pleno berdasar putusan praperadilan,’’ tandasnya.

Sumber: Jpnn.com

Ngeri! Politisi Golkar Ini Tantang Lurah se-Konawe Selatan!!

Penguatan terhadap aparaturnya agar dapat meningkatkan kinerja selalu dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), mulai dari tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, lurah hingga kepala desa. Usai mengumpul para camat pada awal pekan ini, Rabu (22/11) menjadi giliran para lurah diajak berdiskusi untuk memaksimalkan program kerja ke depan.

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga itu membahas peningkatan program unggulan masing masing kelurahan. Konsel-1 ini menekankan pada para lurah agar membuat program unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat, juga dapat mengorganisir kelompok pemuda yang ada untuk turut andil dalam menyukseskan program kelurahan.

“Jadi bukan hanya desa, tapi lurah juga harus kreatif dan berinovasi,” tantang Bupati Konsel, rabu (22/11). Suami Hj. Nurlin Surunuddin ini juga mengharapkan agar lurah mengaktifkan taman baca dan lokasi bermain bagi anak-anak di wilayahnya. Di samping itu juga membuat dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan asri. “Jadi di kampung itu harus bersih dan mempunyai nilai estetika yang baik. Buat taman baca dan taman bermain supaya bisa mencerminkan kelurahan bersih dan nyaman,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Konsel tersebut juga memerintahkan lurah untuk mendorong pemanfaatan lahan tidur masyarakat agar menjadi produktif. “Juga pemberdayaan ibu PKK di kelurahan agar lebih aktif dalam berkontribusi membangun kelurahan dan daerah,” pintanya. Untuk mendukung pelaksanaan program program di kelurahan, Pemkab akan menambah anggaran hingga Rp 30 juta. Sebelumnya anggaran kelurahan sudah mencapai Rp 150 juta.

“Di Konsel ada 15 kelurahan. Nah, dengan bertambah Rp 30 juta anggaran kelurahan berarti totalnya Rp 180 juta. Saya harap dana ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam membuat program berkualitas,” pinta Surunuddin.

Arahan lainnya, terkait efisiensi penggunaan anggaran. “Jangan melakukan pemborosan dalam merencanakan anggaran seperti alokasi makan minum dan kegiatan penyediaan administrasi perkantoran. Karena saya lihat ada salah satu kecamatan yang anggaran makan minumnya hampir Rp 100 juta, inikan pemborosan. Termasuk menjadikan alasan membiayai kunjungan bupati. Saya tegaskan bupati berkunjung ke kecamatan membawa rumah tangga dan ada anggaran untuk membiayai kunjungan tersebut,” tegasnya lagi.

Olehnya, tambah politisi Golkar ini, lurah harus fokus pada program kegiatan yang membantu masyarakat. Salah satunya, renovasi rumah kumuh.

Sumber: Kendaripos.co.id

Wapres JK Ingin Atlet Terima Beasiswa LPDP, Ini Baru Mantap!

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, ingin supaya kalangan atlet dapat menjadi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Hal itu dinilai dapat menjadi kompensasi yang tepat dari pemerintah bagi para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia, sekaligus upaya penjaminan taraf pendidikan mereka.

"Banyak atlet yang muda-muda. Makanya, kita diskusikan, program LPDP itu sekarang kan fokus di S2, mungkin nanti bisa fokus ke S1 juga, khusus diberikan kepada atlet," ujar Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), Anindya Novan Bakrie, usai beraudiensi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 23 November 2017.

Rencana pemberian beasiswa LPDP kepada atlet menjadi salah satu bahan diskusi Anin dan JK. Selain itu, Anin menyampaikan, ia dan JK juga memperbincangkan kemungkinan pendirian pusat-pusat ilmu keolahragaan di banyak perguruan tinggi.

Menurut Anin, hal terakhir yang didiskusikan adalah perawatan kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), khususnya Stadion Akuatik yang baru selesai direnovasi.

"Apabila diperlukan, kami siap untuk memberikan sumbangan pikiran yang kreatif karena maintenance itu juga tidak murah," ujar Anin.

Sumber: Viva News

Wah! Idrus Marham vs Airlangga Hartarto, Persaingan Golkar Jaman Now!

Pesan dari rapat pleno Golkar cukup jelas. Idrus Marham diangkat sebagai PLT ketum Golkar dalam durasi yang sangat singkat: sampai praperadilan yang kedua atau sampai munaslub. Jika munaslub tak terhindari, besar kemungkinan berlangsung di tengah Desember 2017.

Bagaimanakah wajah Golkar paska Munaslub? Siapakah pemimpin baru Golkar? Mampukah Golkar terkonsolidasi cepat, sehingga melejit di Pilkada 2018 dan Pilpres/ Pileg 2019.

Per- hari ini, dua tokoh utama yang akan bertarung adalah Idrus Marham dan Airlangga Hartarto. Mereka dibayangi dua calon lain: Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.

Agar kokoh cepat terkonsolidasi dan melejit kembali bagaimanakah pertarungan munaslub itu sebaiknya?

Satu konsep perlu diperkenalkan dalam kosa kata politik Indonesia masa kini: Coopetition. Ini gabungan antara kata cooperation (kerjasama) dan competition (persaingan).

Konsep ini evolusi dari kebijakan berkompetisi. Tak terhindari karena berbeda konsep, kepentingan, target, kompetisi itu terjadi. Namun banyak kompetisi yang berakhir zero sum games: yang satu menang mendapat semua. Yang kalah musnah, binasa atau dibinasakan.

Coopetion adalah mekanisme kompetisi yang berujung win win solution. Aneka pihak tetap mencari titik kerjasama walau tetap berkompetisi. Coopetition kini dianggap lebih unggul ketimbang kompetisi murni. Publik luas lebih diuntungkqn oleh coopetition karena bersinerji positifnya pihak yang berkompetisi.

Di dunia bisnis, situasi seperti ini terjadi antara mobil citroen dan toyota. Dua jenis mobil ini memilih kerjasama untuk riset dan memproduksi satu komponen penting mobil yang bisa membuat kualitas mobil mereka melompat.

Komponen bersama yang mereka hasilkan secara kerja sama sangat membantu kedua jenis mobil itu. Citroen pun meningkat menjad Peugeout 107 dan Citroen C1. Sementara komponen yang sama meningkatkan toyota menjadi Toyota Aygo.

Setelah keluar dua produk baru, hasil kerjasama, masing masing jenis mobil itu kembali berkompetisi berebut pembeli. Kerjasama tak menghalangi persaingan. Atau persaingan mereka ternyata lebih produktif dengan mencari elemen yang bisa dikerjasamakan.

Kasus Citroen dan Toyota itu contoh kerjasama ada di awal lalu diakhiri dengan persaingan. Bisa juga persaingan itu di awal tapi diakhiri dengan kerjasama.

Saya membayangkan team Idrus Marham dan team Airlangga Hartarto memilih coopetition itu. Mereka bersepakat bersaing di Munaslub. Namun sudah ada juga pembicaraan di awal. Siapapun yang terpilih, dua tokoh ini tetap bekerja sama dengan saling mengajak, demi konsolidasi Golkar yang lebih cepat dan kuat.

Posisi apa yang disepakati untuk Airlangga Hartarto jika Idrus menang? Atau posisi apa yang disepakati untuk Idrus Marham jika Airlangga yang menang? Soal itu biarlah menjadi kesepakatan mereka.

Jika ini terjadi, coopetition yang mereka mulai akan menjadi tradisi politik yang sehat terutama untuk partai dan masyarakat yang terfragmentasi.

Konsolidasi Golkar akan lebih cepat terjadi. Semua potensi kekuatan di balik dua tokoh itu akan bersinerji, bukan saling meniadakan. Paska Munaslub, Golkar cepat terkonsolidasi.

Kerja selanjutnya, tinggal membuat ikhtiar agar Golkar keluar dengan branding baru paska Munaslub.

Bagaimana jika Setya Novanto menang di pra peradilan dan Munaslub tidak terjadi? Dengan sendirinya coopetion antara Idrus Marham vesus Airlangga Hartarto juga tak terjadi.

Mungkinkah Setya Novanto menang di pra peradilan dan tiada munaslub di Golkar hingga 2019? Itu sudah di luar analisa tulisan yang berjudul Coopetition ini.

Denny JA, Peneliti Senior LSI

Sumber: Republika.co.id

Wah! Bupati Cantik Dari Golkar Ini Konkret, Bangun Sekolah Perawat!

Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE melaksanakan penandatangan Mou antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan South East Asia Friendship and Culture Association (SAFCA) tentang kerja samapengembangan sumber daya manusia, pertanian, pariwisata, kebudayaan serta investasi daerah.

Acara penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Lantai 38 Hotel Prince Hotel Shinigawa Tokyo Japan, Rabu (22/11).
Ini adalah MoU yang kedua dalam kunjungan kerja Bupati CEP selama berada di Jepang setelah sebelumnya Bupati melaksanakan MoU dengan pihak antara Ehime Toyota Motor Corporation dan Kochi Toyota Motor Corporation terkait bantuan mobil pemadam kebakaran dan ambulans.

Hadir dalam acara Penandatangan MoU tersebut dari Pihak Jepang, Presiden DirekturSAFCA Mr. Katsumi Ono, Sekjen SAFCA Mr. Kazuki Wake, Kepala Sekolah Bahasa Jepang Mr. Hideo Takahashi.

Mr Ichiro Yamaguci, Mr. John Laody Sariowan, Mr. Takashi Terasawa. Kerjasama ke dua belah pihak ini ikut diliput media nasional Jepang Sankei Newspaper.

MoU dengan SAFCA ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Amurang pada tanggal 6 Agustus 2017 antara Bupati CEP dengan Perwakilan dari SAFCA.

Bupati CEP juga mengunjungi Home Care Lansia di Tokyo dalam rangkaian acara dengan pihak SAFCA.

Dalam kesempatan tersebut Mr. Katsumi Ono menyampaikan bahwa pihak Jepang tertarik untukmembangun sekolah keperawatan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Sekolah tersebut akan dibangun dengan standard Jepang, sehingga akan mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja di Jepang.

Kedepannya para siswa yang selesai belajar di sekolah perawat tersebut akan direkrut untuk bekerja di Jepang.

Bupati CEP menyampaikan bahwa penting untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dalam membangun daerah.

"Kami bersyukur karena MoU ini sama-sama menguntukan kedua belah pihak, kami di Minahasa Selatan mempunyai tenaga sumber daya manusia yang cukup bahkan berlimpah untuk menjadi pekerja," ucap Bupati Tetty.

Sementara menurutnya pihak Jepang membutuhkan tenaga sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada masyarakat kami untuk bekerja di Jepang.

"Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, jadi ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan," tutup bupati cantik ini.

Sumber: Tribun Manado

Bupati Abu Hasan: Tujuh Desa Di Buton Utara Belum Ada Listrik

Jaringan penerangan listrik belum menyentuh semua daerah di Kabupaten Buton Utara (Butur). Tujuh desa di Kecamatan Kulisusu Utara (Kulut) masih gelap gulita. Pemerintah belum bisa memastikan kapan desa itu bisa menikmati listrik sebagaimana wilayah lainnya pada empat kecamatan yang sudah lebih awal mendapat layanan penerangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Deretan tiang listrik memang sudah dipasang memasuki Kulut. Sayangnya, belum ada kabel distribusi karena terkendala pembersihan jaringan. Banyak masyarakat masih enggan merelakan tanamannya untuk ditebang karena tak ada ganti rugi.

Tokoh Masyarakat Kulisusu Utara, Armin menuturkan, jaringan listrik belum merata menyasar semua desa di Buton Utara. Sebanyak tujuh desa di kecamatan itu belum menikmati listrik sejak Indonesia merdeka 72 tahun terakhir.

Dia berharap, pemerintah dapat lebih proaktif dan peka terhadap jeritan hati rakyat khususnya persoalan tujuh desa itu yang masih gelap gulita agar segera menikmati listrik. “Masyarakat merasa ada perlakuan tak adil soalnya desa di kecamatan lain sudah bisa menikmati listrik. Sedangkan, tujuh desa di Kulisusu Utara belum,” ujar Armin, Selasa (21/11).

Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Butur itu mengungkapkan, diera kepemimpinannya usulan agar kecamatan Kulisusu Utara segera menikmati listrik telah dilakukan. Tiang listrik telah dipasang. Sayangnya, masih terhambat proses pembebasan tanaman warga yang enggan ditebang sehingga menghambat proses pemasangan jaringan listrik. “Saya telah mengimbau warga dapat mengikhlaskan tanamannya,” kata Armin.

Sementara itu, Bupati Butur, Abu Hasan mengakui, jaringan listrik memang belum dapat melayani semua desa di Kecamatan Kulisusu Utara. Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu meminta warga dapat bersabar. Sebab proses pemasangan instalasi jaringan listrik melewati tujuh desa itu tengah dirampungkan. “Warga juga harus proaktif. Jika mau menikmati listrik harus mengikhlaskan tanamannya ditebang,” sindir Abu Hasan.

Ketua KONI Butur itu menginstruksikan, Camat Kulisusu Utara segera mengidentifikasi warga yang tak mau tanamannya ditebang. Jika butuh ganti rugi agar segera dibahas bagaimana solusinya. “Semua desa saya targetkan menikmati listrik. Kemarin, kediaman warga kecamatan Wakorumba Utara sudah terang benderang dengan listrik. Ada segelintir masyarakat tak mau tanamannya ditebang. Itu menjadi hambatan,” tandasnya.

Sumber: Kendaripos.co.id

Bupati Kalatiku Paembonan Resmikan Listrik Desa Di Empat Lembang Toraja Utara

PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Area Palopo dan UPPK Sulsel telah menyelesaikan pembangunan listrik desa di 4 lembang (desa) di Kabupaten Toraja Utara.

Yaitu, Lembang Nanna Naggala, Kelurahan Bokin, Lembang Rindingallo dan Lembang Pitung Penanian.

Peresmian 4 listrik desa tersebut dilakukan oleh Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan yang dipusatkan di Lembang Nanna Kecamatan Nanggala, Selasa (21/11/17).

Pada kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Toraja Utara Yosia Rinto Kadang, para camat, keempat kepala lembang dan masyarakat.
Manager PLN Wilayah Luwu Raya dan Toraja, Himawan, mengatakan keempat desa tersebut teraliri listrik dengan jaringan tegangan menengah 20 kv sepanjang 13 kms dan jaringan tegangan rendah sepanjang 18 kms.

Total daya sebesar 250 kVA dengan total calon pelanggan 850 rumah tangga.

Sumber: Tribun Timur

Wah! Kata Wapres JK, Indonesia Siap Mendamaikan Afghanistan

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menerima kunjungan kehormatan pimpinan High Peace Council (HPC) Afganistan Mohammad Karim Khalili dan melakukan dialog dengan seluruh delegasi di Istana Wakil Presiden. Kedatangan HPC bertujuan untuk mengajak Indonesia menangani konflik yang terjadi di Afganistan.

Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia siap untuk memfasilitasi perdamaian di Afganistan. Karena, Indonesia memiliki pengalaman dalam meredam konflik yang terjadi di sejumlah daerah. "Tentu situasi disana (Afganistan) berbeda, karena konteksnya mungkin saja berbeda," ujar Jusuf Kalla, Rabu (22/11).

Jusuf Kalla menjelaskan, Indonesia siap menjadi penengah atau mediator dalam upaya meredakan konflik di Afganistan. Sama halnya dengan Finlandia yang menjadi mediator ketika terjadi konflik di Aceh beberapa tahun silam.

Saat itu, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk bersamai setelah terlibat konflik selama 29 tahun. Perjanjian damai tersebut ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada Agustus 2005. "Itu namanya mediasi kan, karena kalau dua kelompok itu saling berselisih ya musti ada orang di tengahnya memfasiliasi, sama seperti kita lakukan dulu di Helsinki. Kita minta mantan presiden Helsinki untuk menjadi mediator. Kita siap itu," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, pimpinan dan delegasi HPC diterima oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor. Presiden Jokowi mengatakan, Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Umat Beragama Din Syamsudin akan terlibat dalam pencarian solusi itu. Tugas Din, mengumpulkan ulama untuk bersama membahas solusi bagi Afghanistan.

Sumber: Republika.co.id

Wow! Kata Denny JA, Idrus Marham Politisi Loyal, Visioner, Konseptual

Peneliti Lembaga Survey Indonesia (LSI), Denny Januar Ali mengungkapkan terpilihnya Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua Umum Partai Golkar menjadi tantangan tersendiri bagi Idrus Marham untuk kembali mengangkat kejayaan Partai Golkar. Denny menilai, ada tiga kekuatan Idrus yang tidak dimiliki politisi lain.

Pertama, dia mengatakan, Idrus menunjukkan jejak sebagai politisi yang sangat berdedikasi dan berani berkorban untuk pimpinan dan tata tertib partainya. "Ketika ia menjadi Sekjen Aburizal Bakrie (ARB), ia tolak untuk maju menjadi calon legislatif. Ia ingin total berikan waktu untuk tugas sekjen menyukseskan ARB dan Golkar," tulisnya dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (21/11) malam.

Tidak hanya itu, ketika ARB goyah pascakalah dalam pertarungan Pilpres 2014, dan Golkar terpecah, Idrus termasuk yang lantang berdiri di samping ARB. Hal itu juga ia tunjukan ketika menjadi sekjen Setya Novanto. "Kala itu banyak tokoh pro Setnov balik badan, Idrus setia menemani dan tidak menghianati Setnov hingga detik-detik terakhir Setnov menjadi tawanan KPK," katanya.

Kedua, Idrus adalah tipe politisi yang disebut coalition builder. Berbeda dengan partai lain yang tersentral pada satu figur besar. Menurutnya, Golkar terfragmentasi kepada 'aneka kubu dan kepala sukunya masing masing'. "Idrus tekun dan rajin mendatangi aneka faksi dan para senior, mendengarkan saran. Dari aneka kunjungan itu, ia sekaligus melobi mencari titik kompromi yang paling optimal untuk elite settlement," ungkapnya.

Ketiga, Idrus adalah seorang yang visioner dan konseptual. Denny melihat sosok Idrus sebagai seseorang yang juga punya insting ketajaman ahli strategi untuk membaca keadaan dan mencari solusi. "Namun ia juga politisi yang sudah kenyang dicuci di jalan, menapak dari bawah, harus mengambil keputusan cepat agar survive dan tumbuh," jelas Denny.

Denny berharap Idrus bisa membawa warna baru di partai pohon beringin tersebut. "Ini momen yang tak datang dua kali. Buatlah legacy. Apa yang baik buat Indonesia, baik untuk Golkar. Apa yang baik untuk Golkar, baik pula untuk PLT ketumnya," pesannya.

Sumber: Republika.co.id

Mencengangkan! Ini Alasan Cudy Tinggalkan Golkar

Teka-teki mengapa politisi sekaliber Rusdy Mastura, atau yang akrab disapa Cudy “banting setir” pindah partai menjelang Pilkada serentak bagian III di tiga daerah di Sulteng, yakni dari Partai Golkar ke Partai NasDem membuat banyak orang tercengang.

Tersentak seolah-olah tidak percaya dengan langkah politik yang dilakukan mantan Ketua DPRD Kota Palu dan mantan Walikota Palu dua periode ini.

Kepada Radar Sulteng, Senin kemarin (20/11) Cudy mengungkapkan mengapa dia harus melakukan langkah mengejutkan seperti itu. “Saya butuh suasana baru dan kreativitas. Saya lihat ada suasana baru di NasDem yang penuh aktivis-aktivis 98, ” kata Cudy menjawab pertanyaan koran ini.

Ia juga mengungkapkan sikap kritis terhadap partai yang telah membesarkan namanya sekaligus telah dibesarkannya. Menurutnya sangat jauh dari hati nuraninya selama ini.

“Pada tingkat DPP Golkar penuh orang-orang jilatisme, ” nilainya, tentang prilaku sebagian pengurus Golkar pusat saat ini.

Mengenai perhelatan Pilkada serentak tahap III terutama di Kabupaten Donggala apakah penuh intrik sehingga Cudy harus mundur dari partai berlambang pohon beringin ini. Mengingat posisi Cudy sangat strategis sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Donggala, selain pula sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD I Provinsi Sulteng.

Cudy mengungkapkan di Pilkada Donggala mulai muncul setingan yang tidak fair terkait survey Partai Golkar dengan menyewa lembaga survey yang hasilnya pun penuh rekayasa. “Kalau saya, persoalan Pilkada Bupati Donggala siapa saja bisa dimunculkan. Tetapi bukan menggunakan lembaga survey yang penuh rekayasa, ” tandas Cudy.

Menariknya, ketika ditanyakan adanya isu bahwa Cudy tidak sreg dengan pilihan (setingan) sebagian pengurus Golkar Sulteng yang menginginkan drg Anita Noerdin sebagai bakal calon (balon) Bupati Donggala yang akan diusung Golkar, sementara Cudy sendiri bersama pengurus DPD II Partai Golkar Donggala menginginkan Vera Elena Laruni, tidak dibantah apalagi diklarifikasi oleh Cudy.

Menurut orang dekatnya Cudy, Safri Laupa, yang juga Sekretaris DPD II Partai Golkar Donggala, Bung Cudy itu orangnya sportif. Dalam berpolitik orangnya (Cudy) tidak mau rekayasa-rekayasa, dan elegan apa adanya bukan ada apanya.

“Kak Cudy itu orangnya sportif dalam berpolitik, “ tutur Syafri singkat.

Sumber: Radarsultengonline.com

Waspadalah! Legislator Golkar Sulsel Ini Ajak Masyarakat Perangi Hoax

Anggota DPR RI Andi Rio Padjalangi bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Informasi dan Persandian menggelar seminar nasional yang diikuti ratusan perwakilan organisasi pemuda dan kemahasiswaan se-kabupaten Bone.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Arta IN, Jalan Ahmad Yani, dibuka oleh Bupati Bone H Andi Fahsar M Padjalangi, Selasa 21 November 2017. Seminar ini mengankat tema Generasi Milenia Cerdas di Era Perkembangan Tekhnologi.

A Rio Idris Padjalangi, menyampaikan, dunia maya, intenet dan turunannya adalah berkah bagi kita semua. Kehadirannya memberikan banyak kemudahan khususnya pada kemudahan akses informasi.

Tapi, kata pria yang karib disapa ARIP itu menyebutkan, belakangan ini internet banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebar informasi dan berita palsu atau Hoax.

"Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi berita palsu dan asli diantaranya mengedepankan niat yang baik serta hati-hati dengan judul yang provokatif, cermati alamat Situs, serta periksa fakta," kata Politisi Golkar itu.

Sementara itu, Bupati Bone Andi Fahsar menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar yang digelar legislator senayan itu.

"Mewakili pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Andi Rio dengan kominfo yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Hal ini kita harapkan kepada anggota DPR Yang selalu pulang kampung dan membuat kegiatan di kampungnya," kata lelaki pencinta kopi ini.

Fahsar menambahkan, bahwa kemajuan IT saat ini menjadi luas biasa, akan tetapi kecanggihan juga bisa merubah hal yang baik menjadi tidak baik.

"Karena itu dibutuhkan pengendalian diri dalam memanfaatkan teknologi dengan kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan hadirnya undang-undang IT harusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi sekarang ini," pungkas Fahsar.

Sumber: Bonepos.com

Mantap! Bupati Fahsar Terapkan Metode Hazton, Hasilkan Padi 9,6 Ton/Ha

Bupati Bone H Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menghadiri panen raya program Hazton 2017 diareal kelompok tani Sipatokkong Dusun Kampung Baru, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa 21 November 2017.

"Untuk Program Hazton 2017 hasil panennya sangat luar biasa karena mencapai 9,6 ton perhektarnya," kata Fahsar saat ditemui dilokasi panen.

Ketua DPD Partai Golkar Bone ini mengatakan, program tersebut dengan sistem tanam tambah dimanfaatkan disela-sela musim tanam gaduh. Sehingga ujar Fahsar, hasilnya memuaskan dan hal ini akan diterapkan oleh semua kelompok tani diwilayah itu.

"Karena program ini berhasil dan koptan sipatokkong akan kita jadikan tempat penangkaran benih padi untuk kelurahan TA," kata Fahsar.

Hadir pada panen raya tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, A Muhammad Risal, camat Tanete Riattang, A Saharuddin, Kapolsek Tanete Riattang, Kompol A Asdar, Danramil Tanete Riattang, Kapten Junaedi

Hadir pula, Kabid Produksi dinas pertanian, Nurdin, serta para lurah dan kelompok Tani sipatokkong dan masyarakat setempat.

Sumber: Bonepos.com

Keren! Bupati Soppeng Kaswadi Razak Minta Bawahannya Bersih KKN

Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak berharap pejabat atau pengelola administrasi kepegawaian di Soppeng dapat terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal itu diutarakan saat membuka secara resmi Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Aula Diklat BKPSDM, Selasa (21/11/2017).

"Hayati secara mendalam aturan ini, sosialiasi ini diharapkan menghasilkan pejabat atau pengelola administrasi kepegawaian yang profesional, memiliki profesi, integritas, bersih dari praktik KKN," kata Kaswadi.

Bahkan Puang Dulli, sapaan akrab Kaswadi, juga mengharapkan dengan terbitnya PP yang merupakan turunan dari UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

"Momentum ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Soppeng yang lebih profesional dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga segala permasalahan kepegawaian yang ada dapat diminimalisir dan mendapatkan solusi sebagaimana yang diharapkan," jelas dia.

Dalam mensosialiasikan PP 11 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, BKPSDM Soppeng bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) IV Makassar. Dalam laporannnya, Kepala BKPSDM Soppeng, Andi Mahmud menjelaskan, sosialisasi tersebut diikuti oleh para Kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Kepegawaian lingkup Kabupaten Soppeng.

"Untuk meningkatkan pemahaman tentang PP Nomor 11 tahun 2017 bagi kepala SKPD dan dan pejabat pengelola kepegawaian, dan sasarannya mewujudkan manajemen PNS yang akuntabel," jelas Andi Mahmud.

Dalam Sosialiasi tersebut, juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng atas Inovasi dalam Pelayanan Terpadu Penyelesaian dan Penetapan SK Pensiun PNS dan Janda Duda lingkup Pemkab Soppeng yang diserahkan oleh Kabid Pengangkatan dan Pensiun BKN Kanreg IV Makassar, Akhmad Sauki.

Sumber: Rakyatku.com

Politisi Golkar Sinjai: Menghancurkan Golkar Melalui Setnov

Notrida Mandica, Dewan Pakar Partai Golkar

Tiga bulan terakhir Setya Novanto (SN) menjadi topik paling hangat di dunia nyata dan dunia maya. Seolah tak ada lagi hal penting selain membahas bahkan mempergunjingkan SN. Celakanya Partai Golkar dan DPR ikut terseret krn SN adalah pimpinan dua lembaga tersebut.

Begitu gigihnya sekelompok orang menjadikan kasus SN sebagai topik utama sehingga kondisi krusial negeri ini terlupakan. Perhatian rakyat teralihkan dari tarif dasar listrik yg telah berlipat ganda, harga bahan pokok yg fluktuatif, utang luar negeri yang membengkak. Bahkan berita tentang potensi krisis ekonomi tahun 2018 pun terabaikan.

Para kader Golkar akhirnya menyadari bahwa pengejaran SN hanya modus utk menghancurkan Golkar. Tanpa mengurangi arti kasus e-ktp, kita bisa menyaksikan dahsyat nya kekuatan untuk menghilangkan Golkar dari peta politik nasional. Sehingga KPK dimanipulasi dan dialihkan dari kasus yang lebih besar seperti Pelindo, Century, BLBI, atau puluhan proyek mangkrak peninggalan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Rupanya kelompok yang tidak nyaman akan kehadiran Golkar, terus bekerja. Rencana besar mereka meleset karena seharusnya Golkar sudah hilang pada awal reformasi digelindingkan.

Golkar berkomitmen kokoh mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI , dan anti PKI harus dikawal bersama. Sayang sekali SN mengikuti alunan genderang para konspirator penghancur Golkar. Seolah olah kelompok tersebut melindungi SN. Namun sesungguhnya mereka memainkan skenario penghapusan Golkar melalui SN dan kasus e-ktp yang dipaksakan melibatkan SN sebagai aktor utama.

Sumber: makassar.terkini.id

Wow! Hadiah 1M, Jalan Santai Partai Golkar Diikuti 200 Ribu Peserta

Jalan santai Partai Golkar (JAGO) yang digelar di Kota Makassar, Sulsel, Minggu (19/11) berlangsung sukses.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Nursyam Halid mengabarkan, jalan santai yang dimulai pukul 06.00 Wib dari lapangan Mandala dan finish di lapangan Karebosi Makassar, diikuti sekitar 200 ribu peserta.

“Jalan santai Partai Golkar ini berhadiah total Rp 1 miliar, diikuti kurang lebih 200 ribu peserta,” ujar Andi Nursyam Halid, Minggu.

Acara ini digelar dalam rangka memperingati HUT Partai Golkar yang ke-53.

Hadiah yang disiapkan antara lain 1 unit rumah, 15 sepeda motor, puluhan hadiah umrah, dan hadiah hiburan lainnya.

Kegiatan ini hanya selang dua hari dengan acara deklarasi pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Mudzakkar (NH-Aziz) sebagai pasangan cagub-cawagub Sulsel yang diusung Partai Golkar, Jumat (17/11).

Nurdin Halid yang juga Ketua Harian DPP Partai Golkar itu juga hadir di acara jalan santai. Kehadiran petinggi DPP Golkar itu mendapat sambutan hangat dari para peserta jalan santai. (rl/jpnn)

Sumber: jpnn.com

Nurdin Halid Mengambil Alih Kendali DPP Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah menjadi tahanan KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Saat ini, kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah penuh kendali ketua harian Nurdin Halid.

Nurdin Halid menilai, kondisi Setya Novanto telah dikategorikan berhalangan tetap sebagai ketua umum. Oleh sebab itu, dia mengambil alih seluruh tanggung jawab Novanto sebagai pucuk pimpinan.

"Sekarang DPP Partai Golkar dikendalikan oleh ketua harian, sekarang saya ketuanya, jadi kan Novanto sakit secara fisik, maka saya ambil alih, saya yang mengendalikan organisasi," tegas Nurdin saat dihubungi merdeka.com, Minggu (19/11).

Nurdin mengatakan, internal Golkar sepakat untuk menggelar rapat pleno membahas kondisi terkini yang dihadapi partai pohon beringin itu. Pleno akan digelar di DPP Golkar, Selasa 21 November 2017 lusa.

"Selasa rapat pleno, untuk secara terbuka dengan seluruh pengurus untuk membicarakan perkembangan partai terkini menuju masa depan yang baik," kata Nurdin.

Seperti diketahui, Novanto sempat dijadikan buron oleh KPK karena hilang saat hendak dijemput paksa pada Rabu 15 November lalu. Setelah seharian hilang tak ada kabar, Novanto tetiba muncul dengan kabar kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Kamis 16 November.

Saat ini Novanto tengah dirawat intensif di RS Ciptomangkunkusumo Jakarta. [rnd]

Sumber: merdeka.com

Bupati Thorig Husler Optimis Pilkades Lutim Berjalan Aman

Sebanyak 19 Desa di Kabupaten Luwu Timur melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Guna memastikan Pilkades tersebut berjalan aman dan lancar, Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan pemantauan kesejumlah Tempat Pemungutan Suara.

Wilayah yang menjadi titik Pantau pertama di Pilkades Desa Bayondo Kecamatan Tomoni, kemudian lanjut di Desa Lera dan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, selanjutnya menuju ke Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.

Dalam pantauan itu, Husler menyalami setiap calon kades dan mengingatkan agar tetap menjaga kebersamaan dan kadamaian di Desanya. Menurutnya pesta demokrasi yang berlangsung di Desa tidak boleh menjadi ajang perpecahan tapi sebaliknya saling menghormati siapapun yang memenangkan pemilihan.

Dalam pantauan tersebut pelaksanaan proses pemilihan berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti. Bahkan rata-rata partisi pemilih cukup tinggi hingga mencapai 75 hingga 80 persen.

"Alhamdulillah, sejauh ini pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan lancar. Saya harap semua pihak utama calon kades dan pendukung tetap menjaga suasana kondusif" kata Husler disela-sela pemantauan, Kamis (09/11/2017) di Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.

Setelah istirahat siang, Bupati kemudian melanjutkan memantau perhitungan suara. Hadir pula Karo Ops Polda Sulsel, Kombes Pol Stephen Napiun yang ikut memantau situasi Pilkades.

Saat perhitungan suara, Desa yang menjadi kunjungan perdana di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu. Masyarakat yang hadir cukup antusias menyaksikan proses penghitungan suara. Tampak juga beberapa pihak keamanan baik dari kepolisian, TNI, hingga Brimob juga terlihat berjaga-jaga.

Untuk diketahui 19 Desa yang melaksanakan Pilkades serentak tersebut diantaranya Kecamatan Malili, DesaLakawali Pantai, Ussu, Baruga, Balantang, Wewangriu, Pasi-Pasi, Kecamatan Tomoni Timur, Kertoraharjo, Cendana Hitam, Cendana Hitam Timur.

Selanjutnya Kecamatan Wotu, Balo-balo, Pepuro Barat, Lera, Kecamatan Tomoni, Tadulako Bayondo, Kecamatan Mangkutana Wonorejo, Manggala, Kecamatan Kalaena Pertasi Kencana, Kecamatan Burau, Burau Pantai, dan Kecamatan Nuha, Sorowako.