Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai sikap KPU tidak mengakui jabatan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebagai tindakan ngawur. Karena UU Pemilu menyebut surat keputusan partai ditandatangani ketua umum atau sebutan lain yang setara dengan ketua umum.
“Plt itu jabatan legal yang ditunjuk melalui mekanisme partai bersangkutan. Jadi, KPU ngawur jika tidak mengakui legalitas pejabat Pelaksana Tugas (Plt),” kata ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin selesai berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan atas kerja sama Koordinariat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas dan Pemberitaan MPR di Media Center Parlemen, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Menurut Irman, Plt atau pelaksana tugas yang ditunjuk secara legal menjadi sebutan yang sama dengan ketua umum atau jabatan lain. Artinya, seorang Plt berkedudukan setara dengan orang yang dia gantikan, termasuk Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, karena Ketua Umum Setya Novanto sedang ditahan KPK atas kasus dugaan korupsi e-ktp.
Ketua KPU Pusat Arief Budiman sebelumnya mempertanyakan hasil rapat pleno DPP Golkar yang menunjuk Sekjen Idrus Marham menjadi Plt Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto, karena dokumen partai politik wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai.
“KPU akan memeriksa kewenangan Plt Ketua Umum Idrus Marham apakah setara dengan jabatan ketua umum, atau berwenang sebatas penyelenggaraan Munaslub, atau punya wewenang untuk menjalankan tugas harian dan bukan mengambil kebijakan strategis. Kami akan periksa,” kata Arief Budiman dalam sebuah diskusi di Yogyakarta belum lama ini.
Sumber: Bakubae.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar