Fadel Muhammad mengapresiasi pernyataan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto yang mengisyaratkan calon ketua DPR yang akan diusung Golkar harus memenuhi unsur PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
Legislator DPR dari Provinsi Gorontalo ini mengatakan calon juga harus memiliki konsep dalam memimpin lembaga legislatif, selain dia harus senior, juga memiliki rekam jejak yang bagus dan berintegritas tinggi. Senioritas yang dimaksud adalah kematangan figur sebagai pemimpin lembaga tinggi negara.
"Senioritas diperlu karena untuk memimpin lembaga tinggi negara diperlukan kematangan figur. Asam garam yang sudah dirasakan menempa kematangan kepemimpinan figur seorang ketua DPR," tegas mantan Gubernur Gorontalo 2001-2009 tersebut, pada hari Kamis (4/1/2018).
Fadel Muhammad melanjutkan, calon pemimpin yang memiliki konsep tak kalah penting dalam kondisi DPR saat ini. Fungsi dasar DPR yaitu fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi harus dikemas dengan konsep yang inovatif agar DPR menjadi perwakilan rakyat yang mampu menjawab tantangan zaman.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menawarkan inovasi dan terobosan fungsi regulasi dengan memperkenalkan dan menerapkan better regulation, suatu gagasan yang berkaitan dengan proses legislasi dengan fokus mengurangi beban peraturan dan administrasi yang tidak diperlukan.
Konsep better regulation juga berguna untuk mengupayakan dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan produk legislasi DPR dan penegakannya bersifat proporsional, akuntabel, konsisten, transparan dan terarah.
Fadel Muhammad bercerita, konsep better regulation sudah diterapkan di Inggris sejak tahun 1997. Oleh karenanya, seorang ketua DPR harus memiliki komitmen total untuk memberantas korupsi. Apalagi terbukti kepercayaan rakyat terhadap DPR menurun akibat korupsi, dan dapat berakibat turunnya hasrat membayar pajak.
Mantan Bendahara Umum DPP Golkar 1999-2004 ini juga berharap calon ketua DPR harus mendorong inovasi dan terobosan dalam budgeting. Pembangunan 2018 harus ditargetkan lebih tinggi untuk mengejar peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
"Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus difokuskan pada pada perluasan pelayanan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah," ucap Fadel Muhammad.
Kebijakan penganggaran juga harus memihak kepentingan kelompok berpenghasilan rendah dan menetapkan target output yang dapat diukur. Yang tidak kalah penting, penganggaran harus memegang teguh kaidah efektivitas, efisiensi dan relevansi dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.
"Oleh karena itu, penganggaran partisipatoris (participatory budgeting) perlu diperkenalkan secara lebih masif," kata Fadel Muhammad. Menurutnya penganggaran partisipatoris yang melibatkan masyarakat bertujuan mengindentifikasi mana permasalahan masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan secara lebih fokus dan efisien.
Sumber: Bakubae.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar