Posisi Baru Nurdin Halid, Koordinasikan Titiek Soeharto dan Bambang Soesatyo

DPP Golkar mengumumkan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Airlangga melakukan revitalisasi struktur kepengurusan partai berlambang beringin. Salah satu jabatan yang dihilangkan adalah ketua harian yang sebelumnya diisi oleh Nurdin Halid (NH).

Hilangnya jabatan ketua harian tidak membuat NH, panggilan akrab bakal Calon Gubernur (Cagub) Sulsel tersebut tersingkir dari kepengurusan pusat Golkar. NH tetap dipercaya mengemban jabatan strategis.

Nurdin Halid didaulat menjadi Ketua Koordinator Bidang (Koorbid) Pratama. Jabatan tersebut memang terbilang baru. Meski demikian, posisi Koorbid Pratama tidak bisa dipendeng enteng. Koorbid Pratama masuk kategori pengurus inti Golkar.

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Koorbid Pratama dibantu dua wakil. Istimewanya, dua wakil itu merupakan politikus Golkar senior. Mereka adalah putri keempat mantan Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Menurut NH, tugas dari Bidang Pratama berupa koordinasi terhadap program-program Golkar. Jabatan Ketua Koordinator Bidang Pratama sangat strategis. Bila di pemerintahan ibaratnya menteri senior.

NH juga mengatakan bahwa jabatan ketua harian dihilangkan atas permintaannya. Pasalnya, Ketua Golkar Sulsel itu sedang konsentrasi penuh memenangkan Pilgub Sulsel 2018.

“Bidang Pratama itu mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan-pelaksanaan program. Adapun jabatan ketua harian dihilangkan itu juga termasuk karena saya memang minta, saya secara pribadi harus konsentrasi di (Pilgub) Sulsel,” ujar NH, Senin (22/1/2018).

NH sendiri memegang jabatan sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel yang diamanatkan DPP menambah wakil Golkar di DPR sebanyak 15 kursi. Hasil perbincangan NH dengan Ketum Airlangga, jabatan ketua harian diganti koorbid pratama.

“Ketua harian itu tanggung jawabnya besar. Harus memimpin rapat di Jakarta. Sementara saya banyak di Makassar,” tambah Nurdin Halid.

Menurut NH, struktur kepengurusan DPP Golkar yang ramping dimaksudkan agar partai bisa bergerak lebih kencang menghadapi tahun politik. Golkar menargetkan kemenangan pada pilkada serentak 2018 serta pileg dan pilpres 2019..

“Kepengurusan ini tinggal 1,5 tahun, maka struktur yang dibentuk itu sifatnya pemenangan. Maka struktur yang dibentuk itu atas persutujuan saya juga, sifatnya pemenangan. Makanya kenapa sekarang tidak ada Bappilu, karena struktur Bappilu dimasukkan ke struktur partai,” tutup Nurdin Halid.

Sumber: Bakubae.com