Golkar Partai Pertama Lolos Verifikasi Faktual KPUD Bitung

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bitung Priscilla Cindy Wurangian mengaku sangat lega. Proses verifikasi DPD Golkar Bitung yang dipimpin legislator DPRD ini berjalan lancar di kantor KPU Kota Bitung, Selasa (30/01/2018).

Menurut Cindy Wurangian, proses verifikasi berjalan cepat karena semua yang dibutuhkan KPU lengkap, termasuk pengecekan KTA karena kader yang hadir melebihi jumlah yang harus diverifikasi.

“Jadwal verifikasi pukul 13.00 Wita, tapi kader sudah berkumpul sekitar pukul 14.30 Wita dan itu sangat luar biasa,” kata politisi penggemar senam yoga ini.

Cindy juga menyatakan tidak menyangka jika semua anggota KPU Kota Bitung dan Panitia Pengawas Pemilu juga hadir dalam proses verifikasi. “Ini sangat luar biasa dan suatu penghormatan bagi DPD II Partai Golkar Kota Bitung,” katanya.

Ketua KPU Kota Bitung Sammy Rumamby, mengaku salut dengan Partai Golkar yang begitu siap menghadapi proses verifikasi. “Semua data yang kami butuhkan sangat lengkap sesuai Sipol, bahkan keterwakilan kader yang hadir melebihi jumlah yang harus diverifikasi,” katanya.

Sammy mengatakan, Partai Golkar adalah partai pertama yang lolos verifikasi di Kota Bitung. Ia berharap, partai lain juga mengikuti jejak Partai Golkar yang menyiapkan serta melengkapi semua yang dibutuhkan dalam verifikasi.

“Partai Golkar adalah partai pertama yang kami verifikasi di Kota Bitung dan kami harap partai-partai lain juga bisa meniru Partai Golkar demi kelancaran proses verifikasi,” katanya.

Sumber: Bakubae.com

Peduli Pendidikan, Ketua Golkar Sulut Gratiskan Voucher Beasiswa

Kepedulian politisi cantik Christiany Eugenia Paruntu terhadap di dunia pendidikan nyiur melambai sudah tak diragukan lagi. Putri sulung dari mantan Rektor Univesitas Sam Ratulangi Manado Prof. Dr. Ir. Jopie Paruntu memiliki anak asuh yang dibantu biaya pendidikannnya.

Selama memimpin Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sejak tahun 2010 silam, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Utara (Sulut) ini secara berkesinambungan memberikan beasiswa Cita Eman Pande (CEP) untuk warganya yang duduk mulai dari bangku sekolah dasar hingga ke bangku kuliah.

Tetty Paruntu, panggilan akrab politisi cantik ini, yang pernah menerima penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo ini segera meluncurkan Voucher Pendidikan bagi seluruh masyarakat di Sulut, secara cuma-cuma.

Voucher Pendidikan berbentuk seperti kartu ATM ini bersifat multifungsi. Penggunanya bisa mengikuti try out ujian nasional secara online, memprediksi soal-soal yang akan keluar di ujian nasional, latihan soal tes seleksi penerimaan CPNS, serta bisa ikut memerangi narkoba dan masih banyak lagi manfaatnya.

Terdapat dua cara untuk untuk menggunakan Voucher Pendidikan tersebut. Pertama mengaktifkan Edu Voucher di website, kedua dengan melakukan install aplikasinya melalui perangkat android.

Penggunaannya pun sangatlah sederhana, pengguna yang mengaktifkan lewat browser (website) hanya perlu login di www.dpd1.ilmci.com dan klik link Edu Voucher lalu masukan nomor pin yang tertera di voucher (nomor voucher yang bergaris kuning) dan selanjutnya ikuti petunjuk di browser.

Selanjutnya jika user menginstall lewat aplikasi android, hanya perlu menginstalnya di Play Store atau melalui link dpd1.ilmci.com/apps dan ikuti petunjuk di browser.

Christiany Eugenia Paruntu menuturkan Voucer Pendidikan tersebut segera bisa digunakan dalam waktu dekat ini. “ILMCI punya kepanjangan i love my country Indonesia,” ujarnya.

“Sekali lagi Voucher pendidikan ini untuk semua warga Sulut, dari anak sekolah sampai masyarakat umum,” pungkas putri Ketua DPRD Minsel, Johanna Jenny Tumbuan SE.

Bakubae.com

Lima Jurus Ini Menjadi Andalan Golkar Sulsel Menangkan NH-Aziz

DPD I Partai Golkar Sulsel (Sulawesi Selatan) tidak main-main dalam pemenangan pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz). Sebagai induk koalisi parpol pengusung pasangan nasionalis-religius itu, Golkar terus memaksimalkan pergerakan demi satu tujuan memenangkan Pilgub Sulsel 2018.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir, menuturkan langkah konkret pemenangan NH-Aziz dilakukan dengan menyasar hingga ke akar rumput. Infrastruktur Golkar Sulsel yang lama mengakar akan menjadi kekuatan utama dalam memenangkan pasangan NH-Aziz.

“Infrastruktur partai beringin yang mengakar menjadi kekuatan utama untuk memenangkan pasangan tegas, merakyat dan religius itu,” kata Abdillah Natsir via rilis Tim Media NH-Aziz, Senin (29/1/2018).

Abdillah Natsir mengungkapkan Golkar Sulsel memiliki lima jurus alias strategi untuk pemenangan NH-Aziz. Langkah-langkah pemenangan itu sudah dijalankan dan akan terus dimassifkan. Adapun lima jurus partai beringin itu adalah:

1. Rapat konsolidasi pemenangan partai, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat desa terus dilaksanakan dengan sasaran peningkatan popularitas dan elektabilitas NH-Aziz.

2. Penggalangan di tingkat desa hingga pemilik suara terus dilaksanakan, baik oleh struktural partai maupun ormas dan sayap Golkar dengan berbagai program konkret sebagai perwujudan “Membangun Kampung”.

3. Melalui kader-kader, Golkar di desa-desa terus memperkenalkan program “Membangun Kampung” NH-Aziz.

4. Membangun jaringan relawan partai hingga kampung-kampung untuk dipersiapkan mengawal proses Pilkada Serentak 2018.

5. Mempersiapkan posko-posko pemenangan hingga tingkat desa sebagai pusat komunikasi program Sulsel Baru dengan bersinergi bersama partai pengusung.

Sumber: Bakubae.com

Wow! Jabatan Strategis Golkar Didominasi Tokoh Sulsel

15 orang putra atau tokoh Sulawesi Selatan (Sulsel) memegang peranan/jabatan strategis dalam kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Mereka semua memegang jabatan sebagai pengurus harian.

“Itu betul, ada 15 orang Sulsel yang ditunjuk memegang jabatan pengurus harian di Dewan Pimpinan Pusat,” ujar Andi Rio Idris Padjalangi, anggota DPR RI dari FPG, Selasa (23/1/2018).

Andi Rio Idris Padjalangi (Arip) yang diberi kepercayaan sebagai Wakil Sekjen di kepengurusan baru itu menambahkan, selain H AM Nurdin Halid, Gubernur Sulsel Dr H Syahrul Yasin Limpo juga menjadi pengurus harian bersama sejumlah tokoh Sulsel lainnya.

“Dengan adanya sejumlah tokoh Sulsel di tubuh beringin, maka kita berharap, partai Golkar kembali menjadi pemenang di Pemilu nantinya. Suara Golkar, Suara Rakyat,” tegas Andi Rio.

Masyarakat Sulsel harus berbangga karena selalu memiliki perwakilan di ibukota, baik di pemerintahan, birokrasi maupun di dunia politik atau partai politik. Bahkan partai sebesar dan setua Golkar mempercayai tokoh asal Sulsel sebagai pengurusnya.

Tokoh Sulsel yang diberi kepercayaan memegang jabatan di DPP Golkar antara lain:
1. Ibnu Munzir, Ketua Koordinator Bidang Kepartaian
2. Idrus Marham, Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan
3. HAM Nurdin Halid, Ketua Koordinator Bidang Pratama
4. Rizal Mallarangeng, Wakil Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Khusus
5. Dr. H Syahrul Yasin Limpo, Ketua Bidang (Kabid) Kerawanan Sosial
6. Ulla Nachhrawati, Kabid Kebudayaan Daerah
7. Erwin Aksa, Kabid Koperasi, Wirausaha dan UKM
8. Andi Rio Idris Padjalangi, Wakil Sekjen
9. Eka Sastra, Wakil Bendahara Umum
10. Halim Kalla, Kabid PP Wil I/Sulsel dan Sulbar
11. Ali Mochtar Ngabalin, Kabid PP Wil II/Sulteng dan Sultra
12. Emir Baramuli, Kabid PP Wil III/Sulut dan Gorontalo
13. Hakim Kamaruddin, Wakil Sekjen
14. Fatahillah Ramli, Ketua Bidang Kebencanaan
15. Hasrul Rahman, Wakil Bendum

Sumber: Bakubae.com

Golkar Sulsel Tantang Syahrul Yasin Limpo Menangkan NH-Aziz

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah merampungkan struktur organisasi. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjabat sebagai ketua bidang Kerawanan Sosial di partai berlambang beringin itu.

Sementara Nurdin Halid (NH) yang juga bakal calon gubernur Sulsel menjabat ketua koordinator bidang Pratama. Masuknya SYL dalam struktur organisasi DPP, membuat dirinya ditantang memenangkan pasangan usungan Golkar di Pilgub Sulsel.

Sebagaimana diketahui, adik kandung SYL, Ichsan Yasin Limpo (IYL) ikut dalam pertarungan tersebut berpasangan dengan Bupati Luwu Andi Qahhar ‘Cakka’ Mudzakkar. Cakka sendiri adalah kakak kandung Aziz yang berpasangan dengan NH.

Risman Pasigai, Wakil Ketua bidang organisasi DPD Partai Golkar Sulsel, menyatakan, sebagai pengurus DPP, harusnya Syahrul Yasin Limpo bisa menjalankan keputusan partai memenangkan NH-Aziz sebagai kandidat usungan Golkar dalam Pilgub Sulsel.

“Selamat datang kembali pak SYL di kepengurusan Partai Golkar, mari kita menangkan usungan partai Golkar di Pilgub Sulsel,” ujar Risman, Senin (22/1/2018).

Sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Dewan Pakar DPP Partai Golkar pada kepemimpinan Setya Novanto, dan Nurdin Halid menjabat sebagai ketua harian DPP partai Golkar. SYL bahkan menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel sejak tahun 2008 hingga 2016.

NH menjelaskan posisinya menjabat ketua koordinator Pratama karena dihapus jabatan ketua harian. Namun tupoksinya, menurut NH, hampir sama. “Jadi hampir tidak ada perbedaan dengan tugas ketua harian. ketua harian sifatnya tanggungjawab lebih banyak,” pungkas Nurdin Halid.

Sumber: Bakubae.com

Posisi Baru Nurdin Halid, Koordinasikan Titiek Soeharto dan Bambang Soesatyo

DPP Golkar mengumumkan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Airlangga melakukan revitalisasi struktur kepengurusan partai berlambang beringin. Salah satu jabatan yang dihilangkan adalah ketua harian yang sebelumnya diisi oleh Nurdin Halid (NH).

Hilangnya jabatan ketua harian tidak membuat NH, panggilan akrab bakal Calon Gubernur (Cagub) Sulsel tersebut tersingkir dari kepengurusan pusat Golkar. NH tetap dipercaya mengemban jabatan strategis.

Nurdin Halid didaulat menjadi Ketua Koordinator Bidang (Koorbid) Pratama. Jabatan tersebut memang terbilang baru. Meski demikian, posisi Koorbid Pratama tidak bisa dipendeng enteng. Koorbid Pratama masuk kategori pengurus inti Golkar.

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Koorbid Pratama dibantu dua wakil. Istimewanya, dua wakil itu merupakan politikus Golkar senior. Mereka adalah putri keempat mantan Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Menurut NH, tugas dari Bidang Pratama berupa koordinasi terhadap program-program Golkar. Jabatan Ketua Koordinator Bidang Pratama sangat strategis. Bila di pemerintahan ibaratnya menteri senior.

NH juga mengatakan bahwa jabatan ketua harian dihilangkan atas permintaannya. Pasalnya, Ketua Golkar Sulsel itu sedang konsentrasi penuh memenangkan Pilgub Sulsel 2018.

“Bidang Pratama itu mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan-pelaksanaan program. Adapun jabatan ketua harian dihilangkan itu juga termasuk karena saya memang minta, saya secara pribadi harus konsentrasi di (Pilgub) Sulsel,” ujar NH, Senin (22/1/2018).

NH sendiri memegang jabatan sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel yang diamanatkan DPP menambah wakil Golkar di DPR sebanyak 15 kursi. Hasil perbincangan NH dengan Ketum Airlangga, jabatan ketua harian diganti koorbid pratama.

“Ketua harian itu tanggung jawabnya besar. Harus memimpin rapat di Jakarta. Sementara saya banyak di Makassar,” tambah Nurdin Halid.

Menurut NH, struktur kepengurusan DPP Golkar yang ramping dimaksudkan agar partai bisa bergerak lebih kencang menghadapi tahun politik. Golkar menargetkan kemenangan pada pilkada serentak 2018 serta pileg dan pilpres 2019..

“Kepengurusan ini tinggal 1,5 tahun, maka struktur yang dibentuk itu sifatnya pemenangan. Maka struktur yang dibentuk itu atas persutujuan saya juga, sifatnya pemenangan. Makanya kenapa sekarang tidak ada Bappilu, karena struktur Bappilu dimasukkan ke struktur partai,” tutup Nurdin Halid.

Sumber: Bakubae.com

Legislator Asal Golkar Ini Imbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir Soal Vaksin

Tim Komisi IX DPR RI dipimpin politisi Golkar Syamsul Bachri mengadakan kunjungan kerja ke Kalbar dalam rangka pengawasan kejadian luar biasa (KLB) difteri, Rabu (17/1/2018). Pertemuan diadakan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dihadiri oleh para kepala puskesmas dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Syamsul Bachri yang merupakan Wakil Ketua Komisi IX mengatakan tujuan kedatangan rombongan adalah untuk mendiskusikan apa yang sebaiknya dilakukan bersama untuk mencegah agar kasus difteri tidak terulang lagi.

“Kita ingin mendengar secara langsung dari bapak dan ibu di daerah bagaimana menangani kasus difteri di daerah lalu bagaimana komunikasinya, kita perlu mengetahui sisi mana yang perlu diperbaiki, antisipasi apa yang harus dilakukan dan regulasi apa yang harus dibuat,” paparnya.

Setelah melakukan dialog bersama di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Syamsul Bachri yang juga Ketua PPK Kosgoro 1957 ini mengungkapkan dari beberapa indikasi yang diperoleh, dia menyimpulkan ketersediaan informasi yang luas mengenai vaksin harus diutamakan.

“Kita perlu sosialisasi keharusan vaksin bagi anak-anak terutama informasi bagi yang beragama Islam. Karena berkembang paradigma bahwa vaksin itu haram,” kata anggota DPR dari Sulawesi Selatan (Sulsel) ini, Rabu (17/1/2018).

Sosialisasi ini menjadi penting untuk dilakukan karena dia mengungkapkan banyak masyarakat yang menganggap vaksin itu haram, bahkan diskusi-diskusi terbuka dilakukan untuk menguatkan paradigma ini.

“Harusnya masyarakat tidak khawatir karena vaksin itu diproduksi oleh Biofarma dan tidak hanya digunakan di Indonesia, karena itu perlu diadakan sosialisasi agar tidak ada lagi penolakan vaksin,” tutur Ketua Bidang Pengembangan SDM DPP Golkar tersebut.

Sumber: Bakubae.com

Ketua Golkar Sulut Sukses Berinovasi Tabungan Bank Sampah

Salah satu program Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Tetty Paruntu untuk menciptakan kabupaten bersih berhasil dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lewat Bank Sampah.

Program Bupati yang bernama lengkap Christiany Eugenia Paruntu ini sangat inovatif. Program ini berhasil membangkitkan semangat masyarakat untuk menabung lewat sampah, juga menjaga kebersihan Kabupaten Minsel.

Kepala DLH Minsel Roi Sumangkut pada Kamis (18/1/2018) mengatakan bahwa apa yang diupayakan Bupati Tetty Paruntu yang merupakan Ketua DPD I Golkar Sulut, untuk membersihkan kota Amurang mulai mendapatkan dukungan dari masyarakat.

“Kemarin ada pencairan uang dari hasil sampah yang ditabung di Bank Sampah IOF Minsel. Ini sebagai bukti nyata inovasi Bupati Tetty Paruntu untuk menjadikan Kabupaten Minsel bersih dan bebas sampah,” ujar Roi Sumangkut.

Kepala Seksi Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PLB3) Vera Rambe SSi.MM, mengatakan atas nama Bupati Tetty Paruntu mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, yang telah mengambil bagian dan berperan aktif, dalam menjadikan Minsel bersih dari sampah.

“Bupati Tetty Paruntu menghimbau bagi masyarakat yang belum bergabung atau belum tercatat sebagai nasabah bank sampah, untuk ikut serta menjadi bagian dari bank sampah,” tutur Vera Rambe.

“Ini juga akan menguntungkan bagi masyarakat, dalam rangka membantu perekonomian keluarga, selain itu ikut menjaga kebersihan lingkungan disekitar kita,” demikian lanjut Vera Rambe.

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan juga tabungan kepada para nasabah, diantaranya Kepala DLH Roi Sumangkut, Kabag Pembangunam Yuly Rompas, Oma Maritje, Jennifer Loing, dan masyarakat lainnya yang sudah menabung di Bank Sampah IOF Minsel.

Bahkan bapak Maurits asal desa Lopana Kecamatan Amurang Timur, menerima tabungan sebesar Rp 650.000, yang diserahkan langsung oleh Vera Rambe di Kantor Bank Sampah IOF Minsel, tepatnya di Kantor Kelurahan Pondang.

Sumber: Bakubae.com

Ternyata Idrus Marham Pernah Jadi Dosen, Ini Profil Lengkapnya

Menteri Sosial yang baru, Idrus Marham, ternyata bukan hanya terkenal sebagai politikus. Di awal kariernya, ia justru dikenal di lingkungan akademisi sebagai dosen. Bahkan pernah menyandang predikat dosen terbaik di Universitas Islam Attahiriyah (UNIAT) Jakarta.

Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, ini pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi, antara lain: Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, Untar (Universitas Tarumanagara), Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Jabatan terakhir di lingkungan akademik yang disandangnya adalah Pembantu Rektor III di UNIAT Jakarta pada 1987-1992.

Prestasi Idrus Marham di dunia pendidikan dibarengi aktivitas organisasi yang cukup aktif. Dimulai sejak bangku SMP dan SMA, ia sudah aktif terlibat dalam kegiatan OSIS hingga lulus SMA pada 1979.

Ia melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syari’ah IAIN Alaudin, Makassar dengan tetap aktif di sejumlah organisasi kampus. Beberapa diantaranya Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiwa, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII).

Kemudian, pada 1983, Idrus Marham melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang. Pada tahun 2009 ketika masih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009, Idrus Marham menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Wakil Pemuda Dunia pada 2005 ini juga meraih gelar doktor ilmu politik dengan predikat cum laude setelah mempertahankan disertasi berjudul “Demokrasi Setengah Hati; Studi Kasus Elite Politik di DPR RI 1999-2004” melalui ujian terbuka promosi doktor yang diuji oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal, Dr. Pratikno dan Prof. Dr. Bachtiar Effendi.

Karier politik Idrus Marham dimulai saat terpilih sebagai anggota Utusan Golongan MPR-RI pada Pemilu 1997 dan berlanjut menjadi anggota DPR-RI sejak 1999 hingga tahun 2011 karena mengundurkan diri untuk fokus menjadi Sekjen DPP Golkar era Ketum Aburizal Bakrie.

Nama mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2002-2005 ini banyak menjadi sorotan media saat berkiprah dalam keanggotaan di Panitia Khusus (Pansus) Angket Century pada 2009-2010.

Karier politiknya semakin menanjak saat ia dipercaya Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai berlambang pohon beringin tersebut pada tahun 2011.

Ia mendampingi ARB sebagai sekjen sejak Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Riau dan dipilih kembali sebagai sekjen saat Munas Partai Golkar Bali dimana Setya Novanto terpilih sebagai Ketum.

Bahkan suami Ridho Ekasari ini pernah menyatakan niatnya menggantikan ARB dengan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, Mei 2016.

Idrus Marham saat itu mengaku sudah memiliki enam syarat yang harus dipenuhi bagi calon Ketum Golkar, kecuali satu hal yakni terkait pendanaan. “Ya, keenam syarat untuk memimpin Partai Golkar ini saya punya semua, terkecuali dana,” kata Idrus Marham.

Jabatan lain di partai Golkar yang pernah diemban Idrus Marham adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar. Ia diangkat jadi Plt Ketum Golkar atas dasar hasil Rapat Pleno Nasional DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017). Posisinya ini menggantikan Setya Novanto yang saat itu masih menjalani proses hukum di KPK.

Idrus bertugas hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi putusan atas praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Lalu berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto dan Idrus kembali menjabat sebagai Sekjen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang akan maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Timur 2018. Presiden Jokowi melantik Idrus Marham, Rabu (17/1/2018) pagi di Istana Negara, Jakarta.

Selepas pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, ada dua menteri di Kabinet Kerja yang saat ini rangkap jabatan. Dua menteri yang rangkap jabatan itu adalah Idrus Marham sebagai Mensos juga menjabat Sekjen Partai Golkar dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Sumber: Bakubae.com

NH Berjanji Mudahkan Perizinan Sarana Ibadah Di Sulsel

Calon Gubernur Sulsel dari Partai Golkar, Nurdin Halid, menaruh perhatian khusus mengenai persoalan sulitnya pendirian sarana ibadah di Sulsel. Peliknya perizinan menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat.

Nurdin Halid menilai, menghadirkan sarana ibadah berdasarkan perizinan yang berlaku merupakan wujud menjaga toleransi antar umat beragama. Menurut NH, sapaan akrabnya, masyarakat penting untuk menjaga nilai toleransi dalam kehidupan penuh kebhinekaan.

Bagi Ketua Harian DPP Golkar ini, kebhinekaan atau prinsip keanekaragaman dan pluralisme adalah pondasi persatuan bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertera di lambang negara Pancasila.

“Kebhinekaan di Indonesia adalah pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah benteng persatuan tetap tegaknya Indonesia,” ujar Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel, Rabu (17/1/2018).

Melalui Tri Karya Pembangunan, NH yang berduet Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (AQM) itu mengusung pembangunan berbasis infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang dimaksud ialah infrastruktur sarana ibadah.

Dengan mengusung slogan Sulsel Baru, Cagub Nurdin Halid menjamin izin pembangunan sarana ibadah nantinya tidak akan sulit di Sulsel. Ia akan memperhatikan pentingnya pembangunan sarana peningkatan spiritualitas masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Gagasannya bahwa tidak boleh ada pihak manapun memaksakan kehendaknya untuk menghalang-halangi pendirian sarana ibadah. Siapa saja yang ingin membuat tempat ibadah akan diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tentunya yang sudah dipermudah,” bebernya.

NH menuturkan hal tersebut menjadi pengamalan nilai dari Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga, upaya pemaksaan kehendak terkait sarana ibadah dan agama tidak boleh dibenarkan.

“Soal perbedaan di Indonesia telah selesai dengan Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada satu pun di Indonesia yang memaksakan keinginannya pada penganut agama lain,” ulangnya tegas.

Sumber: Bakubae.com

Idrus Marham, Politisi Gaul Asal Sulsel Diangkat Jadi Menteri Sosial

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Rabu (17/1/2018). Khofifah sendiri dicalonkan Partai Golkar sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jatim 2018.

Perjalanan karier Idrus Marham sebagai politisi dimulai tahun 1997 sebagai anggota MPR sebagai utusan golongan. Dia baru menjadi anggota DPR dari Partai Golkar sejak tahun 1999.

Idrus Marham mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2009-2014 pada 8 Juni 2011 dan menjadi Sekjen Partai Golkar hingga akhirnya diangkat menjadi Menteri Sosial pada 17 Januari 2018.

Pelantikan Idrus Marham berbarengan dengan dilantiknya Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan KH Hasyim Muzadi yang wafat, dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Kemudian Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna diangkat menjadi Kepala Staf TNI-AU menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Panglima TNI. Pangkat Marsdya Yuyu dinaikkan setingkat lebih tinggi menjadi Marsekal TNI.

Berikut ini adalah profil lengkap Idrus Marham:

Nama Lengkap: M Idrus Marham
Tempat dan Tanggal Lahir: Pinrang, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1962

Pendidikan:
– SD Negeri
– Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun
– Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Alauddin, Ujung Pandang (1979)
– Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang (1983)

Pekerjaan:
– Dosen Universitas Islam Attahiriyah (Uniat), Jakarta
– Presiden Komisaris PT Hamparan Bumi Minerals, Jakarta
– Direktur Utama PT Sembilan Hati Selaras, Jakarta
– Dosen Universitas Islam Attahiriyah (Uniat), Jakarta (1985-1993)
– Dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Jakarta (1985-1993 )
– Dosen Universitas Tarumanegara (Untar), Jakarta (1985-1993)
– Peneliti Balitbang Agama, Jakarta (1986-1993)
– MPR dari Utusan Golongan (1997-1999)
– DPR dari Partai Golkar, dapil III Sulawesi Selatan (1999-2004) sebagai anggota Komisi II
– DPR dari Partai Golkar, dapil III Sulawesi Selatan (2004-2009) sebagai anggota Komisi III
– DPR dari Partai Golkar, dapil III Sulawesi Selatan (2009-2014)

Aktivitas Politik:
– Wakil Sekretaris Bappilu Sektor Agama DPD Golkar DKI Jakarta (1992)
– Ketua Pengembangan Wilayah DPP BKPRMI (1993-1996)
– Ketua Biro Pemuda DPD Golkar DKI Jakarta (1993)
– Ketua Umum DPP BKPRMI (1997-2000)
– Ketua FKKI Nasional (1997-2002)
– Anggota Pimpinan Bakornas Pemuda Golkar (1998)
– Timja Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar (1998)
– Ketua Karang Taruna Indonesia Nasional (2001-2005)
– Ketua Umum DPP KNPI (2002-2005)
– Wakil Sekretaris Jenderal PP AMPG (2002-2007)
– Wakil Koordinator Bidang Komunikasi Politik LPP DPP Partai Golkar (2002-2007)
– Anggota Penasihat DPP AMPI (2003-2008)

Sumber: Bakubae.com

NH-Aziz Pasangan Dengan Konsep Atasi Ketimpangan Ekonomi Sulsel

Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Golkar Muhammad Yasir mengungkapkan, mengatasi ketimpangan ekonomi dan menekan angka kemiskinan merupakan tugas sekaligus tantangan yang akan dihadapi pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) jika terpilih.

Namun menurut Yasir, dari sederet kandidat, harus diakui hanya pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) yang menawarkan solusi tepat atas problematika klasik itu.

“Sulsel Baru dengan gerakan membangun kampung dan menata kota adalah solusi tepat dan terbaik. NH-Aziz merancang desa dan kota tumbuh seiring dan saling menopang,” jelas Yasir dalam wawancara, Selasa (16/8/2018).

Yasir juga sangat yakin gagasan Sulsel Baru dapat direalisasikan mengingat pasangan NH-Aziz merupakan tokoh nasional yang punya jaringan luas, ditambah lagi dengan dukungan masyarakat yang sedemikian luas dan terus mengalir.

Ketimpangan ekonomi di Sulsel semakin melebar dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terekam dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulsel yang diukur oleh gini ratio menembus 0,429.

Gini ratio Sulsel melampaui angka nasional sebesar 0,391 dan tercatat yang kedua tertinggi di Indonesia. Artinya, ketimpangan pendapatan masyarakat Sulsel sudah sangat senjang terutama antara masyarakat kampung dengan masyarakat perkotaan.

Tingginya gini ratio merujuk data BPS mengindikasikan besarnya ketimpangan pendapatan atau ekonomi masyarakat. Orang kaya semakin kaya raya dan orang miskin semakin melarat. Pembangunan kota semakin pesat sementara kondisi kampung semakin tertinggal.

Bila kesenjangan ini dibiarkan, situasi tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Berpotensi timbul kecemburuan yang berujung pada konflik sosial. “Itulah mengapa Sulsel butuh sosok pemimpin yang paham betul ekonomi kerakyatan,” demikian tegas Yasir.

NH-Aziz dengan konsep trikarya pembangunan telah merancang berbagai program berbasis infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal. Segelintir program NH-Aziz yang sangat dinanti ialah pendidikan dan fasilitas sekolah gratis, layanan kesehatan gratis berbasis KTP, kredit kesejahteraan tanpa bunga dan agunan, program rumah Quran dan berbagai program pro-rakyat lainnya.

Sementara itu, Nurdin Halid menyampaikan tingginya ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan antara desa dan kota merupakan kegelisahan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.

Bila diberikan amanah menjadi gubernur, Nurdin Halid berjanji akan memangkas kesenjangan tersebut. Untuk itulah, kata dia, gagasan Sulsel Baru hadir guna menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan alias pembangunan yang merata.

Dalam berbagai kunjungannya ke pelosok daerah di Sulsel, Nurdin Halid mengaku melihat langsung betapa besarnya ketimpangan ekonomi dan pembangunan. Ketidakadilan itu menjadi salah satu penggugah dirinya memutuskan maju pada Pilgub Sulsel 2018.

Bersama Aziz Qahhar Mudzakkar, NH telah berkomitmen mengabdi membangun kampung dan menata kota demi Sulsel Baru yang lebih cerah. Komitmen dan visi NH pun selaras dengan Aziz yang siap mengedepankan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan.

Gerakan membangun di kampung dan konsep ekonomi kerakyatan telah melalui kajian panjang. Toh, ekonomi kerakyatan adalah antitesa dari sistem kapitalis dan neoliberalis yang selama ini telah menggerogoti nasib masyarakat Indonesia, termasuk Sulsel.

Sumber: Bakubae.com

Golkar Sulteng Segera Pecat Kader yang Mbalelo Putusan Partai

Dalam rapat pleno DPD I Golkar Sulteng yang dihadiri Korwil DPP Golkar Muhidin Muhammad Said ditegaskan bahwa seluruh kader Partai Golkar di Sulteng harus mematuhi seluruh keputusan partai.

Rapat pleno Golkar Sulteng pada hari Sabtu (13/1/2018) di kantor DPD I Golkar Sulteng, Palu membahas mengenai calon bupati dan wakil bupati yang telah direkomendasikan partai untuk ikut dalam pilkada di tiga kabupaten mendatang.

Dalam pleno tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh kader harus menaati dan patuh terhadap putusan karena peraturan organisasi telah menegaskan hal tersebut. Kader yang tidak patuh akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Rapat pleno Golkar Sulteng membahas beberapa item. Antara lain tentang pergantian atau reshule pengurus DPD I Golkar Provinsi Sulteng, konsolidasi di tiga kabupaten yang melaksanakan pilkada, serta rencana penguatan dengan partai-partai koalisi di masing-masing kabupaten.

Selain itu dalam rapat pleno, DPD I Golkar Sulteng juga mengagendakan pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar biasa (Musdalub) DPD II Golkar Donggala dan Morowali yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Saat rapat juga dibahas tentang PAW (Pengganti Antar Waktu) H. Silahudin Karim baik sebagai Wakil Ketua DPRD Morowali dan juga sebagai Ketua DPD II Golkar Morowali sehubungan dengan keikutsertaannya sebagai Bakal Calon Bupati Morowali dari jalur independen,” kata salah satu pengurus Golkar Sulteng Abubakar Hadado.

Selanjutnya rapat pleno juga membahas PAW Anggota DPRD Sulteng, Erwin Burase sehubungan dengan peraturan yang mensyaratkan bahwa anggota DPRD harus mundur dari keanggotaannya di dewan.

Erwin Burase maju sebagai bakal calon Bupati di kabupaten Parigi Moutong (Parmout) koalisi Partai Golkar dan PKB. Erwin Burase digantikan oleh Lely Pariani sebagai anggota DPRD Sulteng.

Sumber: Bakubae.com

Wapres JK Saksikan Penandatangan MoU Pengembangan GIPTI BSD City

Wapres JK menyaksikan penandatanganan MoU pengembangan Galeri Iptek dan Inovasi (GIPTI) antara Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah, Sinarmas Land dan Kepala Puspiptek.

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut berlangsung di Istana Wapres, Jakarta pada hari Senin (15/1/2018) dan juga disaksikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir.

Dalam pidatonya, Wapres JK mengatakan bahwa penandatanganan MoU hendaknya tidak hanya jadi seremonil belaka tetapi harus ada tindak lanjut dan realisasi nyata kedepannya.

Menurut Wapres JK, pengembangan pusat inovasi ini harus menghasilkan karya nyata berupa teknologi yang bersifat komersil, karena Indonesia sudah sedemikian tertinggal jauh di belakang negara-negara lain. Artinya Indonesia harus terus menatap kedepan menatap perubahan.

“Setelah penandatanganan ini berkasnya saya harap jangan langsung ditaruh di laci kantor, tapi ditindaklanjuti, rencana selanjutnya disusun untuk direalisasikan, kita ini harus terus maju kedepan, karena pengembangan teknologi saat ini sudah sangat berkembang pesat,” kata Wapres JK.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. M. Nasir, menyambut baik terjadinya kolaborasi berbagai unsur dalam pengembangan iptek dan inovasi melalui kerjasama Puspiptek, Pemkab Tangerang, Universitas Paramadina dan Sinarmas Land.

Menurut Menristekdikti, pengembangan GIPTI merupakan kolaborasi yang unik dari empat institusi lintas sektor yang mewakili unsur ABG (Academics-Business-Government) yang lazim disebut Triple Helics.

Keempat institusi yang mewakili triple helics tersebut adalah Pemerintah yaitu Puspiptek dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Universitas Paramadina mewakili dunia akademik, dan Sinarmas Land sebagai wakil dunia usaha.

Menristekdikti berharap, GIPTI dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat berbasis iptek khususnya di Kabupaten Tangerang, peningkatan daya saing daerah, serta penciptaan produk-produk inovasi serta wirausaha berbasis teknologi di masyarakat.

Bupati A. Zaki Iskandar mengatakan disela-sela MOU tersebut bahwa ini merupakan Pengembangan GIPTI di BSD City selaras dengan Visi Kabupaten Tangerang yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, makmur, religius, dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mendorong dan menggandeng pihak swasta dalam mewujudkan 25 Program Unggulan, di antaranya Program Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera (Jalin Rasa).

“Dengan adanya GIPTI ini juga dapat menjadi ajang promosi daerah dalam pengembangan iptek karena Pemkab Tangerang tiap tahun mengadakan lomba inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diikuti oleh Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi ) yang tersebar di seluruh kecamatan.” ujar Bupati Zaki.

Perlu diketahui, GIPTI akan berlokasi di Kabupaten Tangerang tepatnya di area BSD City. Sebagian areal GIPTI akan menempati lahan Puspiptek seluas ± 15 Ha yang berada di wilayah tersebut.

GIPTI akan menjadi show case kemajuan inovasi dan juga teknologi terapan terkini, tempat untuk pemberdayaan dan edukasi masyarakat dibidang IPTEK, dan tempat pemasaran bagi produk IKM dan startup berbasis teknologi.

Inkubator bisnis teknologi untuk perusahaan startup ini akan bersifat kolaboratif antara Puspiptek dan Pemkab Tangerang dari dunia pemerintah, Universitas Paramadina dari dunia akademik, dan Sinarmas Land sebagai pihak pengembang.

Sumber: Bakubae.com

Politisi Senior Golkar Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras

Politisi senior Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah mengimpor beras. Karena, impor ini dinilai tidak berpihak pada petani. “Saya tidak setuju dengan impor beras ini,” cetus Fadel Muhammad, Senin (15/1/2018).

Sebagaimana diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 Ton. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Fadel Muhammad yang mantan Gubernur Gorontalo ini melanjutkan, kebijakan impor beras ini akan menurunkan semangat petani dan secara psikologis impor itu tidak bagus. “Langkah yang diambil ini akan menurunkan semangat petani,” lanjut alumni ITB ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono yang juga legislator dari Gorontalo, menolak keras langkah pemerintah mengimpor beras dari Thailand yang rencananya akan dilakukan Kementerian Perdagangan.

Roem Kono mendesak pemerintah segera mencari solusi permanen untuk mengatasi goncangan harga bahan pokok, alih-alih melakukan impor beras yang jelas tidak memihak petani.

“Janganlah sedikit-sedikit impor. Jika ada goncangan harga bahan pokok jangan langsung berfikir untuk impor. Saya menolak impor beras,” kata Roem Kono, Senin (15/1/2018).

Ketua Umum Ormas MKGR tersebut menegaskan, kebijakan impor beras tidak berpihak kepada petani. Dia meminta pemerintah khususnya Menteri Perdagangan untuk mengedepankan kepentingan petani sebelum memutuskan membuka kerangka impor.

Menurut Roem Kono, rencana impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini tidak tepat. Pasalnya, kata Roem, Indonesia akan memasuki masa panen dalam waktu dekat.

“Situasi seperti ini selalu berulang, kalau panen beras di Thailand, Vietnam, kita pun akan panen. Kok kita bisa membuka keran impor beras?” kata Roem Kono.

Sumber: Bakubae.com

Di Depan Jemaat HKBP, Nurdin Halid Dipuji Soal Komitmen Jaga Toleransi

Cagub Sulsel Nurdin Halid menghadiri perayaan natal di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Rajawali Kota Makassar. Kehadiran Nurdin Halid disambut umat kristen protestan dan Pemuda Pancasila yang hadir.

Nurdin Halid datang ke Gereja HKBP Jalan Rajawali, didampingi sang istri, Andi Nurbani. Ketua Harian DPP Partai Golkar ini tampil dengan setelan baju putih dengan balutan jas hitam sementara istri dengan gaun biru.

Kedatangan pemimpin yang dikenal nasionalis itu sangat ditunggu jemaat Gereja HKBP. Tak heran jika para jemaat menyambut hangat pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar di Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 ini.

Kehadiran Nurdin Halid yang juga menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel ini dalam perayaan natal sangat diapresiasi oleh jemaat gereja. Komitmen NH maju di Pilgub Sulsel 2018 ini mendapat sambutan hangat.

Pendeta HKBP Makassar, Pansur Sijabat mengakui sudah saatnya NH maju sebagai pemimpin Sulsel. NH disebut tokoh yang lama berkiprah di masyarakat dan memiliki segudang pengalaman gemilang. Masyarakat membutuhkan sosok seperti NH.

“Saya sangat mengagumi Nurdin Halid. Sudah banyak saya ikuti perkembangannya baik di tingkat nasional maupun internasional. Saya bangga NH hadir di Sulawesi Selatan ini untuk memberikan yang terbaik,” ucap Pendeta Pansur.

Program yang digagas NH disebut sangat menyentuh dan ditunggu masyarakat. Rekam jejak NH di bidang ekonomi kerakyatan adalah bukti kesuksesannya dan bekalnya untuk memimpin Sulsel ini.

“Sudah pasti, sudah pasti. Karena memang banyak karyanya. Sulawesi Selatan programnya pasti tercapai. Di Jakarta (nasional -red) kita sudah tahu bagaimana kiprahnya,” jelas Pendeta Pansur.

“Jadi apa yang disampaikan itu pastilah terimplementasi di sini. Itu sangat luar biasa. Ini yang dinantikan masyarakat Sulawesi Selatan,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama NH menegaskan semua golongan masyarakat adalah pondasi NKRI. Pluralisme dan aneka ragam budaya adalah kekuatan Indonesia. Dan Nurdin Halid sebagai kader senior Pemuda Pancasila Sulsel menyatakan siap tampil paling depan untuk membela Pancasila.

“Keanekaragaman, pluralisme adalah benteng NKRI. Pluralisme dan keanekaragaman bangsa Indonesia adalah ruh kehidupan berbangsa dan bernegara, fondasi utama benteng persatuan dalam NKRI,” tutur Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini.

Pesta demokrasi lima tahunan adalah kesempatan masyarakat untuk menentukan masa depan daerah. Semua elemen masyarakat termasuk Pemuda Pancasila diminta ikut serta membangun Sulawesi Selatan dan mendukung NH-Aziz di Pilgub 2018.

“Ini siklus lima tahunan untuk berdemokrasi mencari pemimpin. Pemuda Pancasila harus tampil mencerahkan demokrasi. Pemuda Pancasila tidak ada pilihan harus ikut membangun negeri ini, membangun Sulawesi Selatan, membangun Makassar jauh lebih baik dari hari sebelumnya,” pungkasnya.

Sumber: Bakubae.com

Pangerang Rahim dan Andi Kartini Mundur Dari DPRD Patuhi Aturan Pilkada

Anggota DPRD Sulsel Pangerang Rahim dan DPRD Sinjai Andi Kartini Ottong menyatakan mundur dari jabatan anggota legislatif. Kedua politisi Golkar Sulsel ini menjadi peserta Pilkada serentak 2018.

Andi Pangerang Rahim menjadi Calon Wawali Parepare mendampingi Wali Kota petahana HM Taufan Pawe. Sementara Andi Kartini menjadi Calon Wabup Sinjai mendampingi Andi Seto Gadhista berkoalisi dengan Gerindra.

Sebanyak 15 legislator DPRD dan senator DPD-RI telah mendaftarkan diri pada Pilkada Serentak Sulsel 2018. Mereka tersebar di 13 daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi.

Berdasarkan Peraturan KPU Tahun 2017, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dari banyaknya kandidat yang maju, ada 1 dari DPD RI, 3 dari DPR RI, 3 DPRD Sulsel dan selebihnya dari DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Komisioner KPU Sulsel, Khaerul Mannan, seluruh wakil rakyat tersebut harus mengajukan surat pengunduran diri ke lembaga tempatnya bekerja dan KPU masing-masing tempat mendaftar, pada saat melakukan pendaftaran.

“Setelah itu mereka menjalani proses di lembaganya masing-masing. Tetapi, SK (surat keputusan) pemberhentiannya harus masuk di KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pencoblosan,” kata Khaerul, saat dikonfirmasi pada Senin (15/1/2018).

Pemungutan suara Pilkada 2018 akan dilakukan secara serentak pada 27 Juni mendatang. Artinya, surat pencabutan SK sebagai legislator/senator yang diterbitkan oleh kementerian terkait, harus diserahkan kepada KPU paling lambat 27 Mei 2018.

Namun, lanjut Khaerul, terkait pengganti antar waktu (PAW) masing-masing legislator, akan diproses lebih lanjut oleh partai asal legislator tersebut bernaung. Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing parpol.

“Jadi nanti partainya akan mengajukan usul PAW-nya kepada pimpinan DPRD masing-masing tempat legislator itu mundur. Kemudian, DPRD terkait berproses dan meminta verifikasi nama ke KPU untuk penggantinya,” papar Khaerul.

KPU, sambung Khaerul, tentu akan memverifikasi para pengganti legislator yang mundur tersebut, berdasarkan peraihan suara terbanyak pada Pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 yang lalu.

“Kemudian, apakah orang tersebut memenuhi syarat. Sepanjang memenuhi syarat, tentu kita akan rekomendasi nama itu. Begitu pun sebaliknya,” pungkas Khaerul.

Nama-nama berikut adalah anggota DPRD/DPRD dan DPD-RI yang harus mundur dari kursi legislatif untuk maju Pilkada:
1. Aziz Qahhar Mudzakkar (Anggota DPD RI Dapil Sulsel) – Pilgub Sulsel
2. Andi Sugiarti Mangun Karim (Anggota DPRD Sulsel) – Pilkada Bantaeng
3. Sahabuddin (Anggota DPRD Bantaeng) – Pilkada Bantaeng
4. Paris Yasir (Anggota DPRD Jeneponto) – Pilkada Jeneponto
5. Andi Tahal Fasni (Anggota DPRD Jeneponto) – Pilkada Jeneponto
6. Muhammad Kasmin (Anggota DPRD Jeneponto) – Pilkada Jeneponto
7. A Kartini (Anggota DPRD Sinjai) – Pilkada Sinjai
8. Takyuddin Masse (Anggota DPRD Sidrap) – Pilkada Sinjai
9. Anwar Sadat (Anggota DPRD Sulsel)
10. Fatmawati Rusdi (Anggota DPR RI dari PPP) – Pilkada Sidrap
11. Jamaluddin Jafar (Anggota DPR RI) – Pilkada Pinrang
12. Asman (Anggota DPRD Enrekang) – Pilkada Enrekang
13. A Rachmatika Dewi (DPRD Sulsel) – Pilwalkot Makassar
14. Pangerang Rahim (DPRD Sulsel) – Pilwalkot Parepare
15. Indira Mulyasari Paramastuti (DPRD Makassar) – Pilwalkot Makassar

Sumber: Bakubae.com

Farouk M Betta Siap Menangkan Calon Usungan Golkar Di Kota Angin Mamiri

Farouk M Betta, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar menyatakan, Golkar Makassar siap bergerak cepat melakukan konsolidasi pasca jagoannya di Pilgub dan Pilwali mendaftar di KPU.

Seperti diketahui di Pilgub, Golkar mengusung pasangan Nurdin Halid- Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) di Pilgub Sulsel, dan mengusung Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) di Pilwali Makassar.

Rencananya, seluruh pengurus DPD II Golkar Makassar di semua tingkatan kecamatan hingga kelurahan akan dikumpulkan di Hotel Novotel pada hari Jumat (12/1/17) pukul 18.30 wita, atau malam ini. Agendanya adalah konsolidasi Golkar dalam rangka pemenangan paslon yang diusung di Pilgub dan Pilwali Makassar.

“Beberapa agenda yang berlangsung malam ini di antaranya pemaparan program pemenangan Golkar Kota Makassar, juga komitmen pemenangan di Pilgub dan Pilwali,” kata Farouk M Betta yang juga Ketua DPRD Kota Makassar dalam wawancara pada hari ini, Jumat (12/1/2018).

Konsolidasi pemenangan ini rencananya akan dihadiri langsung pasangan calon Nurdin Halid-Azis Qahhar Mudzakkar dan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Aru, sapaan akrab Farouk M Betta menegaskan bahwa Golkar Makassar akan turun dengan kekuatan penuh dalam rangka memenangkan NH-Azis dan Appi-Cicu.

“Intinya kita turun dengan kekuatan penuh dan solid dalam memenangkan NH-Aziz untuk Pilgub dan Appi-Cicu untuk Makassar, dua pasangan calon ini akan menjadi rebutan dan seksi karena pemilih terbanyak di Sulsel,” kata politisi Golkar yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Sulsel tersebut.

Sumber: Bakubae.com

Kemenangan Golkar Di Pilkada Gorut Penting Untuk Kelancaran Pembangunan

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie, menyatakan siap memenangkan bakal pasangan calon bupati Idrus MT ‘Thomas’ Mopili dan calon wakil bupati Hj. Suhelah Rakhmad yang diusung partai itu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Gorontalo Utara.

“Golkar harus meraih kemenangan di Gorut dan saya pun mendukung penuh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Thomas Mopili-Suhela Rakhmad atau pasangan “IMSAK” pada Pilkada 2018 di daerah ini,” ujar Rusli Habibie, Kamis (11/1/2018) di Gorontalo.

Rusli Habibie yang juga menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, juga pernah menjabat Bupati Gorontalo Utara periode 2008-2013. Namun ia menyesal, setelah terpilih menjadi Gubernur sejak periode 2012-2017, ia tidak lagi mudah melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, terkait jalannya pembangunan.

Maka harapan Rusli pada Pilkada 2018, jika pasangan IMSAK yang diusung Golkar menang, akan efektif memuluskan jalur koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gorut untuk menjalankan pembangunan yang bermuara pada keberhasilan dan pemerintahan yang berjalan baik.

Sementara bakal calon bupati Thomas Mopili menyatakan, cukup sekali saja kalah pada Pilkada. Thomas berharap dukungan masyarakat akan memenangkan paket “IMSAK”.

“Kami akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kami berjanji jika dalam jangka waktu satu tahun jalannya pemerintahan daerah tidak berdampak maju, maka kami siap mundur dari jabatan,” ujar Thomas.

Thomas Mopili berharap, pada Pilkada Gorontalo Utara 2018, masyarakat tidak terbuai dengan janji program ini-itu yang bersifat gratis, apalagi selama ini tidak seluruh masyarakat menikmatinya.

Deklarasi bakal pasangan calon “IMSAK” di lapangan hijau Leboto, Kecamatan Kwandang, dihadiri jajaran pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, diantaranya bakal calon wali kota yang masih menjabat wali kota Gorontalo, Marten Taha.

Sumber: Bakubae.com

Nah Ini Dia Calon-Calon Kepala Daerah Di Sulawesi Utara

KPU resmi menutup waktu pendaftaran bakal calon kepala dan wakil kepala daerah untuk Pilkada Sulut 2018, Rabu (10/1/2018) pukul 24.00 Wita. Enam daerah di Provinsi Sulawesi Utara bakal memilih pucuk eksekutif yang akan memimpin hingga lima tahun ke depan.

Kabupaten Kepulauan Talaud, KPU resmi menempatkan empat pasang bakal calon untuk berkompetisi meraup suara masyarakat Talaud. Menariknya, petahana kini tampil sebagai pasangan calon independen.

Meski begitu, pasangan ini juga turut didukung sejumlah partai politik. Tampil juga sebagai penantang, mantan bupati yang kembali ke dunia politik pasca keluar dari ‘pengasingan’.

Kabupaten Kepulauan Sitaro, juga menempatkan empat bakal calon yang akan bersaing dalam hari pemilihan suara nanti. Yang menarik, istri dari bupati saat ini yang sudah dua kali menjabat, dimajukan untuk meneruskan dominasi.

Kabupaten Minahasa, sempat diawali drama ‘pengkhianatan’ yang menguras air mata pendukung bupati menjabat. Sang incumbent tidak diakomodir partainya meski berstatus ketua DPC.

Menariknya, dengan jiwa besar dia justru mengantar pasangan bakal calon yang ‘merampas’ posisinya. Hal lainnya, dalam pilkada Minahasa akan terjadi head to head gubernur sekaligus ketua partai, melawan mantan gubernur dua periode.

Gubernur menjabat yang terbukti hebat dalam sejumlah pilkada, akan dibackup dua kepala daerah lain yang juga merupakan ketua partai. Sedangkan sang mantan yang dikenal ‘cerdik’ dalam berpolitik akan ditopang mantan bupati yang berkuasa sepuluh tahun. Amunisi keduanya bakal disupport seorang srikandi cantik yang juga kepala daerah.

Kabupaten Minahasa Tenggara, menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang tidak menghadirkan persaingan antar pasangan bakal calon. Bupati menjabat merekrut kader partai yang bukan dari ‘golongan elit’ sebagai wakilnya. Nantinya pasangan ini akan bersaing dengan kotak kosong.

Kota Kotamobagu, juga memiliki cerita lain. Walikota menjabat dan pasangannya didukung semua partai politik yang ada di Kotamobagu. Yang menjadi pesaing adalah sang wakil yang hampir lima tahun mendampinginya. Dia maju lewat jalur independen.

Kabupaten Bolmong Utara, melahirkan pertarungan ulang Pilkada periode lalu. Bupati menjabat dan pasangannya akan ditantang mantan bupati dan ketua DPRD yang juga mempunyai basis massa yang besar.

Saat ini, semua pasangan bakal calon masih menantikan hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilakukan. Jika lolos tes medis dan berkasnya aman, sejumlah pasangan ini akan mendapatkan nomor urut untuk hari pemilihan nanti.

Penetapan calon pasangan yang lolos persyaratan dalam pilkada serentak tahun ini, termasuk Pilkada Sulut akan diumumkan tanggal 12 Februari 2018. Siapa sajakah mereka? Ini daftar lengkap sejumlah pasangan bakal calon-calon peserta Pilkada Sulut yang sudah mendaftar di KPU:

Kabupaten Kepulauan Talaud:
1. Sri Wahyumi Manalip – Gunawan Talenggoran (Independen) didukung PAN, PD, PKS.
2. Elly Lasut-Mokhtar Parapaga (Partai Nasdem, PKPI)
3. Welly Titah-Heber Pasiak (PDIP, Partai Golkar, Hanura)
4. Handri Poae – Clarje Awulle (Independen)

Kabupaten Kepulauan Sitaro:
1. Evangelian Sasingen-Jhon Palandung (PDIP)
2. Siska Salindeho-Heronimus Makainas. (Independen)
3. Alfrets Ronald Takarendehang-Rudolf Parera (Partai Golkar, PD)
4. Almost Beard Maliogha- Elians Bawole (PAN, Nasdem, Gerindra)

Kabupaten Minahasa:
1. Ivan Sarundajang- Careig Runtu (Partai Golkar, Nasdem, PKPI)
2. Roy Roring- Robby Dondokambey (PDI-P, Gerindra, PD, Hanura)

Kabupaten Minahasa Tenggara:
1. James Sumendap- Joke Legi (PDI-P, Gerindra, PD, Hanura Partai Golkar, Nasdem , PKPI, PPP, PAN)

Kota Kotamobagu:
1. Tatong Bara-Nayodo Kurniawan (PAN, Partai Golkar, PDIP, PD, PKS, PKB, Gerindra, Hanura, Nasdem)
2. Januddin Damopolii – Suharjo Makalalag (Independen)

Kabupaten Bolmong Utara:
1. Depri Pontoh dan Amin Lasena (PPP, PDI-P, PD, Gerindra, PKB).
2. Hamdan Datunsolang- Murianto Babay (Independen)
3. Karel Bangko-Arman Lumuto (Partai Golkar, PAN)

Sumber: Bakubae.com

Wow! Dua Calon Wawali Makassar Sama-Sama Perempuan Lho!

Tahapan Pilwalkot Makassar 2018 telah berjalan, proses pendaftaran bagi calon kandidat juga sudah berakhir Rabu (10/1/2018) kemarin. Dinamika politik Pilwalkot Makassar sendiri cukup menarik, sejumlah fakta politik tersaji dan cukup seru untuk diikuti.

Pertama, wali kota petahana, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mendaftar sebagai calon walikota Makassar melalui jalur independen. Danny Pomanto berduet dengan Indira Mulyasari Paramastuti.

Kedua, calon walikota penantang, Munafri ‘Appi’ Arifuddin membentuk koalisi besar dengan memborong sepuluh partai politik. Bos PSM Makassar ini didukung Golkar, Nasdem, PAN, PKPI, PBB, Hanura, PPP, PKS, Gerindra dan PDIP. Appi berduet dengan Andi Rachmatika ‘Cicu’ Dewi.

Ketiga, meski Wali Kota Danny maju dari jalur independen, namun Partai Demokrat tetap setia memberi dukungan dengan jumlah kursi di DPRD Kota Makassar sebanyak tujuh kursi.

Keempat, Pilwalkot Makassar dipastikan berjalan head to head. Pemilihan kepala daerah ini akan sangat menarik karena hanya diikuti dua pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dengan nomor urut 1 dan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) di nomor urut 2.

Sebelumnya ada wacana Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, atau dipanggil Deng Ical, akan turut meramaikan bursa pemilihan walikota. Namun Deng Ical yang memilih Iqbal Djalil atau Ije, kandas di tengah jalan, karena tidak memiliki partai pengusung yang cukup.

Keenam, dua calon wakil wali kota Makassar semuanya kaum perempuan dan juga dari partai yang sama, yakni Partai NasDem. Bahkan Cicu dan Indira sama-sama pengurus Nasdem Kota Makassar, Cicu sebagai Ketua DPD dan Indira sebagai Wakil Ketua DPD bidang Pemberdayaan Perempuan.

Ketujuh, dua calon wakil walikota Makassar sama-sama tercatat sebagai legislator daerah dan sama-sama tercatat sebagai wakil Ketua DPRD. Andi Rachmatika Dewi adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel sementara Indira Mulyasari sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar.

Kedelapan, kedua bakal calon walikota Makassar, Appi dan Danny, sama-sama mengeluarkan pernyataan secara intensif bahwa Pilwalkot Makassar harus berjalan damai, lancar, tanpa saling mencederai satu sama lain.

Sumber: Bakubae.com

Ini Paparan Emir Baramuli Tentang Tri Program Rakyat Airlangga Hartarto

H.Emir Baramuli, M.B.A., Wakil Sekjen Korbid Ekonomi DPP Partai Golkar, segera wujudkan TRIPRO GATRA, yaitu tiga program Golkar untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Apalagi Ketua Umum DPP Golkar telah menghimbau ke semua kader Golkar untuk mensosialisasikan Tiga Program Rakyat.

Tripro Gatra sendiri perlu dibedah agar program tersebut dapat diimplementasikan. Untuk mewujudkan program Ketum DPP Golkar Airlangga Hartanto tersebut, putra mantan Ketua DPA Dr H.A.A. Baramuli, S.H., Emir Baramuli membentangkan gugus pemikirannya.

Menurut Emir Baramuli, program Tripro Gatra, pertama, sembako murah. Caranya, kata Emir dalam siaran persnya yang disampaikan Koordinator Media Centernya di Makassar, Bachtiar Adnan Kusuma, dengan Kerja sama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat( LPM ) membangun KOPERASI KARYA GATRA.

Koperasi Karya Gatra akan dibangun di 83.184 DESLUR (74.754 Desa dan 8.430 Kelurahan) bekerja sama dengan Bulog Kabupaten sebagai Pemasok dan pembeli Hasil Bumi Rakyat.

”Kepala daerah dari Golkar yang sudah terpilih dan yang akan terpilih membuat kebijakan pro koperasi dan usaha kecil menengah, serta memfasilitasi Transportasi Sembako untuk diseluruh desa terpencil,” jelas Emir Baramuli.

Sementara itu, Emir yakin bahwa perusahaan swasta di level kabupaten dan kecamatan akan bekerja sama dan berpartisipasi dalam bentuk program community development dalam rangka penyediaan transportasi sembako, agar biaya transportasi dapat dikompensasi dengan CDR.

Kedua, peningkatan tenaga kerja di area pedesaan, dikaitkan dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu di setiap provinsi hingga tingkat kecamatan serta wajib menyediakan pelatihan SDM untuk diperkerjakan dalam kawasan industri.

Diperkirakan satu Kawasan Industri Terpadu dapat menyerap minimal 10.000 tenaga kerja sehingga akan menyebabkan multiplier effect secara ekonomi serta peningkatan daya beli masyarakat.

Ketiga, Rumah Murah. Program Pemerintah yaitu TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) seluas 4,100,000 Hektar, di mana masyarakat memperoleh sertifikat secara gratis di atas areal perkebunan, pertanian, hak ulayat serta kawasan hutan yang di peruntukan untuk kawasan perkebunan dan pertanian.

Peran Gubernur dan Bupati akan sangat dominan melalui Dinas Kehutanan Provinsi, karena dapat mengusulkan serta mengidentifikasi lahan potensi untuk perumahan perkebunan yg dapat di maksimalkan dengan bekerja sama Pihak Swasta dan Pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk penyediaan Rumah Layak Huni bagi Rakyat.

Karena itu, dalam mewujudkan TRIPRO GATRA, Emir mengatakan diperlukan skema kerja sama yang berbeda di tiap daerah. Untuk itu Golkar melalui kader pemikir ekonomi yang cerdasdapat menyumbangkan gagasannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sumber: Bakubae.com

Koalisi Golkar-Demokrat-PBB Resmi Usung Duet Matahari

Marten Taha, Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo yang kini masih menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo, diusung koalisi tiga Partai Politik (Parpol) sebagai calon wali kota. Hal tersebut dibuktikan dengan pendaftaran ke KPU pada Senin (8/1/2018) kemarin.

Marten Taha berpasangan dengan Ryan F. Kono, diusung koalisi Partai Golkar, Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB), dengan jumlah peroleh suara di DPRD sebanyak 10 kursi.

Sementara pada periode saat ini, Marten Taha berpasangan dengan politisi Golkar Charles Budi Doku sebagai wakil wali kota, lebih memilih berpisah, karena Budi Doku kemungkinan akan berpasangan dengan Adhan Dambea.

“Dukungan dari koalisi tiga partai ini memberikan semangat dan motivasi baru bagi kami. Karena dalam melaksanakan tugas pembangunan dan program kebijakan tidak lepas dari dukungan DPRD Kota Gorontalo,” kata Marten Taha, usai mendaftar di KPU setempat.

Ia menambahkan pada periode kedua ini, jika terpilih nanti sudah pasti akan melanjutkan program yang menjadi harapan masyarakat Kota Gorontalo lewat Kartu Sejahtera, karena ini memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ia menegaskan bahwa dirinya menjabat Wali Kota Gorontalo baru sekitar 3,7 tahun, itu artinya masih ada sisa waktu untuk menuntaskan beberapa hal yang belum terselesaikan.

“Sepintas jika dinilai, seluruh program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo 2014-2019, selama saya memimpin sudah direvisi karena ada beberapa program yang sudah melampaui target,” tegasnya.

Terkait dengan syarat calon dan pencalonan dari bakal pasangan calon, ia mengakui dipastikan tidak ada masalah, semuanya sudah terpenuhi dan diterima KPU, walaupun nanti KPU masih akan melakukan penelitian lebih lanjut.

Usai mendaftar di KPU, pasangan bakal calon Marten-Ryan atau julukan “Matahari”, melanjutkan kegiatan deklarasi pasangan calon, yang dilaksanakan di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo, meski diguyur hujan deras.

Sumber: Bakubae.com

Jika Jadi Bupati, Vera Elena Laruni Bertekad Donggala Raih Opini WTP

Wakil Bupati Donggala Vera Elena Laruni bersama Taufik M. Burhan (Vegata), hadir menjadi salah satu pasangan bakal calon (balon) kepala/wakil kepala daerah pada Pilkada 2018 di Kabupaten Donggala.

Meski belum final, tekad keduanya telah ditunjukkan dengan mendaftarkan diri di KPU setempat, Senin (8/1/2018). Pasangan ini menggandeng partai pengusung Golkar, PKB, PKP Indonesia, dan Demokrat, dengan perolehan kursi total sebanyak 11, jauh melebihi syarat minimal kursi di parlemen Donggala.

Pasangan ini memiliki komitmen kuat untuk menata pembangunan di segala aspek. “Untuk saat ini kami belum beberkan secara rinci visi dan misi kami, yang jelas kedepan kami punya konsep bagaimana menata pembangunan di Donggala agar lebih maju lagi,” jelas bakal cawabup Taufik M. Burhan.

“Caranya apa? bersih-bersih. Kami berani bersih-bersih karena Insya Allah kami berdua juga sudah berangkat dari bersih. Jika dipercaya masyarakat dan sudah kehendak Allah SWT, kami berdua akan melaksanakan pemerintahan dengan baik dan pastinya kotoran yang ada akan kami singkirkan,” lanjutnya.

Taufik mengaku, persoalan konsep mereka masih dalam proses ramuan. Hanya saja dirinya memberikan gambaran bahwa salah satu poin isu trategis yang mereka angkat adalah soal kesejahteraan masyarakat Donggala dan persoalan tata pengelolaan pemerintahan yang sejauh ini dinilai masih carut marut yang berimbas pada masyarakat.

Sementara bakal calon bupati Vera Elena Laruni mengaku, sesungguhnya dirinya sudah memutuskan dengan suaminya untuk tidak lagi menjadi peserta Pilkada Donggala tahun ini. Hanya saja, arus dukungan dari partai pengusung dan masyarakat sangat deras meminta dirinya maju kembali sebagai Calon Bupati diperiode berikutnya.

Selama menjadi Wakil Bupati Donggala, dia mengaku sangat mengetahui apa yang salah pada Donggala, terutama dalam administrasi dan tata pengelolaan keuangan yang sangat tidak baik. Salah satu bukti adalah Donggala tidak mendapatkan WTP.

“Masyarakat pasti menilai ibu Vera pasti terlibat, tapi saya tegaskan saya tidak terlibat dalam hal yang tidak baik, saya berusaha meluruskan tapi kebijakan tidak di tangan saya,” bebernya. Ditambahkan Ketua DPD II Golkar Donggala ini, menggandeng Taufik bukan hal yang tiba-tiba, tapi sudah ada komunikasi yang intens jauh sebelumnya.

Sosok Taufik yang berlatar belakang birokrat, diakui tidak sepopuler tokoh lain, tapi diyakini sangat familiar di tingkatan masyarakat Donggala, karena berdasarkan track record dirinya pernah menjabat ketua PGRI Kabuapeten Donggala, Camat Sindue Tombusabora dan jabatan eselon III lainnya.

Selain mendapat dukungan partai, duet VEGATA juga mengklaim sudah mendapat dukungan dari beberapa Ormas besar di daerahnya. Beberapa diantaranya, Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) Donggala, Front Pembela Islam (FPI) Donggala dan Taspor Macan Putih dengan kekuatan personil kurang lebih 700 orang.

Sementara perwakilan dari PKB dan Partai Demokrat menyatakan siap memenangkan pasangan ini. Mereka mengaku mengusung pasangan Vegata karena memiliki visi dan misi yang sama membangung Donggala.

Hadir dalam pertemuan kemarin Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng, Amran Bakir Na’I dan perwakilan partai pengusung lainnya.

Sumber: Bakubae.com

Cabup Sitaro: Infrastruktur Tak Berguna Jika Petani dan Nelayan Tidak Sejahtera

Alfrets Takarendehang, Calon Bupati Kepulauan Sitaro dari Partai Golkar mengatakan ia dan Jutixel Parera, pasangannya dalam Pilkada Sitaro 2018, siap bekerja membangun ekonomi masyarakat Sitaro yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Pernyataan itu dikatakan Alfrets Takarendehang di Manado, menanggapi sejumlah diskursus politik yang berkembang di masyarakat jelang tahapan pendaftaran bakal calon di KPUD yang mulai digelar pada 8 hingga 10 Januari 2018.

“Saya tidak begitu tertarik membicarakan siapa yang lebih berpeluang menang dalam Pilkada Sitaro. Saya lebih suka bicara tentang motivasi seorang calon pemimpin ketika masuk dalam kontestasi Pilkada. Sebab apa artinya memenangkan Pilkada dan meraih kekuasaan bila kepedulian pada kehidupan riil masyarakat abai diemban,” ujar Sarjana Ekonomi ini.

Menurutnya sudah banyak contoh momentum Pilkada hanya dipakai sekadar untuk melanggengkan kekuasaan seseorang bersama kelompoknya. Sementara itu, masyarakat tetap terperangkap dalam kehidupan riil yang menyedihkan.

“Ini sebabnya saya lebih memilih menyatakan siap membangun ekonomi masyarakat. Karena ketika melangkah ke ajang kontestasi politik dalam pikiran saya adalah niat mengembangkan pontensi perikanan kita, komoditas pertanian kita, industri rumah tangga dan usaha-usaha kreatif bagi generasi muda,” ujarnya.

“Bagi saya, kekuasaan semata alat atau sarana yang mesti dipakai untuk memajukan kehidupan masyarakat, bukan sekadar melanggengkan kekuasaan,” demikian ditambahkan Alfrets Takarendehang.

Dengan potensi perikanan tangkap kurang lebih 32.460 ton ikan, dan potensi lahan budidaya tambak seluas 1500 hektar, Alfrets Takarendehang berpendapat seharusnya Kabupaten Kepulauan Sitaro bisa meraih kemakmuran dari kekayaan laut yang melimpah.

Namun hingga kini sektor tersebut belum memberikan peruntungan lebih, bahkan masih tergolong usaha kecil dan tradisional. “Selama ini pemerintah daerah terkesan tidak serius menggarap pontensi kekayaan laut Sitaro. Maka visi saya adalah merevitalisasi bidang kelautan dan perikanan,” ungkapnya.

Dikatakannya, sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Sitaro memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, hal ini membuka peluang bagi kegiatan ekonomi berupa ekspor produk hasil perikanan baik segar maupun olahan serta wisata bahari.

“Perlu ada aksi nyata dari Pemerintah Daerah untuk membangun daerah ini menjadi daerah yang maju sektor kelautan dan perikananya,” tandas dia.

Dalam perhitungan ungkapnya, sektor perikanan Sitaro bila dikembangkan dengan benar bisa meraih hasil dikisaran 300 miliar rupiah sampai 400 miliar rupiah per tahun.

“Dengan angka pendapatan sebesar itu, dapat kita bayangkan bagaimana dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sitaro. Ini sebabnya, ke depan pemerintah daerah harus bisa berkonsentrasi penuh mengembangkan sektor perikanan ini,” ujar Takarendehang.

Sumber: Bakubae.com

Cagub Sulsel Dari Golkar Diarak Ke KPU Dengan Prosesi Adat Bone

Acara pelepasan pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Halid – Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar sebelum mendaftar ke KPU kental dengan nuansa adat. Keunikan acara ini salah satunya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didandani seperti Raja Bone.

Pelepasan pasangan calon Nurdin Halid – Aziz dilakukan di Rumah Pemenangan, Jalan Mappala, Makassar, Senin, 8 Januari 2018. Selain Airlangga, pasangan Nurdin – Aziz bersama istri terlebih dahulu didandani pakaian adat Kerajaan Bone.

Nurdin Halid – Aziz bersama Airlangga mengenakan jas tutu dipadukan dengan songkok Bone, lipa sabbe’ dan badik atau keris.

Airlangga merasa kagum dengan nuansa kearifan lokal di Sulsel. Bagi dia, menjadi kehormatan mengenakan pakaian adat Sulsel. “Saya terima kasih mendapatkan kehormatan memakai pakaian adat. Kerisnya ada di depan, artinya siap bertempur. Ewako!” ujar Airlangga yang juga Menteri Perindustrian ini.

Prosesi pelepasan Nurdin Halid – Aziz mengusung nuansa adat Kerajaan Bone. Adat tersebut merupakan tradisi dari Kerajaan Bone yang dilestarikan hingga kini. Hal ini juga sejalan dengan basis Pembangunan Kampung yang digagas Nurdin – Aziz berdasarkan kearifan lokal.

Pelepasan sesuai adat menjadi simbol passalama (tolak bala). Dalam kegiatan ini, simbol kebersamaan, kekekerabatan, dan kekeluargaan dalam satu tempat berpijak dan langit bernaung.

Selanjutnya, pasangan Nurdin Halid – Aziz ditudungi kain putih sebagai simbol kesucian untuk mencapai tujuan suci. Ini juga menjadi pengharapan keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Selain kain putih, ditudungi pula dengan payung kerajaan untuk menandakan kemampuan memayungi masyarakat Sulsel bersama-sama dalam suka maupun duka.

Prosesi tersebut dibawakan langsung oleh Bissu, pemuka adat Kerajaan Bone. Prosesi pelepasan menuju pencalonan Pemilihan Gubernur Sulses melalui adat Bone berlangsung dengan khidmat. Seluruh hadirin prosesi adat juga tak luput mendoakan Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid menjadi orang nomor satu di Sulsel.

Selanjutnya, Nurdin Halid – Aziz bersama rombongan bergerak menuju Kantor KPU Sulsel, Jalan A. P. Pettarani. Pasangan nasionalis-religius ini menaiki bendi menuju lokasi pendaftaran. Selain bendi, rombongan juga diiringi pasukan berkuda, bentor, dan mobil hias.

Sumber: Bakubae.com

Golkar Resmi Usung Pasangan AMAN dan Tampil Manis

Golkar Sultra resmi mencalonkan pasangan Ali Mazi – Lukman Abunawas untuk Pilgub Sultra dan pasangan H. AS Tamrin, SH – La Ode Ahmad Monianse untuk Pilwali Baubau. Surat Keputusan (SK) persetujuan Partai Golkar diserahkan langsung Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto di kantor DPP Slipi, Jakarta.

Golkar Sultra berkoalisi dengan Partai Nasdem di dua pilkada ini. Ali Mazi adalah mantan Gubernur Sultra 2003-2008 dan pernah memimpin DPW Nasdem Sultra. Sementara AS Tamrin adalah Ketua DPD Nasdem Baubau. Dinamika yang terjadi dalam proses pencalonan kandidat Golkar di Sultra dapat diselesaikan dengan baik.

Kemudian, bakal cawagub yang diusung Golkar Sultra, Lukman Abunawas adalah Sekda Provinsi Sultra. Lukman pernah menjabat Bupati Konawe (sebelumnya bernama Kabupaten Kendari) selama dua periode, 2003-2008 dan 2008-2013. Selama menjabat Bupati, Lukman sukses menjadikan Konawes sebagai lumbung beras.

Kemudian calon wawali Baubau La Ode Ahmad Monianse adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Baubau. Memang selain dengan Nasdem, Golkar juga memilih berkoalisi dengan PDIP di bekas ibukota Kesultanan Buton tersebut.

Pasangan Tamrin Monianse selain didukung Nasdem (2 kursi), Golkar (1 kursi) dan PDIP (1 kursi) juga didukung PAN yang memiliki 5 kursi. Total, Pasangan Tamrin Monianse memiliki dukungan 5 kursi di DPRD Kota Baubau.

Pasangan Ali Mazi – Lukman Abunawas (AMAN) dan H. AS Tamrin – La Ode Ahmad Monianse (Tampil Manis) menerima SK dukungan Golkar tersebut bersama-sama, didampingi Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara H. Ridwan Bae dan Ketua DPD II Golkar Kota Baubau H. Zahari.

Penyerangan SK untuk pasangan AMAN dan Tampil Manis dilakukan bersama dengan penyerahan SK untuk para pasangan calon kepala daerah usungan Partai Golkar, di hadapan pengurus DPP Partai Golkar, serta para tamu undangan.

Sumber: Bakubae.com

Golkar Targetkan Raih 10 Kursi Dari Sulsel Di Pileg 2019

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menginginkan Golkar kembali berjaya di Sulawesi Selatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konsolidasi pemenangan calon-calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar untuk Pilkada Serentak 2018 di Sulsel.

“Pilkada bukan saja tentang pemenangan, tapi juga pemenangan partai. Saya menginginkan Golkar bangkit dan mengembalikan Sulsel kembali menjadi lumbung suara Golkar,” tegas Menteri Perindustrian tersebut di Clarion Grand Hotel, Makassar, Minggu malam (7/1/2018).

Dalam paparannya saat memberikan motivasi kepada pengurus DPD I dan DPD II dalam konsolidasi pemenangan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nurdin Halid – Aziz Qahhar Mudzakkar yang maju pada Pilgub Sulsel, dia menginginkan Golkar menang mutlak di Sulsel.

Dia berharap perolehan kursi pada Pemilihan Legislatif 2019 bertambah dari sebelumnya atau memperoleh 10 kursi di Senayan dengan dibagi habis di tiap daerah.

“Kita menargetkan memperoleh 10 kursi, dan Pak Nurdin berjanji  memberi bonus dua kursi. Tentu ini sebagai bentuk keseriusan membesarkan serta mengembalikan kejayaan Golkar di masa depan. Perintah pertama partai adalah memenangkan pasangan NH-Aziz dan Jokowi menang,” kata Airlangga.

Sementara Ketua Harian Golkar sekaligus Plt DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid meyakinkan pengurus bahwa Golkar bisa mengembalikan kejayaannya, asalkan solid.

“Kita punya infrastruktur yang sangat kuat. Golkar punya anggota legislatif 376 orang di DPRD Provinsi dan daerah. Ada potensi 1,1 juta pemilih dari 376 kader tersebut,” kata Nurdin.

“Saya menargetkan kepada Sulsel untuk menang dan survei Golkar di awal hanya 20 persen nantinya akan naik bila kita bekerja maksimal. Target untuk DPR RI dari lima kursi, tentu bisa ditingkatkan menjadi 12 kursi.” lanjut Nurdin.

Konsolidasi pemenangan ini dihadiri seluruh pengurus DPD I Sulsel dan DPD II kabupaten kota. Sejumlah bakal calon wali kota dan bupati di 12 daerah turut hadir.

Sumber: Bakubae.com

Anggota DPR Ini Menyerahkan Putusan Cagub Sultra Kepada DPP Golkar

Ketua DPD I Golkar Sultra Ridwan Bae akan tetap tunduk pada keputusan DPP Partai Golkar terkait siapa yang akan diusung calon gubernur dalam pemilihan gubernur Sultra tahun 2018 ini.

Sebelumnya telah terjadi perbedaan dukungan calon wakil gubernur yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 dan 2 dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Ridwan melanjutkan, Jumat (5/1/2017) sore, DPP Golkar akan memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018.

“Pada prinsipnya DPD I dan DPD II tetap konsisten pertama kita mengusulkan mengganti wakil, kalau Ali Mazi tidak mau maka kita minta mendukung Asrun karena pertimbangan kemungkinan menang,” ujar Ridwan Bae saat ditemui di Plaza Senayan Jakarta, Kamis (4/1/2018) malam.

Namun demikian, semua keputusan kandidat yang diusung partai berlambang pohon beringin ini berada di tangan DPP yang dinahkodai oleh Airlangga Hartarto. Ridwan pun akan tunduk jika memang keputusan usungan masih tetap Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN).

“Jika tetap AMAN, yang mungkin kita lakukan adalah kita membantu Ali Mazi dalam perbedaan, artinya kita tetap jalan walaupun kita berbeda kan tidak masalah,” ungkap Ridwan.

Tentu dalam prosesnya, legislator DPR RI ini masih berharap Ali Mazi bisa melakukan harmonisasi dengan kader Golkar untuk memuluskan langkahnya menuju orang nomor satu di Sultra.

“Dia harus berusaha memperbaiki hubungan dengan DPD I dan DPD II, jika dia mampu memperbaiki tentu jalannya akan lebih mulus,” pungkasnya.

Sementara terkait kemungkinan dukungan Golkar untuk Rusda Mahmud, Ridwan menyatakan belum terpikirkan.

“Kalau Golkar belum pernah berpikir mendukung Rusda, belum pernah. Tetapi tidak mustahil jika DPP berkehendak. Keputusannya besok, apapun keputusannya saya akan taat,” tutup mantan Bupati Muna dua periode ini.

Sumber: Bakubae.com

Legislator Golkar Ini Berharap Ketua DPR Zaman Now Kreatif dan Inovatif

Fadel Muhammad mengapresiasi pernyataan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto yang mengisyaratkan calon ketua DPR yang akan diusung Golkar harus memenuhi unsur PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

Legislator DPR dari Provinsi Gorontalo ini mengatakan calon juga harus memiliki konsep dalam memimpin lembaga legislatif, selain dia harus senior, juga memiliki rekam jejak yang bagus dan berintegritas tinggi. Senioritas yang dimaksud adalah kematangan figur sebagai pemimpin lembaga tinggi negara.

"Senioritas diperlu karena untuk memimpin lembaga tinggi negara diperlukan kematangan figur. Asam garam yang sudah dirasakan menempa kematangan kepemimpinan figur seorang ketua DPR," tegas mantan Gubernur Gorontalo 2001-2009 tersebut, pada hari Kamis (4/1/2018).

Fadel Muhammad melanjutkan, calon pemimpin yang memiliki konsep tak kalah penting dalam kondisi DPR saat ini. Fungsi dasar DPR yaitu fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi harus dikemas dengan konsep yang inovatif agar DPR menjadi perwakilan rakyat yang mampu menjawab tantangan zaman.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menawarkan inovasi dan terobosan fungsi regulasi dengan memperkenalkan dan menerapkan better regulation, suatu gagasan yang berkaitan dengan proses legislasi dengan fokus mengurangi beban peraturan dan administrasi yang tidak diperlukan.

Konsep better regulation juga berguna untuk mengupayakan dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan produk legislasi DPR dan penegakannya bersifat proporsional, akuntabel, konsisten, transparan dan terarah.

Fadel Muhammad bercerita, konsep better regulation sudah diterapkan di Inggris sejak tahun 1997. Oleh karenanya, seorang ketua DPR harus memiliki komitmen total untuk memberantas korupsi. Apalagi  terbukti kepercayaan rakyat terhadap DPR menurun akibat korupsi, dan dapat berakibat turunnya hasrat membayar pajak.

Mantan Bendahara Umum DPP Golkar 1999-2004 ini juga berharap calon ketua DPR harus mendorong inovasi dan terobosan dalam budgeting. Pembangunan 2018 harus ditargetkan lebih tinggi untuk mengejar peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

"Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus difokuskan pada pada perluasan pelayanan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah," ucap Fadel Muhammad.

Kebijakan penganggaran juga harus memihak kepentingan kelompok berpenghasilan rendah dan menetapkan target output yang dapat diukur. Yang tidak kalah penting, penganggaran harus memegang teguh kaidah efektivitas, efisiensi dan relevansi dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.

"Oleh karena itu, penganggaran partisipatoris (participatory budgeting) perlu diperkenalkan secara lebih masif," kata Fadel Muhammad. Menurutnya penganggaran partisipatoris yang melibatkan masyarakat bertujuan mengindentifikasi mana permasalahan masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan secara lebih fokus dan efisien.

Sumber: Bakubae.com