Golkar Putuskan Duet Appi-Cicu Minggu Depan

Duet Appi-Cicu segera diputuskan oleh Partai Golkar sebagai pasangan yang akan diusung pada Pemilihan Umum Walikota Makassar 2018 mendatang. Seperti diketahui, CEO PSM Makassar Appi atau Munafri Arifuddin, sudah mengantongi surat rekomendasi dari DPP Golkar.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menyatakan duet Appi-Cicu masuk dalam pembahasan Tim Pilkada Pusat Partai Golkar yang dia pimpin. Seluruh pembahasan akan dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto yang baru saja dikukuhkan dalam Munaslub 19-20 Desember 2017 yang lalu.

"Jelang Januari 2018 ini saya pertimbangkan, saya masih ditugaskan selaku Ketua Tim Pilkada Pusat Golkar, di mana saya masih memimpin rapat pada tanggal 21 Desember 2017 lalu yang dihadiri perwakilan dari seluruh Indonesia, dan kemarin Selasa saya baru menyerahkan laporan kepada Ketua Umum," tutur NH, Rabu (27/12/2017) sore.

Menurut NH, sekarang masih ada 20 daerah yang kandidatnya belum ditetapkan oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar, termasuk Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Luwu. "Sisanya 17 daerah itu di luar Sulsel. Kita putuskan minggu-minggu ini paling lambat tanggal 3 Januari 2018," tegas NH yang juga Ketua DPD I Golkar Sulsel.

Andi Rachmatika Dewi atau Cicu adalah prioritas utama Golkar untuk mendampingi menantu Aksa Mahmud tersebut. "Ibu Cicu adalah prioritas utama. Tapi karena Golkar adalah partai terbesar dalam DPRD Makassar dengan 8 kursi, tentu saya tidak mudah mengambil keputusan," urai Nurdin Halid.

Sekalipun DPP Golkar cenderung pada duet Appi-Cicu, NH mengatakan perlu meyakinkan dulu seluruh pihak yang berkepentingan dalam tubuh DPD II Golkar Makassar, hal ini disebabkan Golkar juga memiliki beberapa kader yang potensial dicalonkan menjadi Walikota Makassar.

"Saya harus Tanya kepada mereka mengapa kita mengajukan duet Appi-Cicu dengan berbagai pertimbangannya, mengapa kita tidak mencalonkan Pak Rudal (Rusdin Abdullah), atau Ketua DPRD Kota Pak Aru (Farouk M Betta) karena ini," kata bakal Cagub Sulsel itu.

Walau demikian keputusan DPP Golkar, Nurdin Halid mengaku sudah berbincang dengan Rusdin Abdullah dan Farouk M Betta dari hati ke hati terkait hal tersebut. Ternyata Rudal sendiri mengaku pada Nurdin bahwa dia tidak memiliki ambisi menjadi calon walikota atau calon wakil walikota Makassar.

"Saya sudah berbincang dengan saudara Aru dan saudara Rudal dari hati ke hati. Hal yang luar biasa adalah Pak Rudal mengatakan bahwa dia tidak berambisi untuk menjadi Walikota maupun Wakil Walikota Makassar. Ini ‘kan sangat luar biasa,” pungkas Nurdin Halid.

Nurdin Halid sendiri menyatakan bahwa dia tetap fokus mempersiapkan diri sebagai Cagub Sulsel. “Saya hanya fokus bersiap jadi gubernur. Sosialisasi yang selama ini saya lakukan merupakan bagian dari perjuangan untuk Pilkada Sulsel," ucap Nurdin Halid dengan tegas.

Sumber: Bakubae.com

Golkar Dukung Pasangan Thomas-Suhelah Untuk Pilkada Gorut 2018

Pasangan kandidat Thomas Mopili dan Suhelah Rahmat resmi diusung Partai Golkar. Rapat pleno DPD II Kabupaten Gorontalo Utara memutuskan mengusung Idrus MT Mopili, nama lengkap mantan Wakil Bupati Gorontalo Utara tersebut, sebagai bakal cabup. Keputusan tersebut kemudian diteruskan ke DPD I Golkar Gorontalo untuk kemudian ditetapkan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pilkada serentak 2018 di Provinsi Gorontalo akan digelar di dua daerah, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo. Partai pengusung dan bakal calon mulai mematangkan persiapan untuk berkontestasi di dua daerah provinsi yang dikenal sebagai produsen jagung tersebut.

Ketua DPD I Golkar Gorontalo yang juga Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menetapkan target pasangan Thomas dan Suhelah harus menang pada kompetisi Pilkada Gorontalo Utara tahun 2018. Gubernur Rusli berjanji akan membantu penuh dalam menyosialisasikan pasangan ini.

“Di pilkada serentak tahun 2018 mendatang, saya selaku Ketua DPD I Golkar Gorontalo wajib memenangkan kader Golkar yang akan bertarung menjadi kepala daerah. Sebagai Ketua DPD I Golkar, saya juga sudah memerintahkan seluruh kader Golkar wajib memenangkan pasangan yang sudah ditetapkan didukung Partai Golkar,” tegas Rusli.

Rusli menambahkan, pasangan kandidat Thomas dan Suhelah hanya perlu mempersiapkan deklarasi pasangan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Persiapan ini juga sekaligus proses pemantapan pendaftaran pasangan Thomas-Suhelah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gorontalo Utara pada tanggal 8 Januari 2018.

Sumber: Bakubae.com

Soal Tawaran Jadi Mensos, Idrus Menyerahkannya Pada Keputusan Golkar

Idrus Marham, Politisi Partai Golkar asal Sulsel, diberitakan akan segera diberi jabatan sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak Munas Riau 2009 itu disebut memiliki peluang paling besar menggantikan Khofifah yang akan mencalonkan diri dalam Pilgub Jatim 2018.

Apalagi, santer kabar bahwa posisi Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar kemungkinan akan digantikan oleh kader lain setelah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dikukuhkan sebagai ketua umum dalam Munaslub Partai Golkar 19-20 Desember 2017.

Terkait berita tersebut, Idrus Marham menyatakan siap menjadi Menteri Sosial jika diberikan Presiden Jokowi memberikan amanah terserbut kepadanya. “Walaupun ini jawaban klise, tapi demikian jawaban saya sejak 2009,” kata Idrus dalam sebuah wawancara Selasa (26/12/2017).

Legislator DPR yang terpilih dalam Pileg 2009 tersebut mengatakan, mengabdi dalam dunia politik politik memiliki arti harus siap mengabdi tanpa memandang status dan kedudukan. Berada di dalam dunia politik kepartaian kata Idrus, adalah panggilan jiwa serta pengabdian untuk ideologi dan cita-cita, apa pun posisi yang dipegang.

“Oleh karena itu, saya menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang kursi menteri pada mekanisme partai,” kata pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan itu.

Idrus bercerita pengalamannya saat memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2011 karena ditunjuk Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie sebagai Sekretaris Jenderal Golkar. Dia tidak mencalonkan kembali sebagai anggota DPR dalam pemilihan legislatif 2014 disebabkan berkonsentrasi mengurusi partai.

Untuk posisi penting lain dalam partai, mantan Ketua Umum DPP KNPI ini mengaku menyerahkannya pada mekanisme partai untuk menentukan siapa kader yang dianggap layak menjabatnya. “Saya memiliki prinsip bahwa tugas seorang kader adalah menunjukkan ide dan prestasi yang dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat untuk kemajuan partai Golkar,” ujarnya.

Sumber: Bakubae.com

Politisi Golkar Poso Ini Setujui Rekomendasi Pemekaran Bersama DPRD

Bupati Poso Darmin Sigilipu telah menyepakati kebijakan pemekaran Poso menjadi dua kabupaten melalui keputusan bersama Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.  Rekomendasi bersama rencana pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Konservasi Tampo Lore telah disepakati melalui rapat paripurna DPRD.

Wakil Ketua DPRD Poso Suharto Kandar pada hari Kamis (21/12/2012) mengatakan, rekomendasi bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD Poso tersebut merupakan follow-up dari rekomendasi yang sudah dipublikasikan pada tahun 2014.

"Penandatanganan kesepakatan ini adalah tindak lanjut atas rekomendasi yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat 2014 lalu, sehubungan adanya peraturan yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Suharto.

Legislator Fraksi Golkar tersebut mengatakan, di dalam UU 23 tahun 2014 ditetapkan bahwa rekomendasi pembentukan kabupaten baru tidak bisa dikeluarkan sendiri baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD. Tetapi harus dijadikan rekomendasi bersama antara eksekutif dan legislatif daerah.

Sementara rekomendasi yang dibuat baik oleh Pemkab maupun DPRD Poso pada tahun 2014 lalu, kata Suharto, masih mengacu pada aturan lama yaitu UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "Jadi saya tekankan, bahwa rekomendasi ini sekaligus menjawab amanat undang-undang pemerintahan daerah yang baru," tambahnya.

Suharto mengatakan setelah rekomendasi bersama itu ditandatangani pada Selasa (19/12/2017), dokumen tersebut selanjutnya segera diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah agar mendapat rekomendasi bersama Pemprov dan DPRD Sulteng untuk selanjutnya diteruskan ke Mendagri.

Sekretaris Komite Percepatan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Konservasi, Amos Mondulu menyatakan dengan disetujuinya rekomendasi bersama itu, ia bersama seluruh panitia pemekaran akan mengawal rekomendasi pemekaran Kabupaten Konservasi Tampo Lore. Komite juga melakukan pendekatan kepada semua lembaga yang memiliki kepentingan dengan pemekaran Poso.

Amos Mondulu juga menyatakan terima kasih kepada Bupati dan DPRD Poso yang telah menyetujui pembentukan persiapan Kabupaten Konservasi tersebut. Amos berharap setelah kran moratorium pemekaran daerah dibuka oleh pemerintah pusat, seluruh dokumen pembentukan Kabupaten Tampo Lore sudah lengkap.

Amos menjelaskan bahwa Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore telah disepakati komite untuk dipersiapkan sebagai ibukota Kabupaten Konservasi itu. Kabupaten Konservasi Tampo Lore, terdiri dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore, Lore Tengah, Lore Barat dan Lore Selatan.

Kabupaten ini diusulkan untuk dibentuk salah satunya karena didukung dengan cagar alam Lore Lindu dan adanya situs megalitikum yang jumlahnya mencapai 400 buah dan sudah terdaftar sebagai cagar budaya. Sementara itu luas Lore hampir 3.000 km persegi, dengan jumlah penduduk 36.000 jiwa.

Sumber: Bakubae.com

Nurdin Halid Akan Minta Restu Airlangga Jadi Cagub Sulsel

Nurdin Halid fokus memenangkan Pilgub Sulsel 2018. Bersama Senator DPD tiga periode asal Sulsel, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid, konsisten maju bertarung menjadi bakal cagub di provinsi kelahiran Wapres JK tersebut.

Saat ini, pasangan NH-Aziz sudah mengantongi surat rekomendasi dari Partai Golkar (18 kursi), Partai Nasdem (7), PPP (7), Hanura (6), PKB (3) dan PKPI (1) atau 42 kursi. Untuk mengikuti Pilgub Sulsel, pasangan calon wajib didukung 17 kursi DPRD Sulsel. Artinya dukungan untuk NH-Aziz sudah lebih dari cukup.

"Meski memiliki jabatan penting di partai sebagai Ketua Harian, Bapak Nurdin Halid tetap fokus maju di pilkada," tegas Jubir Timses NH-Aziz, Risman Pasigai, Kamis (21/12/2017).

"Dalam beberapa pertemuan dengan petinggi DPP Partai Golkar, Bapak Nurdin Halid tetap meminta restu dan dukungan untuk memenangkan Pilkada Sulsel 2018. Hal itu juga yang disampaikan Pak NH di depan Ketua Umum Airlangga. Pak NH akan minta restu Ketum," tambah Risman.

Apa yang disampaikan Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Partai Golkar tersebut sekaligus menjawab insinuasi yang sengaja dihembuskan lawan politik NH, bahwa Nurdin Halid tidak akan maju di Pilgub Sulsel karena pekerjaan berat di DPP sudah menanti.

"Mereka mengatakan Pak NH tidak mungkin bisa membagi waktu antara pekerjaan gubernur dengan mengurusi partai. Asal anda tahu saja, Golkar itu berisi kader partai yang terbiasa dengan semua hal. Kader Golkar terbiasa menyibukkan diri dengan mengurusi rakyat," ujar Risman.

Risman yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Sulsel ini mengatakan, Nurdin Halid bertarung di Pilgub Sulsel karena serius berniat mengabdikan diri untuk rakyat Sulsel. Sebagai politisi tulen, NH tidak pernah menganggap pilgub ini sebagai main-mainan.

"Pak NH itu politisi tulen, pilgub ini bukan sekedar main-mainan. Seluruh politisi Golkar memiliki visi dan cita-cita mengabdi kepada daerah dan Negara, dan Pak NH akan melakukannya secara. Jadi sekali lagi kami tegaskan, Pak NH tetap fokus bertarung di Pilgub Sulsel," tegasnya.

Sumber: Bakubae.com

Bupati Cantik Ini Minta Ketum Golkar Tinjau Ulang Rekomendasi Pilkada

DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara merupakan salah satu pendukung yang mengantarkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto disahkan menjadi Ketua Umum DPP Golkar definitif hingga 2019 nanti. Namun ketika berpidato mendukung Airlangga, Ketua DPD I Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu menyampaikan permintaan yang disebutkan berasal dari kader partai.

Tetty Paruntu, sapaan akrab Bupati Minahasa Selatan tersebut mengatakan, Ketua Umum yang baru sebaiknya meninjau kembali calon-calon yang telah direkomendasikan DPP untuk diusung pada Pilkada serentak 2018 di Sulut.

Di antara mereka adalah pasangan Ivan Sarundajang-Careig Naichel Runtu untuk Pilkada Kabupaten Minahasa 2018, dan Alfrets Ronald Takarendehang-Jutixel Rudolf Parera untuk Pilkada Kabupaten Sitaro 2018.

“Kami mohon kiranya Ketua Umum mempertimbangkan kembali calon yang akan diusung Golkar pada Pilkada 2018 di Sulut,” ucap Tetty dalam video yang disiarkan langsung oleh Ketua DPD I Golkar Bitung Cindy Wurangian di salah satu saluran media sosial, Selasa (20/12/2017) malam.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulut Raski Mokodompit menyatakan benar bahwa Tetty menyampaikan permintaan tersebut. “Memang  benar kami harapkan seperti itu, tapi ini sesuai mekanisme partai,” ucap putra Djelantik Mokodompit tersebut ketika dikonfirmasi, Rabu (20/12/2017).

Raski juga menegaskan, elektabilitas kandidat berdasarkan survei tetap akan dijadikan acuan bagi Golkar Sulut dalam penetapan calon yang direkomendasikan oleh DPP Golkar. “Mekanisme partai untuk penetapan pasangan calon harus sesuai survei. Ini yang seharusnya dilakukan partai agar bisa meraih kemenangan dalam Pilkada serentak tahun depan,” tegasnya.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulut tersebut juga mengatakan survei diperlukan agar usaha Golkar meraih kemenangan di Bumi Kawanua diperoleh secara maksimal. Ini sesuai dengan cita-cita Ketua Golkar Sulut Tetty Paruntu yang berniat menjadikan Sulawesi Utara kembali menjadi basis Golkar.

Sumber: Bakubae.com

Nurdin Halid Tegaskan Tak Ada Lagi Waktu Kader Golkar Berleha-Leha

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menginstruksikan seluruh kader beringin bergerak militan dalam memenangkan calon usungan Partai Golkar pada Pilkada serentak. Nurdin mengatakan tidak ada ruang untuk bersantai mengingat tahapan pilkada sudah dimulai.

“Kader dan seluruh instrumen Partai Golkar di Sulsel harus bergerak masif. Tak ada lagi waktu untuk bersantai-santai apalagi menghabiskan waktu berdebat karena perbedaan,” katanya, Rabu (20/12/2017).

Menurut Cagub Sulsel tersebut, keputusan Golkar dalam mengusung kandidat mesti ditindaklanjuti secara cepat oleh kader dengan dukungan dan upaya nyata pemenangan. Dia menegaskan, totalitas kader Golkar adalah harga mati.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menjamin dukungan Partai Golkar di Pilkada Kota Makassar, Provinsi Sulsel dan daerah lainnya untuk Pilkada serentak 2018 tidak akan berubah. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Makassar Farouk M Betta.

“Kemarin Ketum Airlangga Hartarto di Munaslub Jakarta sudah menegaskan bahwa tidak ada perubahan keputusan mengenai dukungan Golkar dalam Pilkada serentak 2018 di Sulsel,” tegas Aru sapaan akrab Ketua DPRD Kota Makassar tersebut, Rabu (20/12/2017).

Pada Pilkada Kota Makassar, Golkar telah merekomendasikan Bos Klub Sepakbola PSM Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin maju melawan Walikota petahana Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Appi sendiri direkomendasikan berpasangan dengan Andi Rachmatika ‘Cicu’ Dewi.

“Jadi tak ada perubahan dalam rekomendasi Pilkada Makassar, Ketum DPP Airlangga Hartarto bahkan memberikan motivasi kepada kader Golkar yang bertarung, terutama kepada Cagub Nurdin Halid yang juga Ketua DPD I Golkar Sulsel,” ungkap Aru.

Pada Pilkada serentak 2018 di Sulsel, selain Nurdin Halid dan Appi, kader Golkar yang direkomendasikan maju di antaranya Andi Fahsar M Padjalangi (Bone), Taufan Pawe (Parepare), Muslimin Bando (Enrekang), Iksan Iskandar (Jeneponto), Patahuddin (Luwu), dan Andi Kartini Ottong (Cawabup Sinjai).

Selain mendukung kader sendiri, Golkar Sulsel juga merekomendasikan beberapa figur di luar partai atau bahkan kader partai lain, seperti Walikota Judas Amir untuk Pilkada Palopo, serta Kepala Diskes Kabupaten Wajo dr. Baso Rahmanuddin (DBR) untuk Pilkada Wajo.

Sumber: Bakubae.com

Tegas! Ali Mazi Tak Pilih Cawagub Dari Golkar, Dukungan Bisa Dicabut

DPP Golkar telah memberikan dukungan kepada Ali Mazi sebagai calon Gubernur Sultra dalam Pilkada serentak 2018 dan merekomendasikan tiga kader sebagai calon wakil gubernur berdasarkan usulan 17 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar se-Sultra.

Namun Ali Mazi yang pernah menjadi Gubernur Sultra 2003-2008 dan juga Ketua DPD I Golkar Sultra telah menetapkan pasangannya sendiri yakni Lukman Abunawas untuk mendampinginya di Pilgub Sultra 2018.

“Pencabutan dukungan bisa saja terjadi, kita sudah meminta kepada Ali Mazi dengan baik-baik untuk memilih wakilnya dari kader Golkar, namun sampai saat ini belum terpenuhi,” ujar Ketua DPD I Golkar Sultra Ridwan Bae saat dikonfirmasi kemungkinan pencabutan dukungan Golkar pada Ali Mazi, Senin (18/12/2017).

Legislator DPR itu menyatakan, usul pencabutan dukungan tersebut telah disampaikan kepada Ketum Airlangga Hartarto, bahkan sebelum Golkar mencabut dukungan dari Ridwan Kamil. “Kenapa tidak bisa dicabut, kita cabut dukungan dari Ridwan Kamil saja bisa, apalagi Lukman Abunawas,” tegas Ridwan Bae.

Ridwan sebelumnya telah menyarankan Ali Mazi agar segera mengadakan komunikasi intensif ke DPD I untuk memilih di antara tiga kader Golkar, Dewiyanti Tamburaka, Imam Al Ghozaly, Muhammad Basri sebagai pasangan cawagub. Keputusan perlu diambil secepatnya agar tidak ada polemik saat Airlangga resmi jadi Ketua Umum Golkar melalui Munaslub (19/12/2017).

Sementara itu, Pengurus DPP Golkar bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Haris Surahman mengatakan, kemungkinan evaluasi pencalonan gubernur akan dilakukan mengingat ketua umum baru sudah terpilih dan akan dikukuhkan, serta kebijakan baru akan tetap disesuaikan dengan mekanisme yang ada.

“Ketua Umum baru dapat memutuskan apakah akan mengubah atau mempertahankan keputusan soal pencalonan Gubernur Sultra,” kata Haris Surahman. Namun berubah atau tidak, semua tetap sesuai mekanisme dan pedoman juklak pilkada. “Kita lihat nanti apa hasil munaslub besok,” pungkasnya.

Hari Selasa ini (18/12/2017) Rapimnas akan dilakukan dan besok menyusul Munaslub untuk mengukuhkan Ketum baru Airlangga Hartarto serta pengambilan keputusan-keputusan strategis bagi Partai Golkar.

Sebagimana diketahui, Golkar memutuskan mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018. Keputusan ini diambil oleh Ketum Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjen Idrus Marham. Pencabutan dukungan terjadi karena Ridwan Kamil tak juga memutuskan calon wagub dari Partai Golkar seperti yang diamanatkan oleh DPP Golkar era Ketum Setya Novanto.

Maka, dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai, serta kepentingan Partai Golkar, DPP Partai Golkar memutuskan untuk mencabut dan menyatakan SK nomor R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tidak berlaku.

Sumber: Bakubae.com

Catat! Tiga Politisi Golkar Celebes Ini Yakin Munaslub Demokratis

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan persiapan Rapimnas dan Munaslub Golkar telah rampung 90%. Sementara mengenai materi munaslub, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan ini mengatakan, sedang dibahas dalam rapat pleno.

“Masih ada dua pandangan bagaimana Munaslub berjalan, bukan perbedaan. Dua pandangan berkaitan bagaimana Munaslub berjalan demokratis,” kata Cagub Sulsel yang akrab dipanggil NH ini, Minggu (17/12/2017). NH menambahkan, tentu dalam pelaksanaannya nanti Munaslub tetap akan memberi ruang pada mereka yang berniat maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP.

Selain itu, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Golkar Ibnu Munzir mengatakan, panitia akan mempersiapkan rambu-rambu dan alat-alat kelengkapan Munaslub seperti apa adanya untuk mengantisipasi hal yang diduga bahwa ada kader yang ingin maju sebagai calon ketua umum.

“Golkar terbiasa dengan pola demokratis dan itu cara kita menyikapinya secara demokratis menyikapinya. Semua akan dimantapkan dalam pleno,” kata legislator Golkar Sulawesi Barat ini.

Sebelumnya, ditetapkannya Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar belum dikukuhkan. Korbid Kesejahteraan DPP Golkar Roem Kono menyatakan, dinamika yang terjadi sebelum Munaslub dapat mengubah siapa ketum dari partai berlambang beringin, walaupun bisa terjadi aklamasi.

“Munaslub ini diselenggarakan untuk mengukuhkan penetapan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar. Apakah ini akan berubah di munaslub, kita lihat satu dua hari ini,” kata Anggota DPR mewakili Provinsi Gorontalo ini di Jakarta, Sabtu (16/12/2017) malam.

Ketua Umum Golkar yang terpilih menggantikan Setya Novanto secara aklamasi dalam rapat pleno DPP, Airlangga Hartarto, mengatakan, hasil pleno tersebut juga menyepakati rapimnas dilaksanakan pada Senin (18/12/2017) pukul 09.00 WIB. Sedangkan munaslub akan diselenggarakan pukul 19.00 WIB di JCC, Jakarta.

“Munaslub dijadwalkan tanggal 19 sampai 20 Desember, dihadiri oleh seluruh DPD I, II, Ormas Trikarya Pendiri, Ormas Sayap dan Ormas yang didirikan Partai Golkar dengan peserta mendekati 2000,” kata putera Menteri Perindustrian era Orde Baru, Hartarto Sastrosoenarto itu. Airlangga mengharapkan Rapimnas dan Munaslub menjadi momentum kebangkitan Partai Golkar.

Sumber: Bakubae.com

Wow! AMPG Solid Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar

Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) menyatakan menghormati hasil Rapat Pleno DPP Golkar yang telah membuat keputusan Setya Novanto diberhentikan dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. AMPG juga mendukung penunjukan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

"AMPG akan konsisten dan solid mengawal agenda Rapimnas dan Munaslub Partai Golkar sesuai hasil rapat pleno DPP Golkar pada hari Rabu (13/12/2017) yang memutuskan pengangkatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar," demikian pernyataan Sekjen PP AMPG Andi Nursyam Halid pada hari Minggu (17/12/2017).

Nursyam Halid mengatakan, dukungan dari seluruh elemen Partai Golkar terhadap Airlangga Hartarto sangat solid. DPD I dan II Golkar se-Indonesia juga kompak menunjuk Airlangga menjadi nakhoda baru partai beringin."Kami solid mendukung hasil pleno DPP Golkar, sesuai juga dengan rekomendasi DPD I dan II Golkar Se-Indonesia yang mendukung beliau menjadi Ketua Umum DPP Golkar," jelasnya.

Berdasarkan keputusan pleno tersebut, tambah Nursyam Halid, maka tidak perlu ada pendaftaran calon ketua umum dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 19-20 Desember besok. "Kalaupun ada pendaftaran, mungkin formalitas aja sesuai AD/ART. Yang pasti AMPG akan mengawal forum ini demi dikukuhkannya kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto," ucapnya.

Sumber: Bakubae.com

Politisi Golkar Ini Sukses Luncurkan KUA Pelayanan Satu Atap Pertama Di Sulteng

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi menjadi pilot project pelayanan satu atap yang pertama di Provinsi Sulteng. Program ini telah diresmikan dan diluncurkan oleh Bupati Sigi Moh Irwan Lapata bersama Kakanwil Kemenag Sulteng, H. Abdullah Latopada dan disaksikan masyarakat Kecamatan Marawola, Kamis (14/12/2017).

Kepala KUA Marawola Lutfi Godal, mengatakan, motivasi besar mewujudkan pelayanan satu atap adalah berlandaskan pada arahan Kakanwil Abdullah bahwa jabatan akan berhasil jika dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

Lutfi mengatakan, sejauh ini proses yang dilalui untuk kerjasama dengan Pemda Kabupaten Sigi di bawah pimpinan Irwan Lapata berjalan baik, karena dapat berjalan seiring seirama dalam program Kabupaten Sigi, yaitu “Sigi Religi” dan “Sigi Masagena”, yang salah satunya fokus programnya adalah meningkatkan pelayanan agama.

Sementara Kakanwil Kemenag Sulteng H. Abdullah Latopada menyampaikan, hal tersebut merupakan langkah Kementerian Agama dan Pemda Kabupaten untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan buku nikah maupun Kartu Keluarga (KK).

“Untuk Provinsi Sulteng kita pilih Kabupaten Sigi dulu sebagai pilot project, nanti akan dipraktekkan ke semua daerah. Tentu dalam program ini, calon pengantin tidak hanya dapat menerima buku nikah, tetapi langsung diberikan Kartu Keluarga,” terangnya.

Kakanwil Abdullah mengatakan, untuk menjaga stabilitas keamanan daerah, KUA memiliki peran dalam hal melakukan bimbingan agama untuk masyarakat. “Tugas utama KUA menjaga lingkungan kondusif, bagaimana taman pengajian Alquran, majelis ta’lim bisa diaktifkan, juga bekerja sama dengan berbagai tokoh masyarakat untuk menciptakan Sigi sebagai contoh daerah aman,” katanya.

Bupati Sigi Moh Irwan Lapata mengatakan, program pelayanan KUA satu atap ini juga dapat membantu Pemda Kabupaten Sigi dalam mendata jumlah penduduk, khususnya untuk mempercepat kepemilikan KTP elektronik. Hal ini tentu akan memudahkan Pemda Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugasnya melayani keperluan administrasi kependudukan dan catatan sipil warga Kabupaten Sigi.

Peluncuran KUA Marawola tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sigi Rizal Intjenae, Kepala Polsek Marawola, Kepala Kantor Kemenag Sigi, Kepala Dinas Dukcapil Sigi, Camat Marawola, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan, kepala desa, tokoh adat, tokoh organisasi, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Sigi.

Sumber: Bakubae.com

Catat! Menurut Politisi Golkar Ini, Masyarakat Tak Perlu Khawatir Simbol Palang Merah

Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri dalam rapat paripurna DPR melaporkan hasil pembahasan Panitia Kerja RUU tentang Kepalangmerahan dilakukan Komisi IX DPR yang membidangi Kesehatan, dan telah mendapat persetujuan fraksi-fraksi di tingkat I atau kesepakatan di internal Komisi IX. Dilaporkan juga bahwa dalam rapat kerja internal di Komisi IX itu menteri-menteri terkait juga hadir mewakili pemerintah.

Hasilnya, RUU Kepalangmerahan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk diberlakukan menjadi Undang-Undang. Kesepakatan tersebut dicapai melalui musyawarah mufakat dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin (11/12/2017).

RUU Kepalangmerahan merupakan RUU usul inisiatif dari Pemerintah, berdasarkan Surat Presiden RI No. R-65/Pres/10/2016 pada tanggal 18 Oktober 2016 ditujukan kepada Ketua DPR RI, bahwa Pemerintah telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Kesehatan untuk membahas RUU tentang Kepalangmerahan bersama DPR RI.

Syamsul Bachri menegaskan hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR adalah memutuskan bahwa perhimpunan nasional kepalangmerahan adalah Palang Merah Indonesia (PMI), dan lambang kepalangmerahan di Indonesia adalah Palang Merah. Hal ini mempertimbangkan fakta bahwa PMI telah menjalankan tugas dan fungsi kepalangmerahan menurut Konvensi Jenewa sejak 67 tahun silam berdasarkan Keppres Nomor 25/1950.

Kesepakatan tersebut ditekankan dalam rapat paripurna DPR berkaitan dengan ketidaksetujuan sejumlah kelompok ormas yang menolak lambang kepalangmerahan di Indonesia hanya satu yaitu Palang dan Merah. Seperti penolakan yang disampaikan perhimpunan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang mendesak agar RUU Kepalangmerahan juga mengatur lambang Bulan Sabit sebagai lambang resmi kepalangmerahan.

Keresahan di kalangan masyarakat tersebut dikaitkan dengan lambang Palang Merah yang identik dengan sebuah simbol agama. Politisi Golkar asal Sulsel tersebut meminta masyarakat tidak perlu berpikir terlalu jauh atau merasa khawatir bahwa peran serta masyarakat akan ditiadakan dengan disahkannya RUU Kepalangmerahan ini.

“Disahkannya RUU Kepalangmerahan ini tidak berarti Negara meniadakan hak masyarakat yang sudah mendirikan organisasi dan lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang kepalangmerahan sebagaimana selama ini sempat menjadi kekhawatiran di masyarakat, masyarakat tetap dapat berperan serta mendirikan organisasi yang tulus untuk kemanusiaan” tegas Syamsul Bachri.

Sumber: Bakubae.com

Wow! AMPG Dukung Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR

Nursyam Halid, Sekjen Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) mendorong Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang tersangkut kasus korupsi e-ktp. Sosok Aziz yang muda, enerjik, akademis, berprestasi menambah kelayakan Aziz menjadi Ketua DPR.

“Saya pikir Aziz layak menjadi Ketua DPR menggantikan Pak Setya Novanto. Kita memerlukan sosok anak muda yang energik, punya kemampuan akademis, berprestasi, mampu berkomunikasi lintas fraksi partai politik dengan baik dan memahami mekanisme serta tugas dan fungsi dewan” ujar adik Nurdin Halid tersebut.

“Masyarakat memandang negatif wajah DPR hari ini, agenda Dewan banyak yang belum mencapai target. Ditambah lagi banyak anggota Dewan yang bermasalah secara hukum. Kita perlu sosok berkualitas dan mampu menyelesaikan persoalan di DPR,” tambah Nursyam Halid.

Aziz Syamsuddin yang menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dinilai Nursyam Halid mengindikasikan kemampuan komunikasi Aziz dengan berbagai fraksi Partai Politik, dan kepercayaan anggota Dewan bahwa Aziz paham mekanisme serta tugas fungsi legislatif.

“Aziz banyak berprestasi ketika menjadi Ketua Komisi III (Hukum) maupun saat jadi Ketua Banggar. Beliau sudah sangat paham terkait dengan fungsi legislasi dalam hal penyusunan dan persetujuan RUU, anggaran penerimaan dan belanja negara, serta fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah” jelas Nursyam.

Aziz Syamsudin juga dinilai sebagai sosok yang santun, terpelajar, dan komunikatif. Nursyam Halid yakin wajah lembaga legislatif akan berubah menjadi lebih positif di mata publik jika Aziz yang menjadi pemimpin lembaga tersebut. Dan Aziz adalah orang yang sangat menaati aturan di DPR

“Dia orang yang sangat taat dengan aturan yang sudah ditetapkan DPR. Aziz adalah orang yang tegas dalam prinsip dan tidak ada kompromi dengan segala modus tindak pidana korupsi. Yang paling penting, Aziz bisa bekerjasama baik dengan pemerintah,” papar Wakil Sekjen DPP Golkar tersebut.

Sumber: Bakubae.com

Wow! Politisi Golkar Dari Sulsel Ini Menolak Infrastruktur Dijual

Legislator Komisi V DPR-RI Hamka Baco Kady mengatakan bahwa keputusan pemerintah menjual infrastruktur bandara, pelabuhan dan jalan tol telah menunjukkan indikator mereka membohongi diri sendiri. Menurut Hamka, infrastruktur strategis milik rakyat tersebut tidak untuk dijual.

“Kenyataan ini harus diantisipasi, Indonesia is not for sale, tidak untuk dijual,” tegas Hamka dalam rapat kerja Komisi V DPR-RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada hari Rabu (6/12/2017).

Legislator DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan, seharusnya pemerintah tidak memutuskan secara gegabah dalam menjual aset strategis seperti bandara, dan pelabuhan, jalan tol. Hamka menilai selama ini kerjasama pemerintah dengan swasta terus diperpanjang, artinya lama kelamaan menjadi milik swasta.

Hamka juga mengingatkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR dan Kemenhub agar menghitung cermat dampat swastanisasi infrastruktur strategis tersebut. “Jangan sampai ada kerjasama yang tidak jelas dengan swasta  dan aset strategis sebaiknya dimiliki dan dikelola BUMN,” katanya.

Hamka Baco Kady juga meminta Kementerian PUPR dan Kemenhub untuk secepatnya memberikan daftar perusahaan yang akan dijual. Untuk itu dia meminta seluruh lembaga pemerintah sebagai mitra kerja harus duduk di Komisi V DPR guna membahas apa yang telah dikerjasamakan agar akuntabel.

Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Iwan Andi Darmawan Aras, mempertanyakan tujuan privatisasi aset infrastruktur strategis jalan tol, bandara dan pelabuhan. “Apakah swasta bisa menjamin memberi keuntungan kepada negara dengan mengelola jalan tol, bandara dan pelabuhan, sebaiknya hati-hati melakukan swastanisasi,” ujarnya.

Sementara Subarna dari Fraksi Partai Gerindra tak mengerti dengan keputusan pemerintah melakukan privatisasi aset infrastruktur strategis tersebut. Subarna mengaku tidak bisa memberi keterangan kepada rakyat mengapa pemerintah menjual aset-aset strategis milik negara tersebut.

“Saya mohon pimpinan Komisi V DPR-RI untuk meminta kepada Kementeri PUPR dan Kemenhub daftar jalan tol, bandara, pelabuhan yang dikelola bersama dengan swasta sehingga kita bisa mengetahui dan menjelaskan kepada rakyat, apakah dikerjasamakan dengan swasta asing atau swasta lokal,” ujar Subarna.

Sumber: Bakubae.com

Nurdin Halid Optimis Majukan Pertanian Sulsel

Nurdin Bakal Cagub Sulawesi Selatan Nurdin Halid atau akrab dipanggil NH menegaskan, sektor pertanian di Kabupaten Bone belum optimal bukan disebabkan Bupati Andi Fahsar M Padjalangi dan Wakil Bupati Ambo Dalle salah menyusun kebijakan. Demikian pernyataan NH saat menceritakan kunjungannya ke Bone pekan lalu

Ketua DPD I Golkar Sulsel tersebut menambahkan, Bupati Fahsar Padjalangi dan Wabup Ambo Dalle justru memiliki cita-cita untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian di Bone dengan potensi yang sedemikian besar. Sayangnya,  Fahsar- Ambo Dalle punya dua ‘kekurangan’, yaitu kekurangan dalam hal kewenangan dan anggaran.

“Fahsar dan Ambo Dalle punya dua ‘kekurangan’ pada kewenangan dan anggaran. Kalau pun bupati mau, itu menjadi ranah kewenangan provinsi, akhirnya bupati menjadi tidak bisa melakukan apa-apa,” tegas Nurdin Halid.

“Begitu pula halnya dengan anggaran, kalau mau membangun tapi dana yang dialokasikan tidak ada, kan akhirnya jadi tidak bisa melakukan apa-apa,” ucap Ketua Harian DPP Golkar ini.

Nurdin Halid menambahkan, artinya keterbatasan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten harus dicarikan jalan keluarnya oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Ini yang akan menjadi tantangan bagi NH ketika memutuskan mencalonkan diri sebagai Gubernur untuk mewujudkan Sulsel Baru.

Dengan bekal jejaring yang kuat dan luas di level nasional dan internasional, apalagi NH pernah menjadi Ketum Exco PSSI, dia bersikap mampu mewujudkan cita-cita Sulsel Baru. Walaupun banyak orang menyebut cita-citanya terlalu melangit, NH berusaha keras meyakinkan rakyat Sulsel bahwa program-programnya sudah dikalkulasi dengan matang dan cermat.

Nurdin Halid memang telah memperkenalkan berbagai program kerakyatan untuk sektor pertanian. Program-program tersebut antara lain kredit kesejahteraan tanpa bunga dan agunan untuk petani hingga perbaikan sistem penyaluran pupuk.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia itu mempunyai keyakinan bahwa sektor pertanian Sulsel akan berjaya dalam perdagangan internasional. Nurdin Halid ingin mengubah Sulsel menjadi pusat agrobisnis dan agroindustri terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.

Bone sendiri memiliki potensi menjadi sentra produk pertanian, karena luas total lahan pertanian di Bone jauh lebih luas dari kabupaten lainnya di Sulsel seperti di Sidrap. Namun produksinya masih rendah, misalnya 70% areal sawah di Bone masih mengandalkan sistem tadah hujan sehingga produksi beras menjadi rendah.

Sumber: Bakubae.com

Tegas! SOKSI Dukung Idrus Marham Konsisten Jalankan AD-ART

Ketua Umum Depinas SOKSI Ali Wongso Sinaga memberi pernyataan mendukung Plt Ketum Idrus Marham dan jajaran DPP Partai Golkar untuk tetap konsisten jalankan Keputusan Rapat Pleno DPP sesuai AD/ART Partai Golkar. SOKSI menghargai usulan munaslub dari 31 pimpinan DPD I dan sebagian elemen partai.

SOKSI juga menghargai posisi Setya Novanto baik sebagai Ketua DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, hari Kamis (7/12/2017) sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto kembali digelar. Bagi Setya Novanto, sidang itu memiliki banyak arti karena memberikan pengaruh terhadap internal Partai Golkar.

’’Segala keputusan mengenai Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar bisa dibahas jika proses hukum sudah selesai,’’ jelas legislator DPR tersebut pada hari Rabu (7/12/2017).

Ali Wongso menjelaskan, Golkar adalah partai yang dewasa dalam konflik dan matang berdemokrasi. Penegasan sikap salah satu ormas pendiri Golkar itu sendiri sudah disampaikan dalam audiensi Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) hasil Munas X 2017 bersama Plt. Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, Rabu (7/12) Slipi Kantor Partai Golkar, Slipi.

Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menghargai proses rekonsiliasi dan konsolidasi ormas yang didirikan Menpangad Jenderal Ahmad Yani tersebut melalui Munas X. Idrus juga mengakui dan berharap pada kepemimpinan Ali Wongso. Sebagai salah satu ormas pendiri dan sumber kader, SOKSI diharapkan mampu berperan lebi di dalam Partai Golkar.

Salah satu Ketua DPP Golkar tersebut menyambut harapan Idrus Marham dan berjanji merengkuh seluruh kader SOKSI dan segenap potensi yang ada di dalamnya. Ali juga menyatakan bahwa Munas ke-X telah berhasil menetapkan Tri Sukses Program Umum yakni sukses konsolidasi, sukses partisipasi politik dan sukses partisipasi mendorong akselerasi pembangunan nasional.

Ormas pendiri Golkar tersebut juga memiliki tekad membuat Partai Golkar menang di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, baik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Oleh karena itu Ali Wongso menegaskan SOKSI siap memenangkan Joko Widodo sebagai Capres yang didukung Partai Golkar pada pemilu 2014.

Sumber: Bakubae.com

Camkan! Wapres JK Bilang, Kemakmuran Bertumpu Pada Teknologi

Wapres JK meresmikan berdirinya Jusuf Kalla Innovation and Entrepreneurship Center (JKIEC), pada Senin (4/11/2017). JKIEC menjadi salah satu pusat penelitian di lingkungan Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang.

Wapres JK juga menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Hilirisasi Inovasi Teknologi dan Start-up Bisnis’ sebagai rangkaian acara peresmian tersebut. Wapres berharap, JKIEC menjadi kawah candradimuka untuk menghasilkan pengusaha kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi tehadap permasalahan yang muncul di masyarakat.

“Universitas Brawijaya ingin mendedikasikan pengabdian kepada inovasi, bagaimana hasil penelitian ilmiah menjadi sebuah barang berharga. Fungsi riset tidak lagi mengumpulkan hasil penelitian, tetapi bagaimana menemukan metode baru untuk menjawab persoalan dengan lebih baik,” kata Wapres dalam pidatonya.

“Saya mengucap banyak terima kasih dengan kesediaan Unibraw mendirikan pusat inovasi ini, saya berharap adanya Innovation and Entrepreneurship Center dapat menyambungkan dunia pendidikan yang menemukan dan mengembangkan teknologi dengan dunia usaha,” kata Wapres JK.

Menurut Wapres, sebuah negara tak bisa menggantungkan pembangunan ekonomi kepada hasil bumi dan kekayaan sumber daya alam. Contoh paling nyata adalah krisis ekonomi-politik yang terjadi di Venezuela, Saudi Arabia dan negara-negara Afrika.

Kekayaan sumber daya alam ternyata tak menjadi jaminan negara-negara tersebut menjadi maju. Mereka justru menjadi tertinggal karena tidak mendidik masyarakatnya untuk mengembangkan teknologi.

“Dulu Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak bumi terbesar, negara terkaya di benua Amerika. Tetapi, kini justru menjadi negara termiskin dan jatuh dalam krisis ekonomi. Indonesia dengan kekayaan alam berlimpah, harus berupaya mengembangkan teknologi dan kemampuan manajemen,” sebut JK.

‘Hilirisasi Inovasi Tehnologi dan Start-up Bisnis’, kata Wapres JK, memberikan peluang bagi kalangan pengusaha muda. Banyak hasil penelitian dari universitas yang bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi bisnis yang menguntungkan.

“Jadi generasi muda sebaiknya tak lagi ingin jadi PNS, karena yang direkrut toh cuma sedikit. Sekarang membuka usaha tidak perlu punya toko atau barang, dan pengusaha seusia saya tak mungkin lagi melakukan hal yang bisa dilakukan anak muda sekarang,” kata JK.

Wapres JK menambahkan sebaiknya hasil riset tidak hanya untuk pameran, tetapi harus memiliki nilai jual dan dapat dikomersialisasikan.

Di acara ini, Wapres JK hadir didampingi Ibu Mufidah Kalla, Menteri Ristekdikti Prof. M. Nasir, Wagub Jatim Saifullah ‘Gus Ipul’ Jusuf, dan Wali Kota Malang Mochammad Anton.

Sumber: Bakubae.com

Mantap! Tiga Kader PDIP Memutuskan Gabung Golkar Sulut

Jabes Gaghana (berkacamata hitam), kader PDIP yang ikut dilantik dalam kepengurusan Golkar Sulut (29/11/2017).

Hal menarik terjadi ketika pengurus DPD I Partai Golkar Sulut dilantik, Selasa (29/11/2017) lalu. Dari 125 pengurus, terdapat dua kader PDI Perjuangan yang dilantik Christiany Eugenia Paruntu menjadi fungsionaris partai berlambang beringin di Bumi Kawanua.

Dua kader PDIP tersebut adalah Bupati Sangihe Jabes Gaghana dan mantan Ketua DPC PDI-P Kepulauan Sangihe, dan Constantien Ganggali mantan Ketua DPC PDI-P Kepulauan Talaud. Jabes dan Constantien pernah berada di jajaran pengurus DPD PDI-P Sulawesi Utara.

Kemudian Ivan Sarundajang yang diusung PDI-P di Pilkada Minahasa bersama Jantje Wowiling Sajouw (JWS) tahun 2013, tampil dengan kemeja kuning, warna kebesaran Golkar. Selang waktu tersebut, putra mantan Gubernur Sulut SH Sarundajang itu mengenakan kemeja merah PDI-P.

Berlabuhnya beberapa mantan kader banteng tersebut kian memperkuat Golkar di tangan pemimpin baru Tetty Paruntu, Ketua Golkar Sulut yang juga Bupati Minahasa Selatan tersebut.

Wakil Ketua Bappilu DPD PDI-P Sulut Lucky Senduk ketika dihubungi pada Kamis (30/11/2017), menjelaskan kader berhak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri ke parpol mana mereka akan berlabuh.

“Dengan situasi sekarang, masyarakat sudah bisa menilai apa orientasi mereka yang sebenarnya. Bisa dikatakan keputusan seperti itu menunjukkan sifat oportunisme,” terang Senduk.

Sementara itu, Wakil Ketua bidang Organisasi DPD I Golkar Sulut Feryando Lamaluta menyatakan, bergabungnya dua mantan kader ‘Moncong Putih’ dalam kepengurusan Golkar merupakan proses dari Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan kerja tim formatur.

“Masuknya tiga kader PDIP Sulut dalam kepemimpinan era Tetty Paruntu berpengaruh pada kekuatan Golkar ke depan, apalagi di daerah kepulauan Nusa Utara,” jelas Lamaluta.

Harapan besar itu berlandaskan pada kapasitas kedua politisi asal Sangihe dan Talaud tersebut. “Kita sangat serius mempersiapkan momen-momen kemenangan politik ke depan, yakni Pilkada serentak 2018, kemudian Pileg dan Pilpres 2019,” terang politisi asli Bolaang Mongondow tersebut.

Maxi Egeten, seorang pengamat politik Sulawesi Utara berpendapat kejadian kader pindah partai politik seperti itu merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. “Hal biasa yang mempengaruhi adalah orientasi kekuasaan dan kepentingan yang ditawarkan, tawaran yang tidak bisa ditolak,” jelas Egeten.

Situasi ini, menurut Egeten, tentunya sudah tepat dengan melakukan langkah konsolidasi dengan pengurus hingga akar rumput, juga dengan organisasi sayap Golkar. “Komunikasi organisasi sudah harus berjalan sehingga bisa melakukan rekrutmen masif, karena setelah Pilkada akan ada Pemilu 2019,” urai dosen Fisipol Universitas Sam Ratulangie ini.

Sumber: Bakubae.com

Wow! Bruce Djite Resmi Bergabung Dengan Skuad Juku Eja

PSM Makassar memanfaatkan dengan benar bursa transfer pemain musim ini. Terbukti, sekarang PSM akhirnya resmi mendapatkan striker idamannya, yakni Bruce Djite. Pemain naturalisasi dari Australia asal klub Sowun FC itu resmi dikontrak selama 2 tahun. Awal tahun depan Djite sudah bergabung dengan klub berkostum merah tersebut, tanpa memerlukan tes kemampuan.

Bos Juku Eja Munafri ‘Appi’ Arifuddin mengatakan dia sudah yakin dengan kualitas penyerang kelahiran Virginia, Amerika Serikat tersebut. Karena sudah ada tim dari PSM yang memantau permainan Djite ketika membela Suwon FC selama ini.

’’Kami secara langsung sudah menerjunkan tim pemantau. Kerjanya memantau dan mencatat kualitas dia setiap pertandingan, jadi Bruce Djite hanya perlu tes kesehatan saja di Makasar,’’ jelasnya.

Selain itu, Djite memiliki banyak kenalan di Indonesia, baik pemain bola maupun di luar sepak bola. Hal ini akan menguatkan proses adaptasi penyerang berusia 30 tahun tersebut. ’’Saya yakin bisa Djite langsung beradaptasi dengan suasana sepak bola di Indonesia, semoga,’’ harap Calon Walikota Makassar ini.

Bruce Djite sendiri berhasil mencetak 6 gol dari 26 kali penampilannya bersama Suwon FC di K-League pada musim lalu. Kekuatannya bertumpu pada kaki kanannya. Kemampuan menyundul dan mengontrol bola Djite dianggap cukup sakti dijadikan senjata andalan PSM musim depan.

Djite merupakan rekomendasi langsung dari Pelatih PSM Robert Rene Alberts. Alberts menganggap pemain yang juga sempat berseragam Adelaide United pada musim 2015-2016 itu masuk kriteria striker idamannya.

Sementara itu, Skuad Juku Eja selain merekrut pemain depan juga terus mencari pemain baru di posisi sayap. Nama yang paling santer beredar bakal merapat adalah Dendi Santoso. Pemain klub asal Malang, Arema FC ini terus dikaitkan dengan skuad besutan Alberts tersebut.

’’Benar, sudah ada beberapa nama, ada yang sudah dan ada yang belum dikontrak,’’ kata Bos PSM yang juga keponakan Wapres JK ini.

Dendi pun ketika dihubungi tidak menolak adanya niatan PSM untuk merekrutnya. Bahkan, Dendi menegaskan bergabung dengan Juku Eja merupakan salah satu rencana di musim depan. ’’Sudah ada komunikasi dengan PSM, siapa yang tidak mau main di tim dengan nama besar seperti PSM? Saya juga punya peluang bermain di sana,’’ katanya.

Namun untuk musim ini, Dendi masih menghargai kontraknya bersama Arema FC. kontrak dengan Arema baru berakhir sekitar pertengahan Februari tahun depan. ’’Setelah ini saya ingin berkumpul dengan keluarga, tunggu saja,’’ sambungnya.

Sumber: Bakubae.com