Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak berharap pejabat atau pengelola administrasi kepegawaian di Soppeng dapat terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal itu diutarakan saat membuka secara resmi Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Aula Diklat BKPSDM, Selasa (21/11/2017).
"Hayati secara mendalam aturan ini, sosialiasi ini diharapkan menghasilkan pejabat atau pengelola administrasi kepegawaian yang profesional, memiliki profesi, integritas, bersih dari praktik KKN," kata Kaswadi.
Bahkan Puang Dulli, sapaan akrab Kaswadi, juga mengharapkan dengan terbitnya PP yang merupakan turunan dari UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
"Momentum ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Soppeng yang lebih profesional dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga segala permasalahan kepegawaian yang ada dapat diminimalisir dan mendapatkan solusi sebagaimana yang diharapkan," jelas dia.
Dalam mensosialiasikan PP 11 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, BKPSDM Soppeng bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) IV Makassar. Dalam laporannnya, Kepala BKPSDM Soppeng, Andi Mahmud menjelaskan, sosialisasi tersebut diikuti oleh para Kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Kepegawaian lingkup Kabupaten Soppeng.
"Untuk meningkatkan pemahaman tentang PP Nomor 11 tahun 2017 bagi kepala SKPD dan dan pejabat pengelola kepegawaian, dan sasarannya mewujudkan manajemen PNS yang akuntabel," jelas Andi Mahmud.
Dalam Sosialiasi tersebut, juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng atas Inovasi dalam Pelayanan Terpadu Penyelesaian dan Penetapan SK Pensiun PNS dan Janda Duda lingkup Pemkab Soppeng yang diserahkan oleh Kabid Pengangkatan dan Pensiun BKN Kanreg IV Makassar, Akhmad Sauki.
Sumber: Rakyatku.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar