Wow! Politisi Golkar Dari Sulsel Ini Menolak Infrastruktur Dijual

Legislator Komisi V DPR-RI Hamka Baco Kady mengatakan bahwa keputusan pemerintah menjual infrastruktur bandara, pelabuhan dan jalan tol telah menunjukkan indikator mereka membohongi diri sendiri. Menurut Hamka, infrastruktur strategis milik rakyat tersebut tidak untuk dijual.

“Kenyataan ini harus diantisipasi, Indonesia is not for sale, tidak untuk dijual,” tegas Hamka dalam rapat kerja Komisi V DPR-RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada hari Rabu (6/12/2017).

Legislator DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan, seharusnya pemerintah tidak memutuskan secara gegabah dalam menjual aset strategis seperti bandara, dan pelabuhan, jalan tol. Hamka menilai selama ini kerjasama pemerintah dengan swasta terus diperpanjang, artinya lama kelamaan menjadi milik swasta.

Hamka juga mengingatkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR dan Kemenhub agar menghitung cermat dampat swastanisasi infrastruktur strategis tersebut. “Jangan sampai ada kerjasama yang tidak jelas dengan swasta  dan aset strategis sebaiknya dimiliki dan dikelola BUMN,” katanya.

Hamka Baco Kady juga meminta Kementerian PUPR dan Kemenhub untuk secepatnya memberikan daftar perusahaan yang akan dijual. Untuk itu dia meminta seluruh lembaga pemerintah sebagai mitra kerja harus duduk di Komisi V DPR guna membahas apa yang telah dikerjasamakan agar akuntabel.

Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Iwan Andi Darmawan Aras, mempertanyakan tujuan privatisasi aset infrastruktur strategis jalan tol, bandara dan pelabuhan. “Apakah swasta bisa menjamin memberi keuntungan kepada negara dengan mengelola jalan tol, bandara dan pelabuhan, sebaiknya hati-hati melakukan swastanisasi,” ujarnya.

Sementara Subarna dari Fraksi Partai Gerindra tak mengerti dengan keputusan pemerintah melakukan privatisasi aset infrastruktur strategis tersebut. Subarna mengaku tidak bisa memberi keterangan kepada rakyat mengapa pemerintah menjual aset-aset strategis milik negara tersebut.

“Saya mohon pimpinan Komisi V DPR-RI untuk meminta kepada Kementeri PUPR dan Kemenhub daftar jalan tol, bandara, pelabuhan yang dikelola bersama dengan swasta sehingga kita bisa mengetahui dan menjelaskan kepada rakyat, apakah dikerjasamakan dengan swasta asing atau swasta lokal,” ujar Subarna.

Sumber: Bakubae.com