Golkar Belum Bicarakan Siapa Cawapres Pendamping Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus memberikan pernyataan bahwa partainya sudah melakukan konsolidasi seluruh kader di daerah untuk menghadapi Pemilihan Umum 2019. Lodewijk memberikan paparan, ada dua langkah yang ditempuh Partai Golkar untuk menyukseskan Pemilu 2019.

Langkah pertama, Golkar menggerakkan mesin partai, yakni pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) hingga tingkat desa. Dan langkah kedua, Partai Golkar juga menggerakkan fraksinya di parlemen untuk terjun ke masyarakat dalam masa reses.

“Sekarang seluruh kader Golkar dari pusat hingga ke desa bergerak semua. Jika dilihat, mereka sedang masa reses namun tetap melapor via WhatsApp atau media sosial, ini luar biasa,” ujar Lodewijk F Paulus usai Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).

Namun, saat Lodewijk ditanya soal calon kandidat calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo untuk pemilu 2019, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI-AD (Danjen Kopassus) ini memberikan jawaban tegas bahwa partainya masih fokus pada pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar bulan Desember tahun lalu juga telah menetapkan keputusan tegas agar kader partai tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. “Kami fokus mendukung Jokowi, sehingga kami tidak membicarakan siapa calon wakil presiden. Jadi kami tidak bicarakan, kami masih terlalu fokus untuk konsolidasi organisasi,” kata pensiunan TNI berpangkat letnan jenderal ini.

Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa partainya ingin calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi nanti merupakan tokoh yang mumpuni dari sisi elektabilitas. “Tidak tepat rasanya kalau calon wakil presiden ke depan, tidak memiliki nilai tambah elektoral,” ujar Ace di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Namun, Ace sebagai kader Golkar tidak memungkiri, ia ingin agar nama cawapres untuk Jokowi berasal dari Partai Golkar. Tokoh yang dianggap layak oleh legislator asal Banten ini adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Jadi Partai Golkar berpikir bahwa lebih baik kami lebih dulu naikkan elektabilitas, karena itu yang nanti akan memberikan nilai tambah elektoral Pak Jokowi pada 2019,” kata Ace.

Sejak jauh-jauh hari, Partai Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali maju di Pilpres 2019. Bahkan dalam beberapa kesempatan, para elit pemimpin Partai Golkar menyebut bahwa dukungan kepada mantan Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah final.

Sumber: Bakubae.com

Menurut NH, Kebhinekaan Adalah Benteng Tegaknya NKRI

Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Selatan, Nurdin Halid (NH) memenuhi undangan Temu Hati atau Bai Niam bersama keluarga Tionghoa Makassar di Restoran Bambuden III, Jalan Gunung Latimojong, Makassar, Minggu (18/2/2018). Acara Bai Niam dilakukan dalam rangka masih memperingati perayaan tahun baru Imlek tahun 2569.

Nurdin Halid hadir dalam perayaan tersebut didampingi Sekretaris Gerakan NH-Aziz Satu Tujuan (GNH17), Irwan Muin dan Wakil Sekretaris GNH17, Nasruddin Upel. Pasangan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (AQM) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018 ini duduk bersebelahan dengan salah satu tokoh agama dan tokoh etnis Tionghoa, Rudi Ciputra.

Kehadiran Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar dalam acara Bai Niam mendapatkan respon positif oleh keluarga etnis Tionghoa yang memadati lokasi kegiatan. Secara bergiliran, puluhan orang menyapa sosok yang akrab dipanggil NH dengan ramah kemudian ikut berfoto bersama.

Kehadiran Nurdin Halid yang menjabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia ini semakin menunjukkan ketegasan dirinya dalam memperhatikan, menjaga dan merawat nilai pluralisme Indonesia, Bhineka Tunggal Ika. Bagi Nurdin Halid, beragam etnis dan agama yang hidup dan bermasyarakat di Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang perlu dijaga kedamaiannya.

“Kebhinekaan ala Indonesia adalah pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah benteng persatuan tetap tegaknya Indonesia,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan ini di berbagai kesempatan.

Tekad yang diperjuangkan Nurdin Halid untuk menjaga kebhinekaan sejalan dengan tema utama yang diusung pada acara Bai Niam antara keluarga etnis Tionghoa di Makassar ini. Yaitu, Damailah Bangsaku, Makmurlah Negeriku.

Sebelum meninggalkan perayaan Imlek 2569 tahun anjing tanah, NH turut menyapa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo yang lebih dahulu pamit. Suasana cair dan bersahabat nampak dari interaksi antara kedua pengurus DPP Partai Golkar ini, walaupun adik Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo, adalah kompetitor NH dalam pemilihan gubernur Sulsel tahun ini.

Sumber: Bakubae.com

Soal Aturan Baru Tentang Politik Uang, Ini Saran Nurdin Halid

Komitmen Nurdin Halid menghadirkan pilkada bersih dari politik uang dan damai tanpa politisasi identitas tidak perlu diragukan. Buktinya, NH, sapaan akrab Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan ini, merupakan satu-satunya calon gubernur (Cagub) yang menghadiri rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam acara deklarasi ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA’ di Hotel Clarion Makassar, Rabu (14/2/2018).

NH mengaku sengaja meluangkan waktu menghadiri acara yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan itu karena memahami arti penting acara tersebut. Melalui acara ini, Nurdin Halid optimis pelanggaran dan kecurangan dapat ditekan. Ia bahkan mendorong agar kegiatan semacam itu ditambah sosialisasi secara masif pada masa kampanye dan menjelang hari-H pemungutan suara.

“Acara deklarasi ini saya anggap penting sekali karena terkait pencerahan berbagai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pasangan calon, tim sukses, simpatisan, serta masyarakat secara umum. Sebagai bentuk komitmen, saya memutuskan hadir sebab saya ingin mengetahui betul sehingga terhindar dari pelanggaran atas aturan yang sudah ditetapkan,” kata Ketua Koordinator bidang Pratam DPP Golkar ini, Rabu (14/2/2018).

“Bawaslu Sulsel sudah selayaknya melakukan sosialisasi secara intensif sampai kepada pemilih di seluruh penjuru Sulawesi Selatan, khususnya yang berkaitan dengan implikasi pidana jika melanggar aturan kampanye dan pemungutan suara,” sambung mantan Bos PSM Makassar itu.

Nurdin Halid sangat mementingkan adanya sosialisasi, mengingat adanya perubahan aturan terkait penyelenggaraan pemilu. Misalnya untuk pelanggaran politik uang alias money politics, jika dulunya sanksi hanya diberikan kepada penyelenggara, kini sanksi juga menyentuh pemilih yang menerima uang. “Hal-hal seperti itu yang perlu disosialisasikan. Kalau perlu dipublikasikan melalui iklan di media massa supaya masyarakat tahu dan tidak terlibat,” saran Nurdin Halid.

NH yang berduet dengan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (AQM), menegaskan komitmennya menghadirkan pilkada bersih dari politik uang, damai dari politisasi SARA. Untuk itu, Timses NH-Aziz siap mematuhi seluruh aturan penyelenggara pemilu. Dia mencontohkan, menjelang masa kampanye, seluruh alat peraga dan atribut NH-Aziz telah diturunkan. Bahkan, NH ikut turun langsung mencabut alat peraga yang menampilkan gambar dirinya di Makassar.

Sumber: Bakubae.com

Sekolah Teologia Jakarta Berikan Gelar Doktor Kehormatan Untuk Tetty Paruntu

Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu (CEP) kembali meraih gelar penghargaan. Penerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini mendapat gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa/HC) dari Sekolah Tinggi Theologia IKAT (Ikatan Keguruan Alkitab dan Teologi) Jakarta, pada hari Senin (12/2/2018).

Penghargaan tersebut diterima bupati yang akrab dipanggil Tetty Paruntu ini di Gedung Wanita Patra, Simprug, DKI Jakarta. Gelar kehormatan ini diberikan ini karena Bupati Minsel Tetty Paruntu dinilai telah memberikan keteladanan dalam pengabdian kepada masyarakat selama ini.

“Ini patut disyukuri atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya ucapkan terima kasih, sebab ini juga berkat doa dan dukungan dari masyarakat Minahasa Selatan,” kata Bupati Tetty Paruntu yang masih menggenakan baju wisuda.

Kabupaten Minsel di tangan Tetty Paruntu memang banyak mencapai kemajuan di berbagai bidang. Pengabdian putri sulung mendiang mantan rektor Universitas Sam Ratulangie (Unsrat) Prof. Jopie Paruntu, berbekal komitmen kuat untuk menyejahterakan rakyat dengan pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor di Kabupaten Minahasa Selatan sampai saat ini, merupakan hal yang sangat terukur bagi Sekolah Tinggi Theologia IKAT Jakarta untuk memberikan penghargaan gelar doktor HC untuk politisi cantik ini.

Selama memimpin Minahasa Selatan, Tetty Paruntu yang menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara ini telah menyelenggarakan program di sektor pendidikan dengan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan total anggaran Rp 30 Milyar, rehabilitasi bangunan sekolah sebesar Rp 6 Milyar, serta penambahan buku perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Hal ini tentunya akan dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di tahun 2018 agar pendidikan anak-anak di bumi Kawanua menjadi semakin maju dan berkembang, bahkan menghasilkan banyak prestasi. Tetty Paruntu berkontribusi besar menyalurkan beasiswa melalui yayasan Cita Emaan Pande (CEP), kepada 409 mahasiswa Minahasa Selatan dengan total bantuan mencapai Rp 1, 9 miliar Rupiah.

Sumber: Bakubae.com

Fraksi Golkar Minta BUMD Tak Kuras APBD Sulawesi Utara

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Raski Mokodompit, membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Ranperda BUMD) PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Sulut dan Ranperda tentang Pertambangan Mineral, pada hari Senin (12/2/2018).

Raski Mokodompit berpendapat bahwa dengan adanya kedua Ranperda ini tentu dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun kedua regulasi daerah ini diharapkan jangan sampai merongrong pengusaha dan perusahaan swasta lokal Sulawesi Utara yang selama ini berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Utara.

“Namun Fraksi Golkar mengharapkan kehadiran Ranperda BUMD ini jangan sampai merongrong pengusaha dan perusahaan swasta yang mendukung maupun memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Sulut. Kami mohon penjelasan ruang lingkupnya seperti apa,” papar Ketua Fraksi Golkar Raski Mokodompit dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (12/2/2018).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw.

Raski Mokodompit, yang baru saja menjadi Ketua Fraksi Golkar menggantikan Eddyson Masengi, dan juga mantan Ketua Pansus Pembahas Perda Taman Hutan Raya Gunung Tumpa HV Worang (Tahura), mengingatkan bahwa kiprah dan citra BUMD di Sulut selama ini kurang baik, hanya merepotkan rakyat dan menguras APBD, serta kurang memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian Sulut.

“Fraksi Golkar tidak berburuk sangka tetapi kami masih membutuhkan penjelasan dan jaminan Pemda terhadap BUMD PT Jaminan Kredit Daerah Provinsi Sulut,” jelas Raski Mokodompit yang merupakan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulawesi Utara dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Sulawesi Utara.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, mengatakan dua rancangan regulasi daerah tentang PT Jamkrida Provinsi Sulut serta Pertambangan Mineral akan menjadi landasan hukum dan kebijakan untuk proyeksi percepatan pembangunan di daerah Sulawesi Utara.

“Kami mengajukan dua rancangan perda ini dengan tekad menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pendirian BUMD PT Jamkrida Sulut adalah memberikan pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha, demi meningkatkan ekonomi kerakyatan di Sulut dan meningkatkan sumber PAD,” terang Olly Dondokambey yang politisi PDI Perjuangan ini.

Gubernur Olly Dondokambey melanjutkan, regulasi pengelolaan pertambangan mineral di daerah berguna untuk menjamin aktivitas penggalian barang tambah demi industri tambang yang bernilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku.

“Mengembangkan kemampuan daerah di bidang pertambangan mineral yang lebih menguasai pengetahuan dan teknologi. Mengembangkan pola kemitraan pemberdayaan masyarakat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah,” tandas Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini.

Secara terpisah, Gubernur Olly Dondokambey memberikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa HV Worang (Tahura) yang dipimpin Raski Mokodompit dan sudah diparipurnakan pekan lalu.

“Meskipun sudah diparipurnakan, namun saya memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pansus Ranperda Tahura HV Worang yang dipimpin bapak Raski Mokodompit didampingi wakil ketua Billy Lombok dan sekretaris Jeanny Mumek yang telah membahas hingga paripurna menjadi Perda Tahura,” tutup Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Sumber: Bakubae.com

Legislator Golkar: Pejabat Publik Harus Paham Empat Pilar Agar Jadi Teladan

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat, Ibnu Munzir, melakukan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan falsafah Bhinneka Tunggal Ika di Kantor Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Mamuju, pada hari Minggu (11/2/2018).

Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini merupakan agenda utama MPR RI yang wajib disosialisasikan oleh seluruh anggota MPR baik yang berasal para legislator DPR maupun senator DPD. Karena berlangsung di sekretariat DPD II Golkar Mamuju, maka sebagian besar pesertanya merupakan kader Partai Golkar.

Sosialisasi empat pilar ini, kata Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar ini memang harus dilakukan kepada seluruh kader partai apalagi jika mereka ingin menjadi anggota legislatif daerah atau kepala daerah. Jadi, sebelum menjadi pejabat publik di lembaga eksekutif dan legislatif, mereka sudah tahu dan faham tentang empat pilar ini.

“Karena saat mereka sudah menjadi pejabat publik, mereka akan menjadi teladan dan panutan untuk masyarakat. Bagaimana caranya mau jadi teladan yang baik kalau hal fundamental tentang kehidupan berbangsa dan bernegara saja, mereka tidak tahu,” kata Ibnu Munzir.

Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat ini menambahkan, empat pilar kebangsaan merupakan harga mati yang wajib dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman baik etnis, agama, pandangan politik, bahasa, budaya, dan lainnya. Keempat pilar ini menjadi alat pemersatu yang mampu merekatkan seluruh elemen bangsa, menjadi benteng penghalau segala upaya yang ingin memecah belah Indonesia.

“Empat pilar ini yang membuat kita menjadi bangsa yang kuat. Semua pilar ini saling melengkapi. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar dan menjadi harga mati bagi seluruh elemen bangsa ini,” ujar Ibnu Munzir.

Generasi muda terutama di Sulawesi Barat juga menjadi sasaran utama dari sosialisasi empat pilar ini. Makanya, dalam setiap sosialisasi, para generasi muda selalu dihadirkan, termasuk di sekretariat DPD II Golkar Mamuju ini. Menurut Ibnu, para generasi muda harus ditanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang empat pilar sejak dini karena akan menjadi modal penting bagi mereka ketika tampil menjadi pemimpin di masa mendatang.

Sumber: Bakubae.com

Hak Pekerja Outsourcing BUMN Harus Dipenuhi, Tegas Politisi Golkar Ini

Komisi IX (bidang ketenagakerjaan) Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pekerja outsourcing di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai Rekomendasi Panitia Kerja Outsourcing Komisi IX DPR RI pada 22 Oktober 2013 lalu.

“Hingga saat ini, permasalahan itu masih belum diselesaikan, baik terhadap pekerja di perusahaan BUMN sendiri maupun di anak perusahaan BUMN tersebut,” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri, dalam rapat dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, serta para Pimpinan BUMN, di Gedung DPR, Rabu (7/2/2018).

Permasalahan tenaga kerja outsourcing tersebut banyak terjadi di BUMN. Syamsul Bachri, politisi Golkar dari daerah Sulsel ini menyebutkan beberapa BUMN yang mempekerjakan tenaga outsourcing seperti di PT PLN, PT Pertamina, PT Krakatau Steel, PT Kertas Leces (Persero) dan PT lglas (Persero).

“Setelah Komisi IX melakukan identifikasi, banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan posisi outsourcing. Sehingga melahirkan rekomendasi bagaimana memenuhi hak-hak normatif dari pekerja yang berstatus outsorcing itu. Ternyata sejak dikeluarkan 2013-2014 lalu, sampai sekarang tidak tuntas,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning juga mendesak Menteri BUMN serta Direksi BUMN agar memberikan hak layak kerja, layak upah, dan layak hidup kepada pekerja. Menurutnya perusahaan negara tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja, terlebih lagi para pemangku kepentingan yang tak kunjung menyelesaikan masalah buruh alih daya atau outsourcing.

“Sampai saat ini masih ada persoalan dalam praktik outsourcing di BUMN. Misalnya, pekerja outsourcing dikontrak berulang-ulang bahkan ada yang sampai belasan tahun dan dipekerjakan pada pekerjaan inti. Alih-alih mengangkat pekerja outsourcing menjadi tetap, perusahaan outsourcing dan BUMN yang bersangkutan malah melakukan PHK,” tegas Ribka.

Padahal, menurut Ribka, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, negara berkewajiban memberikan pekerjaan kepada rakyatnya dengan rasa aman dan nyaman. Dia menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 jelas bahwa negara berkewajiban memberikan pekerjaan kepada rakyatnya dengan rasa aman dan nyaman.

“Lha, ini perusahaan negara saja tidak bisa melindungi rakyatnya, memberi pekerjaan kepada rakyatnya. Masak masih ada outsourcing sampai lima tahun. Aturannya 6 bulan diperpanjang, dua kali 6 bulan, setelah itu harus diangkat. Itu perintah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003,” tegasnya.

Ia menyayangkan perusahaan negara namun tidak patuh pada aturan negara. “Nah, kalau perusahaan negara tidak patuh dengan itu, bagaimana dengan yang swasta. Kalau urusannya untung atau rugi, negara itu tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Kalau tidak sanggup lebih baik mundur saja,” tandas Ribka.

Sumber: Bakubae.com

Ketua Golkar Bitung Penyuka Mie Ini Prihatin Isu Makanan Mengandung Boraks

Adanya temuan mie dan bakso mengandung Boraks di pasar tradisional di Manado, terus menuai sorotan dan keprihatinan. Salah satunya dari legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) yang juga penyuka mie Cindy Wurangian. Dia meminta pihak-pihak terkait, mulai dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk tidak tinggal diam dengan masalah ini.

“Saya sendiri sangat suka dengan mie dan tentu siapa saja juga suka dengan mie. Masyarakat kalangan atas bawah pasti suka mie. Ini harus ditindaklanjuti oleh seluruh pihak dan instansi yang terkait, karena menyangkut kesehatan dan nyawa orang banyak,” ungkap Cindy, Rabu (7/2/2018).

Cindy Wurangian juga meminta penegasan dari aparat hukum, untuk menelusuri dan menindaklanjuti kasus ini. “Ini menyangkut makanan yang beracun masuk ke dalam tubuh. Meski mungkin efeknya tidak langsung terasa, tapi jika dikonsumsi terus menerus akan menimbulkan keracunan,” tukasnya.

Ketua DPD II Golkar Kota Bitung ini juga berharap, para pembuat mie berboraks harus dihukum, karena apa yang mereka lakukan ada unsur kesengajaan. “Ini harus diproses hukum. Harus ada hukuman bagi pihak-pihak yang membuat mie tersebut, karena ini ada unsur kesengajaan,” tegas Cindy Wurangian yang merupakan penggemar olahraga yoga ini.

Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Utara bidang Perekonomian dan Keuangan itu menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BBPOM dan Disperindag, untuk mengambil langkah-langkah konkrit bagi kasus tersebut. “Kita akan menyesuaikan dengan waktu bersama-sama dinas terkait, untuk duduk bersama mencari formula yang tepat mengatasi hal-hal semacam ini agar tidak terjadi lagi,” tukasnya.

Sumber: Bakubae.com

Golkar Bombana Raih Hasil Terbaik Dalam Verifikasi Faktual

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) Ahmad Mujahid gembira atas kelolosan partainya di verifikasi faktual. Lolosnya DPD II Golkar Bombana ditandai dengan hasil terbaik atas verifikasi kepengurusan anggota, domisili kantor maupun kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

“Lolosnya Golkar Bombana saat penelitian administrasi maupun verifikasi faktual adalah berkat kerjasama yang baik dari semua elemen partai ini. Saya memang sejak awal melakukan upaya melalui rapat konsolidasi dengan menekankan semua tim baik tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk menyatukan visi dan misi sebagai kontestan pemilu terbaik hingga target bisa tercapai. Alhamdulillah tahapan verifikasi ini kami bisa peroleh dengan baik,” terang Ahmad Mujahid di kediamannya, Rabu (7/2/2018) malam.

Diungkapkan, dua momen pemilu semakin mendekat, target pun melesat. Momen Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra pada 27 Juni 2018, di mana Golkar mendukung pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN), dan Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) menjadi tugas berat bagi Golkar dalam meraih kemenangan.

Wakil Ketua DPRD Bombana ini melanjutkan bahwa untuk Pilgub Sultra, pihaknya merujuk pada instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Di mana, DPP Golkar memutuskan mendukung mantan gubernur Sultra 2008-2013, Ali Mazi sebagai calon gubernur Sultra periode 2018-2023. “Kami semua setia dengan semua kebijakan dari DPP dan tidak ada alasan bagi kami untuk menolak keputusan DPP Golkar,” tukas Ahmad Mujahid.

Menurutnya, kemenangan calon gubernur usungan merupakan barometer penguatan pada semua caleg naungan Golkar dalam merebut kemenangan di pemilu 2019 mendatang. Kata dia, melalui target satu fraksi di DPRD Bombana dengan perolehan jumlah lima kursi itu tidak akan meleset jika terjalin kerjasama yang baik di semua tingkatan.

“Kami memang menargetkan 1 fraksi dan 5 kursi di DPRD untuk tiga daerah pemilihan (dapil), yaitu 2 kursi di dapil Rumbia, dua kursi di dapil Poleang dan 1 kursi di dapil Kabaena. Untuk mencapai target ini, tidak ada alasan bagi semua tingkatan untuk tidak patuh terhadap kebijakan partai ini,” tandasnya.

Karena itu, ia meminta kepada semua elemen pengurus Partai Golkar di Bombana agar lebih solid. Khususnya dalam upaya mencari dukungan hingga lartai besutan Airlangga Hartarto bisa meraih kemenangan di Sultra, utamanya di Bombana.

Sumber: Bakubae.com

Membangun Sulsel Adalah Janji Nurdin Halid Saat Pernah Terpuruk

Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Nurdin Halid bakal ditetapkan sebagai calon gubernur (Cagub) Sulawesi Selatan pada 12 Februari mendatang. Berbekal usungan lima partai politik yaitu Golkar, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI, Nurdin Halid maju berpasangan dengan Aziz Qahhar Mudzakkar. Jauh sebelum pencalonan, NH, panggilan akrabnya, mengaku sejak lama berjanji mengabdikan diri untuk Sulsel lewat jabatan gubernur.

Komitmen itu terus dipegang, meski beberapa kali diuji. Salah satu ujiannya, cerita Nurdin Halid, adalah tawaran posisi strategis di lingkaran pusat partai beringin. NH yang menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel bahkan mengaku pernah tiga kali ditawari jabatan Ketua Umum Golkar. Seperti yang umum diketahui, Partai Golkar kini dipimpin Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Nurdin Halid tiga kali menolak tawaran berkuasa di pusat. Baginya, pulang kampung (pulkam) mengabdi di tanah kelahiran lebih penting, meskipun dia harus rela disebut turun kasta dari level nasional. NH menyebut, pilihan pulang kampung untuk mewujudkan Sulsel Baru adalah janji yang diikrarkan kepada rakyat dan Allah SWT. Pantang bagi mantan Ketua Umum PSSI itu melanggar janji, apapun taruhannya.

“Sulsel Baru itu janji saya kepada masyarakat Sulsel untuk membangun kampung dan menata kota. Terlebih, di masa saya terpuruk dulu, saya juga pernah berjanji kepada Allah SWT untuk membuat Sulsel, kampung halaman saya menjadi lebih baik,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu, Rabu (7/2/2018).

Dalam berbagai kesempatan, NH berulangkali menegaskan Sulsel Baru bukanlah ambisi mengejar kekuasaan dan kekayaan. Sulsel Baru, kata dia panggilan pengabdian. Bersama Aziz, dia bertekad menciptakan Sulsel yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Tidak lagi ada ketimpangan ekonomi dan sosial antara desa dan kota akibat pembangunan yang kurang merata.

“Kalau saya hanya mengejar jabatan, saya tidak akan mau menanggalkan jabatan Ketua Harian DPP Partai Golkar. Akan tetapi, ditawari jabatan ketua umum di depan mata pun saya tidak terima. Kalau saya terima tentu saja tidak ada munaslub,” cerita politisi kelahiran Bone ini.

“Tiga kali saya ditawarkan, tapi saya tetap pada kesepakatan awal yakni maju sebagai calon gubernur, meski saya tahu kalau jadi ketua umum, maka punya tiket jadi menteri bahkan wakil presiden,” dia menambahkan.

Sumber: Bakubae.com

Ketua Golkar Selayar: Dana Desa Harus Diawasi Agar Sesuai Peruntukan

Bupati Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Muh. Basli Ali meminta segenap jajaran kepala desa di wilayah Kecamatan Bontosikuyu untuk betul-betul dapat memanfaatkan anggaran desa sesuai dengan mekanisme dan peruntukannya.

Ia mengingatkan para kepala desa untuk tidak mencoba-coba melakukan praktek penyalahgunaan dana desa. Pernyataan ini dilontarkan Basli Ali menyusul kasus hukum yang menimpa dua orang mantan kepala desa di wilayah Kecamatan Bontosikuyu atas dugaan penyalahgunaan dana desa.

Basli menandaskan, pihaknya tidak sungkan-sungkan memberhentikan sementara kepala desa yang ketahuan melakukan praktek penyalahgunaan anggaran di desanya.

Komitmen pemberhentian sementara terhadap kepala desa yang melakukan penyimpangan dana desa telah dibuktikan Muh. Basli Ali melalui pemberhentian sementara kepala Desa Pamatata, Kecamatan Bontomate’ne yang diduga kuat tersangkut kasus penyimpangan dana desa.

Terkait akan hal tersebut, Muh. Basli Ali meminta bantuan kerjasama Kapolsek, Danramil, Danpos, dan Babinsa di masing-masing desa untuk bersama-sama mengawasi pemanfataan dana desa. Bantuan pengawasan serupa diharapkan dapat dilakukan oleh Camat, ketua, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing wilayah desa.

Anggota BPD diingatkan untuk tidak diam dan berpangku tangan serta melakukan upaya pembiaran terhadap terjadinya potensi penyalahgunaan dana desa. Mereka harus proaktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar mampu dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.

Pernyataan ini diungkapkan Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali dalam kesempatan menyampaikan sambutan lisan pada rangkaian acara syukuran proyek pembangunan bendungan Lanta Pumangka, di Dusun Bontoala, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu.

Lebih lanjut Basli mengingatkan para camat dan BPD untuk berhati-hati. Pasalnya, proses hukum tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa tidak hanya membidik kepala desa. Akan tetapi, penyidikan mulai mengarah dan membidik camat, pimpinan dan anggota BPD yang dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap kemungkinan terjadinya peluang penyalahgunaan anggaran desa.

Dalam kaitan itu, ia meminta peran camat, anggota BPD, dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan proses pengawasan dan melaporkan potensi penyalahgunaan dana desa di atas nilai lima puluh juta rupiah langsung kepada Bupati Basli Ali.

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar itu menegaskan komitmennya untuk langsung memberhentikan kepala desa yang dilaporkan tersangkut kasus dugaan penyelewengan dana desa di atas nilai lima puluh juta rupiah.

“Kepala desa yang dengan sengaja mencoba-coba melakukan praktek penyelewengan dana desa akan langsung diberhentikan dan dicopot sementara dari jabatannya. Kepala desa yang telah dicopot dan atau diberhentikan sementara dari jabatannya baru akan diangkat kembali dan direhabilitasi nama baiknya,” terang Ketua DPD II Golkar Selayar ini.

“Jika dia mampu mengembalikan serta menutupi kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan praktek penyalahgunaan dana desa,” tegas Basli Ali di hadapan jajaran tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota DPRD Kepulauan Selayar, pada hari Minggu, (04/02) siang.

Sumber: Bakubae.com

Ssst! Dua Politisi Cantik Golkar Sulut Ini Tampak Berbincang Serius

Wakil Wali Kota (Wawali) Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan (SAS) dan Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia ‘Tetty’ Paruntu (CEP) terus menunjukan “kemesraan” dalam beberapa hajatan terakhir. Keduanya tampak akrab di ibadah Hari Persatuan Remaja GMIM di gedung waleta Minsel, pada Sabtu (3/2/2018).

Tak sampai di situ, pada saat istirahat makan siang usai kegiatan kebersamaan terus terlihat antara SAS dan CEP. Mereka pun akrab saat di gereja GMIM Betlehem Ranomea. SAS tampak mendampingi CEP dan terlibat perbincangan antara keduanya. Tampak terjadi perbincangan serius antara dua wanita berparas cantik ini.

“Saya rasa wajar, karena kita kan sama-sama wanita, karena sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut secara otomatis saya sebagai tamu undangan wajar saja kalau dalam kegiatan tersebut kami terlihat akrab dan teribat dalam perbincangan,” kata Wawali Tomohon Syerly Adelyn Sompotan.

Di beberapa kegiatan, Wawali Tomohon SAS terlihat mendampingi Bupati Minsel Tetty Paruntu yang adalah Ketua DPD I Partai Golkar Sulut. Termasuk saat menerima Tim Verifikasi KPUD Sulut di kantor sekretariat DPD I Partai Golkar Sulut beberapa waktu lalu.

Syerly Adelyn Sompotan yang adalah kader Partai Golkar ini masuk dalam kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulut dibawah pimpinan Ketua Christiany Eugenia Paruntu sebagai Wakil Sekretaris. Politisi yang familiar dengan panggilan SAS semakin akrab terlihat dengan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu.

Sumber: Bakubae.com

Hasil Survei Tunjukkan Partai Golkar Teratas Di Sulsel

Sebagai partai yang memiliki sejarah tua dan mengakar di masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel), elektabilitas Golkar memiliki kecenderungan semakin menanjak. Survei terbaru menunjukkan bahwa Sulsel masih merupakan basis Partai Golkar.

Lembaga survei Populi Center merilis hasil survei tingkat elektabilitas 4 Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di Pilgub Sulsel. Selain merilis hasil survei 4 kandidat di Pilgub Sulsel, Populi Center juga merilis tingkat elektabilitas parpol di Sulsel.

Berdasarkan data Populi Center, elektabilitas Golkar masih berada di posisi teratas apabila pemilihan legislatif diadakan hari ini, dengan persentase 33,8 persen.

Dari data survei tersebut, Populi Center menempatkan PDIP pada posisi kedua dengan persentase elektabilitas pada angka 10,3 persen. Untuk posisi ketiga ditempati Gerindra dengan persentase 8,1 persen.

Hal yang mengejutkan adalah posisi Demokrat yang terlempar dari 4 besar atau berada di posisi ketujuh dibawah NasDem, PAN, dan PKS. Hasil survei Populi Center, elektabilitas Demokrat hanya 3 persen.

Survei yang dilakukan pada 15 Januari hingga 22 Januari 2018 di 80 Desa dan Kelurahan di Sulsel.  Dalam survei tersebut Populi Center menggunakan cara wawancara tatap muka dengan 800 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error +/- 3,39% dan tingkat kepercayaan 95%.

Namun, menanjaknya elektabilitas Golkar belum diimbangi dengan meningkatnya popularitas pasangan kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel dari Partai Golkar, yaitu Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz). Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas NH-Aziz 17 persen, berada di posisi ketiga.

Pasangan paling populer adalah Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan adik Menteri Pertanian, Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) dengan elektabilitas 32 persen. Pasangan ini didukung PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Duet mantan Bupati Gowa dan adik Gubernur Sulsel SYL, Ichsan Yasin Limpo (IYL) dan Bupati Luwu Andi Qahhar Mudzakkar (Cakka) dengan elektabilitas 20,3 persen. Yang menarik adalah IYL-Cakka maju dari jalur perseorangan walaupun didukung Partai Demokrat karena tidak cukup kursi untuk mengusung calon sendiri.

Pasangan kandidat Agus Arifin Nu’mang (AAN) yang merupakan Wakil Gubernur Sulsel petahana dan Mayjen TNI (Purn.) Tanri Bali Lamo (TBL) yang didukung Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki elektabilitas sebesar 10,9 persen.

Yang menarik, dalam Populi Center menganalisa bahwa elektabilitas NH-Aziz dan IYL-Cakka menurun sejak Gerindra mengusung pasangan AAN-TBL, sementara elektabilitas NA-ASS cenderung tetap.

Hal ini terjadi walaupun Sulsel adalah basis Golkar, dan Nurdin Halid, IYL, Cakka, Wagub Agus dan Tanri Bali Lamo adalah sesama kader Golkar. Majunya lima kader Golkar sekaligus dalam Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 ini tentu menyebabkan turunnya elektabilitas NH-Aziz yang diusung Golkar.

Tentu saja elektabilitas NH-Aziz masih dapat meningkat, mengingat responden yang menyatakan sudah mantap dengan pilihannya adalah 52,8 persen, sementara yang menyatakan bisa berubah pilihan sebesar 24,4 persen. Artinya elektabilitas NH-Aziz dapat mengalami rebound.

Apalagi NH-Aziz juga didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, Hanura dan PKPI. Artinya menanjaknya elektabilitas Golkar di Sulsel harus dimanfaatkan dengan benar demi mengembalikan kejayaan Golkar di salah satu provinsi penyumbang kader beringin tersebut.

Sumber: Bakubae.com