Dari sejumlah hasil survei jelang Pilpres 2019 mendatang, nama Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto selalu menjadi dua kandidat terkuat.
Hasil itu didapat karena keduanya selalu berada di urutan satu dan dua dalam daftar nama capres potensial pemenang Pilpres.
Kondisi itu menunjukkan bahwa sejatinya, baik Jokowi dan Prabowo sama-sama memiliki elektabilitas yang cukup tinggi.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, malah meminta keduanya bersatu dan berpasangan di Pilpres 2019 mendatang.
Menurutnya, dengan bersatunya dua kandidat terkuat itu akan menekan biaya penyelenggaraan pilpres karena menjadi calon pasangan tunggal.
Hal itu disampaikan Nurdin saat menjadi pembicara dalam rilis Survei Nasional Poltracking Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (26/11).
“Kalau Jokowi dan Prabowo nyatu, ya selesai. Tidak ada calon lain karena kandidatnya satu, jadinya biaya demokrasi lebih murah,” katanya.
Selain biaya pilpres yang murah, sambungnya, keduanya diyakini Nurdin bisa memberikan dampak yang sangat baik bagi bangsa Indonesia.
“Pemerintahan akan bagus, karena stabilitas terjamin,” jelas Nurdin.
Meski begitu, sebagai partai pengusung Jokowi di 2019, Golkar melihat posisi mantan gubernur DKI Jakarta itu belum sepenuhnya aman.
Hasil survei Poltracking menunjukkan jika elektabilitas Jokowi dan Prabowo diadu maka posisi keduanya hanya selisih 20 persen.
Dengan elektabilitas Jokowi sebesar 53,2 persen dan Prabowo 33 persen.
Angka elektabilitas itu dinilai Nurdin masih ada kemungkinan naik-turun.
Karenanya Jokowi melalui pemerintahannya saat ini harus lebih bekerja keras, terutama pada sektor ekonomi untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat.
“Sekalipun Golkar tidak berubah tapi Jokowi belum aman dengan selisih 20 persen. Kalau kinerja ekonomi tidak bagus atau menurun bisa buat elektabilitas Jokowi menurun,” tutupnya.
Sumber: Pojoksatu.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar