DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara setuju digelarnya Munaslub untuk mencari ketua umum menggantikan Setya Novanto yang kini ditahan KPK karena kasus korupsi. Tapi, Golkar Sultra masih berpegangan kepada keputusan pleno tanggal 21 November untuk menunggu hasil praperadilan Novanto.
Ketua DPD Golkar Sultra Ridwan Bae mengatakan, mekanisme organisasi di partai harus diikuti. Dia menganggap, sah saja jika ada yang mengklaim mayoritas DPD I Golkar ingin digelar munas secepatnya.
"Sebenarnya kalau kita bicara soal kebaikan partai, memang munas jauh lebih baik. Tapi bahwa tatanan kita harus ikuti. Tidak boleh berkeinginan tanpa memalui tatanan yang ada," kata Ridwan saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/11).
Ridwan mengakui memang saat ini mayoritas DPD ingin perubahan pasca Novanto ditahan KPK. Tapi, dia kembali mengingatkan, DPD I Golkar harus senapas seperjuangan dengan DPP Golkar.
Artinya, DPD I Golkar harus sejalan dengan keputusan DPP Golkar. Jika DPP memutuskan untuk menunggu hasil praperadilan Novanto tanggal 7 Desember, maka hal itu yang akan diikuti oleh DPD Golkar Sultra.
"Sehingga DPD I berkeinginan Munaslub jika disetujui dan dilaksanakan oleh DPP, kalau tidak kompak dua instrumen ini, akan menimbulkan masalah baru yang kita hadapi. Kita berharap dua instrumen ini sepakat. Misalnya kalau memang keputusan munaslub yang terbaik, ayo kita munaslub," kata Ridwan yang dikenal dekat dengan Novanto ini.
Seperti diketahui, pleno Golkar 21 November lalu menyatakan munaslub menunggu hasil praperadilan Novanto. Sementara waktu, Idrus Marham ditunjuk sebagai plt ketua umum. Jika Novanto menang, maka munaslub tak jadi digelar. Novanto kembali menjadi ketua umum.
Sumber: Merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar